Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto

Pemerintah Pertimbangkan Perpanjang Restrukturisasi Kredit hingga 2023

Selasa, 24 Agustus 2021 | 16:21 WIB
Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id  - Pemerintah akan  memperpanjang pemberlakuan Peraturan OJK (POJK) Nomor 48 /POJK.03/2020 tentang Perubahan atas Peraturan OJK Nomor 11/Pojk.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019. Pemerintah berencana untuk menambah pemberlakukan POJK ini hingga tahun 2023.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, penambahan masa restrukturisasi kredit ini dengan perhitungan bahwa pemulihan ekonomi dalam satu tahun ke depan. Dengan asumsi tidak ada lagi  penyebaran varian baru dari Covid-19.

“Sekarang OJK (Otoritas Jasa Keuangan) sedang mempersiapkan untuk ini.  Kami sudah minta diperpanjang sampai 2023 agar persyaratan perbankan tidak perlu melakukan tambahan untuk proteksi capital adequacy ratio. Kami sudah melihat  loan to asset ratio juga perlu dijaga,” ucap Airlangga dalam Raker Koordinasi Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) pada Selasa (24/8).

Airlangga menuturkan kredit restrukturisasi dan tambahan modal kerja  tidak bersifat masal. Setiap perusahaan harus aktif mengurus dan pemberian restrukturisasi kredit bergantung kepada sektor usaha perusahaan.

“Restrukturisasi ini sifatnya sangat unik, satu korporasi akan berbeda dengan korporasi lain ini tergantung kepada bagaimana posisi dari perbankan untuk itu,” tutur Airlangga.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani mengatakan dari sisi sektor riil, perpanjangan kredit selama satu tahun agak sulit dilakukan. Sebab ini akan menyulitkan pengusaha  saat merancang proyeksi. Menurutnya perlu perpanjangan restrukturisasi kredit lebih dari satu tahun.

“Kami mengusulkan perpanjangan 3 tahun dari 2022 sampai 2025 ini membuat kami bisa memproyeksikan secara baik,” ucap Hariyadi.

Dia juga mengajukan agar plafon di POJK bisa ditentukan oleh perbankan  sebab perbankan dinilai lebih memahami dari sisi besarannya. Dari sisi plafon di POJK sebelumnya sebesar  Rp 10 miliar.

“Dari sisi justifikasinya kami mohon seperti POJK 11 tahun 2020 yaitu justifikasinya hanya satu  pilar yaitu cashflow. Karena kalau dimasukan pilar untuk risiko, proyeksi, risiko, dan hal lain jadi agak repot,” pungkas Hariyadi.  

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN