Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowondalam acara Sarasehan 100 Ekonom, Kamis (26/8/2021).

Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowondalam acara Sarasehan 100 Ekonom, Kamis (26/8/2021).

Stafsus Menkeu: RUU KUP Sejalan dengan Semangat UU Cipta Kerja  

Kamis, 26 Agustus 2021 | 15:27 WIB
Herman

JAKARTA, Investor.id - Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo memastikan Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) sudah sejalan dengan  Undang-Undang Cipta Kerja. Pernyataan ini disampaikan untuk menjawab adanya kekhawatiran dari sejumlah kalangan bahwa RUU KUP bertentangan dengan semangat UU Cipta Kerja yang salah satu tujuannya adalah meningkatkan investasi.   

“Karena RUU KUP ini juga berangkat dari pemerintah, maka tidak mungkin pemerintah berfikir zero sum-game, sudah ada UU Cipta Kerja, sekarang ada RUU KUP. Dipastikan kedua undang-undang ini sejalan. Jadi harus senapas, sejalan, dalam rangka membangun ekosistem yang lebih baik,” kata Yustinus  Prastowo dalam acara Sarasehan 100 Ekonom, Kamis (26/8/2021).

Menurut Yustinus, saat ini adalah waktu yang tepat untuk memperbaiki sistem perpajakan Indonesia di level kebijakan. Pemerintah juga telah mengajak seluruh stakeholder untuk ikut mendiskusikan. Sudah ada 10 putaran focus group discussion (FGD) dengan para asosiasi, pakar, organisasi masyarakat, hingga LSM. Pembahasan RUU KUP di DPR pun dilakukan secara terbuka.

“Pemerintah juga sangat memahami kesulitan yang dihadapi pelaku usaha dan masyarakat. Makanya penerapan undang-undang ini pun harus sangat memperhatikan pemulihan ekonomi nasional,” kata Yustinus.

Ia menegaskan, komitmen pemerintah adalah beberapa pasal yang nantinya berpotensi akan beririsan dengan pemulihan ekonomi, implementasinya akan menunggu sampai ekonomi kembali pulih atau berada pada level yang cukup stabil.

“Kemudian terkait dengan berbagai isu yang cukup ramai di masyarakat, seperti pengenaan PPN atas sembako, jasa pendidikan dan kesehatan, kami juga ingin meyakinkan bahwa ini adalah upaya membangun sistem perpajakan dan administrasi yang lebih efektif, karena semua transaksi barang dan jasa akan masuk dalam satu sistem. Jadi pertama-tama tama adalah perbaikan administrasinya,  bukan soal memajakinya,” kata Yustinus.

Editor : Mardiana Makmun (mardiana.makmun@investor.id)

Sumber : BeritaSatu.com

BAGIKAN