Menu
Sign in
@ Contact
Search
Chief Economist Bank Mandiri Andry Asmoro

Chief Economist Bank Mandiri Andry Asmoro

Ekonom: Indikator Makro Ekonomi Indonesia Cukup Kuat Antisipasi Tapering Off

Kamis, 9 September 2021 | 19:52 WIB
Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id - Chief Economist Bank Mandiri Andry Asmoro mengatakan  kondisi tapering off dari The Fed tidak akan berdampak sebesar dari kondisi yang sama tahun 2013. Sebab kondisi makro ekonomi Indonesia sudah jauh lebih baik dari kondisi tahun 2013.

“Kami melihat  indikator makro ekonomi Indonesia jauh lebih beda dengan posisi 2013 yang lalu,” ucap Andry dalam media briefing pada Kamis (9/9).

Andry mengatakan ada beberapa indikator  makro ekonomi yang dilihat misalnya inflasi  yang pada tahun 2013 mencapai 8%, sedangkan pada tahun 2021 terjaga dalam rentang dua persen sampai 3%. Kondisi defisit transaksi berjalan ( Current Account Deficit/CAD) Indonesia pada kuartal II-2021 hanya sebesar 0,8% dari Produk Domestik Bruto (PDB), jauh dari tahun 2013 yang mencapai 3% dari  PDB.

Posisi cadangan devisa saat ini juga merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah, yaitu US$  144,8 miliar per Agustus 2021, berbeda dengan tahun 2013 yang berada di bawah  US$ 100 miliar, sehingga kuatnya cadangan devisa saat ini mampu menahan dampak tapering.

"Kami sudah melakukan simulasi, kalaupun ada modal asing keluar, kemungkinan dengan intervensi penuh dari Bank Indonesia, kita masih bisa kuat menjaga cadangan devisa di atas US$ 100 miliar," ucap Andry.

Andry mengungkapkan porsi kepemilikan asing terhadap Surat Berharga Negara (SBN) pada saat ini hanya mencapai 23%, sementara di tahun 2013 adalah 32%.

Menurut Andry, The Fed kemungkinan baru akan menaikkan suku bunga acuan pada tahun 2023, dengan begitu ekonomi Indonesia perlu segera pulih di tahun 2021 dan 2022.

"Karena ke depan tantangannya sudah berbeda lagi. Ini pun dengan asumsi tidak ada varian baru yang kemudian melemahkan lagi pertumbuhan ekonomi di global dan Indonesia," kata Andry.

Di sisi lain, Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan Badan Kebijakan Fiskal  (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Adi Budiarso mengatakan jika dibandingkan dengan kondisi taper tantrum 2013, dampak dari potensi tapering off tahun 2022 terhadap perekonomian diperkirakan tidak seberat tahun 2013 dengan mempertimbangkan berbagai hal. Pertama, komunikasi yang dijalin The Fed yang cukup moderat dapat menjadi guideline secara bertahap bagi pasar.

“Sehingga tidak menimbulkan tekanan seperti strategi komunikasi The Fed pada saat mulai melakukan tapering di tahun 2013,” tutur Adi.

Kedua yaitu koordinasi yang terjalin berjalan solid antara pemerintah, BI, OJK dan LPS  dalam mengantisipasi dampak risiko eksternal seperti tapering. Ketiga yaitu dari sisi fundamental ekonomi Indonesia, berbeda dengan capital flow yang cukup besar di pasar SBN pada periode taper tantrum, pada periode Covid-19 terjadi kondisi sebaliknya di mana akumulasi capital outflow cukup dalam dan hingga saat ini belum kembali.

Secara porsi kepemilikan nonresiden juga jauh lebih rendah dibandingkan taper tantrum, hanya di kisaran 22% dan didominasi investor jangka panjang  yaitu bank sentral dan dana pensiun sehingga potensi tekanan outflow diharapkan lebih terjaga.

“Di sisi lain, current account deficit  Indonesia saat ini lebih baik dibandingkan kondisi pada saat taper tantrum,” ucap Adi.

Pemerintah  terus melakukan penguatan fiskal terus dilakukan untuk memastikan kesinambungan anggaran di tengah ketidakpastian yang masih besar.

Pemerintah melakukan refocusing dan realokasi anggaran yang bersifat non-prioritas, seperti perjalanan dinas dan honorarium, untuk mendukung upaya penanganan dampak pandemi Covid-19, termasuk dalam memenuhi kebutuhan penguatan anggaran program PEN tahun 2021. Reformasi fiskal juga dilaksanakan untuk memperkuat APBN, antara lain melalui optimalisasi pendapatan negara, penguatan belanja negara yang berkualitas, dan inovasi sumber pembiayaan.

Optimalisasi pendapatan negara dilakukan melalui perluasan basis perpajakan, penggalian potensi, dan peningkatan kepatuhan wajib pajak. Penguatan belanja negara yang berkualitas antara lain dilakukan melalui dukungan terhadap program prioritas dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pengendalian untuk memastikan belanja yang lebih produktif dan efisien.

“Sementara itu, inovasi sumber pembiayaan antara lain dilakukan dengan menggali sumber pembiayaan alternatif, seperti skema KPBU( Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha) dalam pembiayaan infrastruktur dan pendalaman pasar keuangan untuk mengoptimalisasikan instrumen SBN,” ucapnya.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

Baca berita lainnya di GOOGLE NEWS

BAGIKAN
×
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com