Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Penandatanganan Nota kesepahaman secara virtual pada awal September 2021 tentang Destinasi 
Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Labuan Bajo.

Penandatanganan Nota kesepahaman secara virtual pada awal September 2021 tentang Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Labuan Bajo.

Labuan Bajo Dikembangkan Jadi Kawasan Super Prioritas

Senin, 13 September 2021 | 11:08 WIB
Euis Rita Hartati (erita_h@investor.co.id)

JAKARTA, investor.id - Masa depan pariwisata Labuan Bajo akan memasuki tingkatan baru setelah ditandatangani kesepakatan kerjasama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, serta Keuskupan Ruteng untuk mengembangkan Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Labuan Bajo.

Nota kesepahaman ini telah dilakukan secara virtual pada awal September 2021. Ada pun wakil dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Sekretaris Utama Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif adalah Ni Wayan Giri Adnyani sedangkan dari pihak Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat diwakili oleh Bupati Edistasius Endi, lalu untuk perwakilan dari Vikaris Jenderal Keuskupan Ruteng ada Alfons Segar, serta disaksikan oleh Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF) Shana Fatina.

Tujuan dari penandatanganan kesepahaman ini antara lain untuk membangun pariwisata di Labuan Bajo yang lebih optimal, holistik, serta bertumpu pada kearifan lokal, dan menyejahterakan rasa keadilan, pariwisata berkelanjutan, juga untuk menyokong pariwisata lokal yang lebih bermartabat secara manfaat untuk masyarakat sekitar.

Dalam sesi penandatanganan nota kesepahaman ini hadir juga Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang ikut menyaksikan serta menyampaikan bahwa penandatanganan Nota Kesepahaman termasuk hal penting dalam pariwisata Labuan Bajo dan sekitarnya karena wilayah ini termasuk ke dalam salah satu dari lima DPSP yang telah ditetapkan oleh Presiden RI Joko Widodo.

“Prioritas adalah sesuatu yang penting dan harus disegerakan karena saat ini Labuan Bajo sedang bersiap menjadi tuan rumah dari Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G-20 dan ASEAN Summit 2023,” sambut Menko Luhut dalam pertemuan virtual tersebut.

"Kunci utama dalam pengembangan DPSP Labuan Bajo adalah Sumber Daya Manusia yang unggul dan kompeten. Untuk itu memang diperlukan juga peran gereja melalui Keuskupan Ruteng", tambahnya lagi.

Guna mewujudkan pariwisata yang lebih berkualitas dan kemudian berkelanjutan, Menko Luhut dalam kesempatan itu juga berharap agar pihak gereja mampu menyampaikan pesan-pesan lebih disiplin kepada masyarakat Flores khususnya dan NTT umumnya dalam hal mencegah penyebaran virus Covid-19 agar pariwisata di Labuan Bajo dan sekitarnya bisa lebih optimal dalam melayani wisatawan dan juga pelancong yang datang.

“Memang kita harus banyak melakukan perbaikan, terutama di bidang SDM, dan menurut saya peran gereja itu sangat penting dalam mendisiplinkan masyarakat agar lebih bisa berkarya dan bisa membantu agar membuat pariwisata di Labuan Bajo lebih maju namun tetap aman,” lanjut Menko Luhut

Dalam kesempatan itu hadir juga Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno yang menyampaikan bahwa penandatanganan Nota Kesepahaman antara Bupati Manggarai Barat, Uskup Gereja Ruteng dan Sekretaris Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif merupakan sebuah sinergi kolaborasi dan kajian holistik demi masa depan pengembangan pariwisata di Labuan Bajo khususnya dan Flores umumnya.

“Saya berharap bahwa penandatanganan ini dapat menjadi sebuah tindak lanjut untuk menguatkan lagi strategi pengembangan DPSP Labuan Bajo, sesuai dengan konsep 3G dari Kemenparekraf yaitu gerak cepat (gercep), gerak bersama (geber), dan menggarap semua potensi (gaspol) untuk kebangkitan pariwisata kita,” tutur Menteri Sandiaga dalam kesempatan daring itu.

Sementara itu Uskup Siprianus Hormat dari Keuskupan Ruteng juga ikut mengungkapkan bahwa dasar utama penandatanganan Nota Kesepahaman tersebut adalah simpul yang ingin mempersatukan pemerintah dan gereja dalam mewujudkan kesejahteraan umum, kebahagiaan, dan juga keadilan sosial bagi seluruh masyarakat.

“Kami ingin nantinya pengembangan DPSP Labuan Bajo bisa kembali memusatkan manusia Flores meliputi rohani dan jasmani, etis, dan meneguhkan martabat manusia,” ujar Uskup Siprianus dalam kesempatan itu.

Ditambahkannya juga bahwa pada masa mendatang, pihak Keuskupan Ruteng dapat menjadi mitra pemerintah untuk ikurt serta membantu program pengembangan pariwisata yang tengah dilaksanakan di Labuan Bajo dan sekitarnya, terutama dalam hal sosialisasi program kepada masyarakat sekitar dan kerja sama untuk meningkatkan daya kualitas SDM lokal.

Di kesempatan yang sama Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF) Shana Fatina megungkapkan bahwa pemerintah daerah telah mengusulkan program pengembangan pariwisata berkelanjutan agar bisa mengintegrasikan antara atraksi, industri pariwisata, dan masyarakat.

“Nantinya kami akan selalu melibatkan seluruh lapisan warga lokal untuk bergotong-royong mempertahankan nilai-nilai adat dan budaya yang sudah ada. Koordinasi ini tidak akan mencapai tujuan yang kita harapkan tanpa adanya peran peran dari seluruh lapisan masyarakat khususnya warga lokal. Oleh karena itu dengan menggandeng Keuskupan Ruteng kita berharap prinsip keadilan akan selalu tercipta untuk warga lokal dalam proses pengembangan wisata di Labuan Bajo,” ujar Shana Fatina

Nota kesepahaman antara ketiga pihak ini termasuk penting dalam pengembangan pariwisata Labuan Bajo dan sekitarnya karena itu perlu ditunggu juga pencapaian selanjutnya dari kerjasama lintas organisasi seperti ini.

Editor : Euis Rita Hartati (euis_somadi@yahoo.com)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN