Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Sri Mulyani dalam Upacara dan Refleksi Hari Pajak 2021 pada Rabu (14/7).

Sri Mulyani dalam Upacara dan Refleksi Hari Pajak 2021 pada Rabu (14/7).

Indonesia telah Melakukan Reformasi Perpapajakan dalam 4 Periode

Senin, 13 September 2021 | 18:03 WIB
Triyan Pangastuti

JAKARTA, investor.id - Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan bahwa Indonesia telah melakukan reformasi perpajakan hingga 4 periode. Reformasi ini disesuaikan dengan berbagai perkembangan zaman.

“Reformasi merupakan sebuah keniscayaan yang terjadi dari waktu ke waktu ketika suatu negara dihadapkan pada tantangan perubahan zaman. Ini disesuaikan dengan kebutuhan peluang dan tantangan yang ada,”tuturnya dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI, Senin (13/9).

Ia menjelaskan secara garis besar, Indonesia telah melakukan reformasi perpajakan dalam empat periode. Pertama, reformasi perpajakan dimulai pada 1983 yakni sistem perpajakan berubah dari official assessment menjadi self assessment.

“Ini memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakanannya sendiri, sementara otoritas perpajakan mengemban fungsi pembinaan, pengawasan, dan penegakan hukum,”ujarnya.

Kedua, reformasi perpajakan jilid I pada 2002–2008 yang difokuskan pada perbaikan Sumber Daya Manusia (SDM), organisasi, dan proses bisnis. Reformasi ini dilakukan dengan modernisasi kantor pajak dengan pembentukan Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Wajib Pajak Besar, KPP Madya dan Pratama dengan melakukan segmentasi Wajib Pajak dalam memberikan pelayanan dan pengawasan agar lebih efektif dan meningkatkan kepatuhan sukarela WP dan kepercayaan masyarakat. “Dalam rangka meningkatkan produktivitas aparat pajak, dilakukan penguatan SDM, pengawasan internal dan memperkenalkan kode etik pegawai DJP,”ujarnya.

Ketiga, reformasi perpajakan jilid II yang berlangsung pada 2009–2016 dengan fokus pada kemudahan berusaha (business friendly) sebagai respons atas perlambatan ekonomi dunia pasca global finansial krisis. Menurutnya pada periode tersebut, pemerintah memberikan berbagai kebijakan insentif/fasilitas dan kemudahan di bidang perpajakan.

“Upaya ini diterbitkan untuk mendukung daya beli masyarakat, yang waktu itu terhantam saat global finansil krisis, untuk meningkatkan minat investasi dan aktivitas dunia usaha, serta menarik investor dari luar negeri,”ujarnya.

Selanjutnya, reformasi perpajakan pada 2016 berlanjut hingga saat ini. Dalam reformasi ini mencakup 5 (lima) pilar penting dalam administrasi perpajakan yaitu penguatan organisasi, peningkatan kualitas SDM, perbaikan proses bisnis, pembaruan sistem informasi dan basis data, dan penyempurnaan regulasi.

Reformasi ini dimaksudkan untuk menciptakan administrasi perpajakan yang kuat dan efisien melalui peningkatan kualitas layanan kepada WP, kemudian pengawasan yang efektif dan efisien untuk mencegah aggressive tax planning, yang semakin sophisticated dan memberikan kepastian dalam penegakan hukum, dan memperluas basis pajak. “Sehingga diharapkan dapat meningkatkan tax compliance dan tax ratio Indonesia,”ujarnya.

Disamping itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus meningkatkan pelayanan di bidang perpajakan melalui program 3C (Click Call Counter) dengan mengubah pelayanan perpajakan, secara bertahap bergeser dari semula dilakukan secara manual dan tatap muka di KPP menjadi layanan secara online dan terpusat. Hal ini untuk mengurangi cost of compliance WP dan menjaga integritas aparat pajak.

Dari sisi pengawasan, terus dilakukan perbaikan melalui reorganisasi DJP dengan pembentukan KPP Madya baru dan pengawasan berbasis kewilayahan di KPP Pratama. Kendati begitu, perbaikan mendasar pada sistem informasi DJP adalah dilaksanakannya program Pembaharuan Sistem Inti Perpajakan (PSIAP/Core Tax System) yang akan mengubah sistem informasi.

“DJP menjadi sistem informasi terintegrasi yang mencakup seluruh proses bisnis perpajakan berdasarkan basis data yang luas dan solid sehingga pelaksanaan fungsi pengumpulan penerimaan pajak menjadi lebih efektif dan efisien,”ungkapnya.

Kemudian, dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi, kebijakan tax holiday yang telah berlaku sejak 2010 diperbarui pada 2018 untuk memperluas cakupan industri prioritas yang dapat memanfaatkan fasilitas tersebut dengan skema periode tax holiday sesuai dengan besar investasi yang ditanamkan, serta penyederhanaan prosedur.

Melalui perubahan ini jumlah WP yang berkomitmen untuk menanamkan investasi di Indonesia meningkat menjadi 96 WP dari sebelumnya hanya 5 WP dengan nilai rencana investasi sebesar Rp 1.278,4 triliun serta dengan perkiraan serapan tenaga kerja sebanyak 72.452 orang.

Kemudian melalui Perppu Nomor 1 Tahun 2020 (UU Nomor 2 Tahun 2020), tarif PPh Badan diturunkan menjadi 22% pada 2020 dan 2021, dan menjadi 20% mulai 2022, serta ditunjuknya pelaku Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) internasional untuk memungut PPN atas produk digital luar negeri.

“Sampai dengan saat ini kerja sama telah dilakukan terhadap 83 PMSE dan penerimaan pajak yang berhasil dikumpulkan mencapai sekitar Rp 3,5 triliun. Lebih lanjut, melalui UU Cipta Kerja (UU Nomor 11 Tahun 2020), diberikan berbagai kemudahan berusaha dan fasilitas investasi untuk lebih memacu investasi dan kegiatan usaha di dalam negeri,”papar dia.

Kepatuhan Meningkat

Lebih lanjut, Menkeu membeberkan hasil reformasi perpajakan yang telah dicapai semenjak reformasi 1983. Pertama, penerimaan pajak telah menjadi kontributor utama penerimaan negara sejak 1992 yang berkontribusi sebesar 22,1% pada 1983, kemudian 47,4% pada 1992 dan 65,1% pada 2020.

Kedua, hasilnya jumlah Wajib Pajak terdaftar meningkat 20 kali lipat dalam 20 tahun terakhir, yang semula 2,59 juta pada 2002 menjadi 49,82 juta pada 2021. “Rasio Wajib Pajak orang pribadi terhadap penduduk bekerja meningkat dari 1,82% pada 2002 menjadi 34,66% pada 2021,”tutturnya.

Sementara itu, rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh meningkat dari 52% pada 2012 menjadi 78% pada 2020. “Kenaikan rasio kepatuhan tertinggi terjadi pasca program tax amnesty, 61% pada 2016 menjadi 73% pada 2017,”tutupnya.

Editor : Kunradus Aliandu (kunradu@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN