Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Proyek Infrastruktur Kementerian PUPR. Ilustrasi: PUPR

Proyek Infrastruktur Kementerian PUPR. Ilustrasi: PUPR

Utang Luar Negeri Pemerintah Dekati Rp 3.000 Triliun

Rabu, 15 September 2021 | 11:31 WIB
Abdul Aziz (abdul_aziz@investor.co.id)

JAKARTA, Investor.id - Utang luar negeri (ULN) pemerintah per Juli 2021 mencapai US$ 205,9 miliar atau mendekati angka Rp 3.000 triliun, tepatnya sekitar Rp 2.985,55 triliun (kurs Rp 14.500 per dolar AS).

ULN pemerintah pada Juli tahun ini tumbuh 3,5% dibandingkan Juli tahun silam atau secara tahunan (year on year/yoy). Pertumbuhan ULN pemerintah pada Juli 2021  melambat diandingkan bulan sebelumnya yang tumbuh 4,3% (yoy).

“Perkembangan ini disebabkan penurunan posisi Surat Berharga Negara (SBN) domestik dan pembayaran neto pinjaman bilateral, di tengah penarikan pinjaman luar negeri untuk mendukung penanganan dampak pandemi Covid-19,” ujar Direktur Eksekutif/Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI), Erwin Haryono dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu (15/9).

Dia menambahkan, penarikan pinjaman luar negeri untuk mendukung penanganan pandemi dilakukan dengan tetap menjaga kredibilitas pemerintah dalam pengelolaan ULN melalui pelunasan pokok pinjaman yang jatuh tempo.

Menurut Erwin Haryono, sesuai strategi pembiayaan yang telah ditetapkan, pemerintah juga menerbitkan SBN dalam dua mata uang asing (dual-currency), yaitu dolar AS dan Euro pada Juli 2021 guna memenuhi pembiayaan APBN secara umum, termasuk untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

“Penerbitan SBN valuta asing (valas) tersebut memanfaatkan momentum sentimen positif investor yang kuat dan kondusifnya pasar keuangan AS,” tutur dia.

Pemerintah, kata Erwin, terus berkomitmen mengelola ULN secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel untuk mendukung belanja prioritas, yang antara lain mencakup sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib dengan porsi 17,8% dari total ULN pemerintah.

Belanja lainnya meliputi sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (17,2%), sektor jasa pendidikan (16,4%), sektor konstruksi (15,4%), serta sektor jasa keuangan dan asuransi (12,6%).

“Posisi ULN pemerintah aman karena hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9% dari total ULN pemerintah,” tegas dia.

 

 

Editor : Abdul Aziz (abdul_aziz@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN