Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Kementerian Koperasi dan UKM Eddy Satriya

Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Kementerian Koperasi dan UKM Eddy Satriya

Kemenkop UKM Tunggu Restu Kemenkeu untuk Program BPUM 2022

Senin, 20 September 2021 | 19:51 WIB
Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id - Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Kementerian Koperasi dan UKM Eddy Satriya mengatakan pihaknya masih menunggu restu dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk melanjutkan program Banpres Produktif Pelaku UMKM (BPUM) di tahun 2022. Kondisi pandemi Covid-19 berdampak besar untuk UMKM padahal UMKM merupakan salah satu penopang terbesar pertumbuhan ekonomi domestik

“BPUM tahun depan, kita tunggu dulu dari Kemenkeu kami tidak mau berandai-andai, Seandainya dimintakan lagi kami siap karena ingin membantu usaha mikro yang kemungkinan besar masih terdampak kondisi pandemi,” ucap Eddy dalam konferensi pers secara virtual pada Senin (20/9).

Pemerintah melalui sejumlah Kementerian/Lembaga (K/L) terkait terus melakukan evaluasi dari program BPUM. Pelaksanaan BPUM juga terus diawasi oleh inspektorat Kemenkop UKM dan Badan Pengawasan, Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“Kami lihat untuk BPUM ke depan tunggu APBN 2022 (selesai) dirancang. Untuk tahun 2022 melihat berapa ruang untuk BPUM. Biasanya memang dilihat tidak dari setahun sebelumnya tetapi setelah tahun berjalan baru diberikan BPUM,” ucap Eddy.

Hingga Agustus 2021 Kemenkop UKM telah menyalurkan BPUM kepada 12,7 juta penerima  pelaku usaha mikro dengan nilai realisasi anggaran sebesar Rp 15,24 triliun atau sebesar 99,2% dari pagu anggaran sebesar Rp 15,36 triliun.

Adapun  kriteria penerima  BPUM adalah  Warga Negara Indonesia; memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik; memiliki Usaha Mikro yang dibuktikan dengan surat usulan calon penerima BPUM dari pengusul BPUM beserta lampirannya yang merupakan satu kesatuan; dan bukan Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai BUMN, atau pegawai BUMD.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Jawa Tengah Ema Rachmawati mengatakan, BPUM ini sangat dirasakan manfaatnya oleh para pelaku usaha mikro. Saat ini APBD pemerintah provinsi dan kabupaten banyak yang harus di- refocusing untuk penanganan pandemi Covid-19.

Dia mencontohkan di Jawa Tengah kalau hanya berasal dari pemerintah daerah hanya bisa membantu untuk 10 ribu pelaku UMKM. Namun dengan BPUM  pihaknya bisa menjangkau 1,6 juta pelaku UMKM.

“Bahkan kalau masih memungkinkan ,kami setuju BPUM dilanjutkan. Karena di Indonesia ada 64 juta pelaku UMKM sedangkan yang dapat baru 24 juta berarti masih ada 40 juta yang belum dapat. Saya pikir demi keadilan mungkin bisa diperluas untuk 2022,” ucap Ema.

Sementara itu  Sekretaris Kemenkop UKM Arif Rahman Hakim mengatakan Program BPUM Kementerian Koperasi dan UKM  pada tahun anggaran 2020 telah tersalur kepada 12 juta pelaku usaha mikro, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 28,8 triliun dan penerima Banpres Produktif Pelaku Usaha Mikro (BPUM) mendapatkan bantuan langsung melalui rekening masing-masing sebesar Rp2,4 juta.

Terkait dengan pelaksanaan program Banpres Produktif Pelaku Usaha Mikro (BPUM) tahun anggaran 2020 telah dilakukan survei oleh Tim Nasional Percepatan Penanganan Kemiskinan (TNP2K) Sekretariat Wakil Presiden dan Kementerian Koperasi dan UKM, BRI dan Lembaga Demografi-LPEM FEB UI, untuk melihat efektivitas pelaksanaan program BPUM.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN