Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Dirjen PHI dan Jamsos Kementerian Ketenagakerjaan, Indah Anggoro Putri.

Dirjen PHI dan Jamsos Kementerian Ketenagakerjaan, Indah Anggoro Putri.

Pemerintah Ajak Perusahaan untuk Siapkan Fasilitas Koperasi Pekerja

Selasa, 21 September 2021 | 13:02 WIB
Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id - Pemerintah mendorong agar setiap perusahaan menyediakan fasilitas penunjang kesejahteraan pekerja, salah satunya koperasi pekerja Keberadaan koperasi pekerja di perusahaan mempunyai peran yang sangat strategis sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya.

“Oleh karena itu, pemerintah, pengusaha, pekerja dan serikat pekerja perlu bersinergi untuk mendukung penumbuhkembangan koperasi pekerja/buruh di perusahaan,” kata Dirjen PHI dan Jamsos Kementerian Ketenagakerjaan, Indah Anggoro Putri, dalam siaran pers yang diterima pada Selasa (21/9).

Putri mengatakan bahwa sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh tidak hanya dilakukan melalui kebijakan pengupahan dan jaminan sosial, namun juga penyediaan fasilitas kesejahteraan, serta penumbuhkembangan koperasi dan pengembangan usaha produktif di perusahaan.

Selain itu, kata Putri, Menaker Ida Fauziyah telah menginstruksikan pihaknya untuk mendorong seluruh pemangku kepentingan agar menumbuhkembangkan koperasi pekerja di perusahaan. Karena keberadaan koperasi dapat membantu pekerja/buruh yang terdampak pandemi Covid -19.

“Maka dari itu, Koperasi Pekerja harus selalu didorong untuk tumbuh dan berkembang, salah satunya melalui strategi penguatan Kelembagaan Pendampingan dan Pengembangan Usaha, serta pendampingan dan arahan bagi Koperasi Pekerja mengenai strategi manajemen pengelolaan dan pengembangan koperasi di masa pandemi,” ujar  Putri.

Putri menjelaskan, salah satu bentuk Pengembangan Usaha adalah fasilitasi izin usaha. Berkenaan dengan fasilitasi izin usaha, pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM telah meluncurkan program pemberian Sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) dan QR Code sejak tahun 2015.

Untuk itu, pihaknya menggelar Dialog Penyediaan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja dan Pemberdayaan Koperasi Pekerja yang melibatkan berbagai stakeholders ketenagakerjaan di daerah. Misalnya Dialog Penyediaan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja dan Pemberdayaan Koperasi Pekerja yang kami selenggarakan di Tangerang pada 16 sampai dengan 17 September 2021.

“Di mana dialog ini ditujukan untuk untuk mendorong Koperasi Pekerja agar secara aktif memenuhi persyaratan untuk dapat memperoleh Sertifikat NIK dan QR Code,” ujarnya.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN