Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Kepala Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores Shana Fatina (tengah)

Kepala Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores Shana Fatina (tengah)

Kementerian ATR - BPOLBF Dorong Penyelesaian Masalah Agraria  

Selasa, 21 September 2021 | 20:59 WIB
Euis Rita Hartati (erita_h@investor.co.id)

JAKARTA, investor.id – Guna mengimplementasikan prinsip Land Use Conflict Identification Strategy (LUCIS) dalam pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) superprioritas Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Kementerian Agaria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo (BPOLBF) mendorong penyelesaian masalah agraria, antara lain sengketa tanah, administrasi pertanahan, serta mafia tanah.

Hal ini disampaikan Menteri ATR Sofyan Djalil pada diskusi publik #RoadtoWakatobi Penyelesaian Konflik Agraria dan Perbaikan Iklim Investasi yang diadakan Kementerian ATR/BPN di Labuan Bajo, NTT, belum lama ini.

Sofyan mengatakan sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), untuk menyelesaikan sederet sengketa agraria di Labuan Bajo, maka perencanaan pembangunan Labuan Bajo-Flores harus sesuai Rencana Detial Tata Ruang (RDTR) dengan mengadopsi prinsip-prinsip dalam LUCIS. "Ini guna mencegah konflik di kemudian hari," kata dia dalam keterangan tertulisnya Selasa (21/9/2021)

Kepala BPOLBF Shana Fatina mengatakan prinsip LUCIS ini diprakarsai BPOLBF bersama dengan Kementerian ATR/BPN, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat dengan melibatkan akademisi. "Selain itu membuat forum penataan ruang di daerah dalam pengembangan pariwisata di Bajo juga sekitarnya," tutur dia.

Shana mengatakan, untuk menyelesaiankonflik agraria dan perbaikan iklim investasi, perlu melihat latar belakang sosial, budaya, sejarah, dan aspek ekonomi. Percepatan pelaksanaan kebijakan satu peta atau one map policy yang disusun memuat peta konflik agraria akan membantu menyelesaian konflik agraria. Hal ini akan berdampak bagus bagi pemerintah sendiri, investor maupun ke masyarakat. "One map policy dapat memberikan kepastian hukum dan meminimalisir dampak buruk investasi ke depannya," kata Shana.

BPOLBF juga rekomendasi penyelesaian konflik yang sistemik dan berkelanjutan melalui sarana dialog yang mempertemukan lintas sektor, mulai pejabat terkait, pemerintah daerah, hingga lembaga swadaya masyarakat (non-governmental organization/NGO) untuk berkoordinasi, mengumpulkan data informasi, dan mediasi untuk menemukan solusi konflik agraria.

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTT Jaconias Walalayo mengungkapkan bahwa implementasi LUCIS di Flores terkait dengan masalah agraria secara umum sudah didapatkan solusi. "BPN mengupayakan agar konflik agraria bisa diminimalisasi sehingga ke depannya diharapkan tidak ada masalah wisata di sekitar Bajo, ini penting untuk memajukan masyarakat setempat seperti nelayan hingga petani," ujar pria yang akrab disapa Ony ini.

Diskusi Publik #RoadtoWakatobi ke-10 diadakan sebagai rangkaian persiapan menuju Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Summit 2022 di Wakatobi, forum diskusi lintas sektor untuk mengidentifikasi akar permasalahan konflik agraria dan faktor penyebab sulitnya penyelesaian konflik agraria yang berdampak kepada stabilitas iklim investasi di Indonesia.

Editor : Euis Rita Hartati (euis_somadi@yahoo.com)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN