Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Pekerja menyelesaikan pembuatan tahu di pabrik tahu di Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, Senin (13/9/2021). Foto ilustrasi:  BeritaSatu Photo/Mohammad Defrizal

Pekerja menyelesaikan pembuatan tahu di pabrik tahu di Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, Senin (13/9/2021). Foto ilustrasi: BeritaSatu Photo/Mohammad Defrizal

Banyak UMKM Bangkrut

Akumindo Tolak Rencana Kenaikan PPh Minimum 1%

Rabu, 22 September 2021 | 17:28 WIB
Herman

JAKARTA, investor.id - Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) menolak dengan tegas rencana pemerintah yang akan menaikkan tarif pajak penghasilan (PPh) minimum menjadi 1% dari sebelumnya 0,5%.

Ketentuan baru tersebut diatur dalam Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) yang masih dibahas pemerintah dan DPR.

Ketua Umum Akumindo Ikhsan Ingratubun menyampaikan, di masa pandemi Covid-19, banyak pelaku UMKM yang terancam kolaps atau bangkrut karena berkurangnya omzet.

Adanya kebijakan kenaikan pajak, justru akan semakin membebani pelaku UMKM yang mayoritasnya adalah usaha mikro.

“Pemerintah seharusnya berpihak pada UMKM. Apalagi potensi bangkut pada UMKM itu sangat besar. Dari data Bank Indonesia bulan Maret 2021, sekitar 87,5% UMKM terdampak pandemi, omzetnya jauh menurun hingga sampai 80%. Di satu sisi UMKM mau bangkit, tapi di sisi lain dibebani dengan pajak, ini tidak sejalan,” kata Ikhsan dalam konferensi pers secara daring, Rabu (22/9).

Melihat kondisi UMKM yang masih menghadapi tekanan pandemi Covid-19 dan tengah berupaya untuk bangkit, Akumindo menolak RUU KUP dan meminta tarif PPh minimum tetap 0,5%.

“Akumindo jelas-jelas menolak rencana menaikkan tarif PPh 1% dari sebelumnya 0,5%. Aturan dalam Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 sudah yang paling tepat untuk saat ini,” tegas Ikhsan.

 

Editor : Eva Fitriani (eva_fitriani@investor.co.id)

Sumber : BeritaSatu.com

BAGIKAN