Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Pembukaan Musyawarah Daerah (Musda) XII BPD Hipmi Riau di Premiere Hotel Pekanbaru, Sabtu (25/9/2021)

Pembukaan Musyawarah Daerah (Musda) XII BPD Hipmi Riau di Premiere Hotel Pekanbaru, Sabtu (25/9/2021)

Ketum Hipmi Dorong Perusahaan BUMN Bersaing di Luar Negeri

Minggu, 26 September 2021 | 13:26 WIB
Investor Daily

PEKANBARU, investor.id - Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) Mardani H Maming mendorong perusahaan badan usaha milik negara (BUMN) agar bisa bersaing di luar negeri. Hal tersebut dikatakannya saat membuka Musyawarah Daerah (Musda) XII BPD Hipmi Riau di Premiere Hotel Pekanbaru, Sabtu (25/9), seperti dikutip dari rilisn yang diterima Minggu (26/9/2021).

Dalam sambutannya, Maming menyampaikan kepada para pengurus Hipmi bahwa banyaknya pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh BUMN tapi yang melaksanakan pekerjaan kecil yang dilaksanakan adalah anak cucu-cucunya.

Ia pun langsung menyampaikan kepada Menteri BUMN Erick Thohir untuk apa BUMN membuat batching plant di daerah-daerah yang bersaing dengan pengusaha Kadin dan Hipmi.

"Seharusnya seperti Singapura membangun temasek di Indonesia, mestinya BUMN bangun batching plant-nya di Thailand, Filipina, Singapura bersaingnya dengan asing, jangan bersaing dengan anak daerah dan pengusaha nasional. Tidak ada kebanggaan bagi kita kalau BUMN yang dikalahkan adalah pengusaha daerah ataupun pengusaha nasional, yang menjadi kebanggan kita kalau mereka bisa mengalahkan pengusaha asing dan bersaing di negara-negara orang," ujar Maming.

Ketum BPP Hipmi) Mardani H Maming
Ketum BPP Hipmi) Mardani H Maming

Dengan menghadapi Covid-19, menurutnya, bukan waktunya lagi bersaing sesama saudara di Indonesia, tapi persaingan banyaknya investor-investor asing yang masuk ke Indonesia yang juga harus turut serta mengambil kesempatan tersebut. Maka melalui Menteri Investasi, Ia menyampaikan bahwa dulu waktu menjadi bupati setiap kebijakan yang diputuskan oleh bupati, tidak pernah memberikan izin kepada pihak asing usaha yang sempurna.

Dijelaskan mantan Bupati Tanah Bumbu Kalimantan Selatan ini, usaha yang sempurna tersebut seperti contoh misalnya tambang, jika tambang yang mempunyai izin usaha pertambangan (IUP), izin jalan, dan izin pelabuhan, pengusaha nasional atau lokal bertanding dengan pengusaha asing.

"Pasti kita tidak bisa melawan karena mereka sumber daya manusia (SDM) nya lebih siap, pendanaannya lebih siap dan kita baru tahu kalau kita paksa mereka untuk bersanding melalui kebijakan pemerintah, boleh mereka mempunyai IUP-nya tapi jalan dan pelabuhan mereka harus memakai kita. Boleh mereka mempunyai pelabuhannya tapi jalan dan IUP-nya harus punya kita, sehingga intervensi pemerintah untuk menyandingkan antara pengusaha asing maupun pengusaha nasional dan daerah itu bisa bersatu, sehingga terjadilah kesejahteraan yang merata antara pengusaha nasional dan daerah begitu juga. Ini juga yang kita sampaikan kepada Menteri Investasi," ucapnya.

Maming berharap, terkhusus perwakilan dari pemerintah Riau yang hadir semoga menjadi keinginan bersama dan yang dituangkan oleh Menteri Investasi untuk salah satu perizinan yang mau dikeluarkan harus menggandeng pengusaha-pengusaha nasional maupun pengusaha-pengusaha daerah.

"Saya harap panggung ini harus diambil oleh pengusaha muda atau Hipmi ataupun senior kita di Kadin, jangan diberikan asing seluas-luasnya untuk bekerja di daerah kita mulai dari hilir sampai hulunya. Bukan kita tidak cinta asing, kita juga cinta asing tapi pekerjaannya yang bisa dikerjakan anak daerah serahkanlah kepada anak daerah," ungkapnya.

Disampaikan di masa jabatannya, Maming juga mendorong Menteri Investasi mengeluarkan peraturan menteri (permen) dimana pengurus Hipmi Badan Pengurus Cabang (BPC) maupun BPD menjadi tim penilai investasi di setiap daerah dengan nilai 15 poin. Apabila nilai tersebut tidak diberikan oleh Ketua BPC dan Ketua BPD, maka kepala daerahnya tidak mendapatkan dana alokasi khusus (DAK) dan dana alokasi umum (DAU) sebesar Rp 20 hingga Rp 25 miliar.

"Ini dapat ilmunya karena dulu pernah menjadi bupati dan sekarang menjadi Ketua Umum Hipmi kita dorong Menteri Investasi yang juga mantan Ketua Umum Hipmi. Saya tahu perasaan kawan-kawan yang ada di daerah kebanyakan adalah kontraktor, dulu bagaimana sulitnya mencari kepala daerah dan kepala dinas tapi sekarang apabila kawan-kawan atau para Ketua Umum BPC memberikan nilai di bawah dari 10, maka dana DAK dan DAU tidak akan didapatkan oleh pemerintah daerah itu," tukasnya.

Ia berpesan setelah diberi kewenangan seperti ini pengurus BPC tidak boleh semau-maunya untuk melaksanakannya. Buktikanlah kepada kepala daerah menjadi jalan Hipmi untuk membuktikan bahwa anak daerah atau pengurus di kabupaten bisa melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang bisa dilaksanakan dengan baik dan dipertanggungjawabkan.

"Jangan ini dijadikan kesempatan untuk mengintervensi para kepala daerah. Hipmi harus hadir dalam memberikan nilai tambah kepada pemerintah," tutup CEO Enam Sembilan Group ini.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN