Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Suplai Pupuk

Suplai Pupuk

Ombudsman Soroti Tata Kelola Pupuk Subsidi

Senin, 27 September 2021 | 10:22 WIB
Ridho Syukra (ridho.syukra@beritasatumedia.com )

JAKARTA, investor.id – Ombudsman Republik Indonesia tengah melakukan kajian terhadap tata kelola pupuk bersubsidi. Tujuannya agar penyaluran pupuk bersubsidi tepat sasaran dan bisa meningkatkan kesejahteraan petani.

Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika mengatakan, pihaknya harus terjun langsung dan mengamati penyaluran pupuk bersubsidi, fakta yang terjadi di lapangan adalah luas lahan pertanian mengalami penurunan sehingga berdampak pada kesejahteraan petani.

Berdasarkan data BPS pada tahun 1960, luas lahan petani mencapai 1,1 hektare dan memasuki tahun 2000, luas lahan petani turun mencapai 0,8 hektare dan pada survei BPS pada tahun 2018, luas lahan petani terus menurun dan mencapai 0,5 hektare.

Tidak hanya luas lahan petani yang semakin menurun, program pupuk bersubsidi yang dialokasikan sebesar Rp 25 triliun-Rp 30 triliun setahun juga tidak terasa karena hasil produksi yang tidak stabil.

Pada tahun 2015, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk pupuk subsidi sebesar Rp 31,3 triliun, pada tahun 2016 mencapai Rp 26,9 triliun, pada tahun 2017 mencapai Rp 28,8 triliun, pada tahun 2018 mencapai Rp 33,6 triliun, pada tahun 2019 mencapai Rp 34,3 triliun dan pada tahun 2020 mencapai Rp 24,5 triliun.

"Anggaran pupuk subsidi cukup besar tidak sebanding dengan hasil produksi dan luas lahan yang dikuasai petani, maka dari itu kami berniat untuk mengamati kebijakan pupuk bersubsidi, apa yang salah," ujar Yeka dalam Diskusi Ombudsman, di Jakarta, belum lama ini.

Produktivitas pertanian tidak naik signifikan dengan adanya alokasi pupuk subsidi justru Indonesia masih saja berencana impor. Pihaknya pun tengah melakukan kajian adanya kemungkinan potensi maladministrasi dalam tata kelola pupuk subsidi, beberapa pihak yang akan dipanggil untuk dimintai keterangan adalah Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan PT Pupuk Holding Company.

Kepala Keasistenan Analisis Pencegahan Maladministrasi Ombudsman Cut Silviana mengatakan, kajian yang akan dilakukan akan fokus pada pendataan, penyaluran dan pengawasan pupuk subsidi. Pendataan akan fokus pada petani, karena di lapangan masih banyak petani yang belum terdaftar dalam eRDKK.

Kajian akan dilakukan secara mendalam dan melihat apakah ada potensi maladministrasi dalam tata kelola pupuk subsidi, jika terdapat maladministrasi maka bisa merugikan petani dan negara.

Editor : Aris Cahyadi (aris_cahyadi@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN