Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Salah satu lapangan panas bumi (geothermal) milik PT Pertamina (Persero)

Salah satu lapangan panas bumi (geothermal) milik PT Pertamina (Persero)

DEN: Holding Panas Bumi Tak di Bawah Pertamina, Atau PLN

Kamis, 30 September 2021 | 16:51 WIB
Rangga Prakoso (rangga.prakoso@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id - Dewan Energi Nasional (DEN) mengungkapkan dukungannya atas pembentukan holding panas bumi dalam menggarap potensi panas bumi di Indonesia.

Saat ini, pengembangan panas bumi nasional baru mencapai 2.175 megawatt (MW). Sedangkan potensi panas bumi Indonesia sebenarnya mencapai 23,9 gigawatt (GW). 

Anggota DEN Herman Darnel Ibrahim mengatakan, pembentukan holding harus bertujuan untuk penyatuan, bukan untuk dijual, atau bahkan, memacu terjadinya konflik internal.

Dia menyebut, adanya holding untuk mendapatkan pendanaan dalam pengembangan panas bumi yang lebih baik. "Holding ini tidak subholding Pertamina, atau PLN. Di samping geothermal, holding ini bisa untuk menggarap energi terbarukan lain," ujar Herman, dalam acara Zooming With Primus yang ditayangkan di Beritasatutv, Kamis (30/9).

Pada acara yang sama, Direktur Panas Bumi Kementerian ESDM Harris Yahya menuturkan, pembentukan holding masih berjalan. Namun, hal tersebut ditegaskannya merupakan ranah Kementerian BUMN.

"Kami di Kementerian ESDM mencoba melihat konsekuensi dari pembentukan holding ini dari regulasi yang sudah ada," imbuhnya.

Harris mengungkapkan, Undang-Undang Panas Bumi No 21 Tahun 2014 melarang pengalihan kepemilikan wilayah kerja panas bumi (WKP) ke pihak lain. Namun, beleid yang sama juga membolehkan pengalihan kepemilikan saham blok panas bumi setelah tahap eksplorasi.

"Ada larangan memindahkan izin panas bumi ke pihak lain. Untuk saham pengembang bisa saja dilakukan," tutur Harris.

Editor : Abdul Muslim (abdul_muslim@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN