Menu
Sign in
@ Contact
Search

×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar

MENDES PDTT:

Pemerintah Jalankan Kebijakan Penurunan Kemiskinan Ekstrem dari Level Desa

Rabu, 6 Oktober 2021 | 15:17 WIB
Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id - Kementerian Desa, dan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi  menyatakan upaya penurunan kemiskinan dimulai dari level desa dan berbasis mikro. Pemerintah menargetkan kemiskinan ekstrem dapat mencapai 0% pada tahun 2024. 6 tahun lebih cepat dari target dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goal’s/SDG’s)  yaitu pada tahun 2030.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT),  Abdul Halim Iskandar mengatakan, dengan penanganan di level desa dan berbasis data mikro desa maka pemerintah bisa melihat permasalahan yang terjadi di lapangan.

“Karena kemiskinan ekstrem ini riil adanya bisa dipegang bukan hanya bisa dirasakan dan permasalahannya juga bisa dilihat Berarti kuncinya adalah kita mendeteksi siapa, dimana, kondisinya bagaimana kemudian menentukan treatment yang perlu dilakukan,” ucap Abdul Halim dalam telekonferensi pers pada Rabu (6/10).

Bila kemiskinan di 74.961 desa  bisa diturunkan maka permasalahan kemiskinan ekstrem bisa ditangani. Empat fase penuntasan kemiskinan ekstrem yaitu fase pertama pada  2021 sampai 2022 di  35 kabupaten/kota dan 8.264 desa. Fase dua yaitu pada tahun 2022 di 138 kabupaten/kota dan  29.632 desa. Fase tiga pada tahun  2023 di 261 kabupaten/kota dan 37.523 desa. Fase empat pada tahun  2024 yaitu  menuntaskan desa belum 0 kemiskinan ekstrem dan monitoring. Mendes PDTT mengatakan p pemutakhiran data SDG’s desa masih terus berjalan termasuk mendata penghasilan warga.

“Jadi di dalam pendataan itu juga ada aplikasi yang menanyakan penghasilan warga. Sehingga kenyataan di lapangan sudah bisa kita temukan warga miskin ekstrem by name by address  sehingga jelas intervensi  apa yang harus dilakukan,” ucap Abdul Halim.

Sementara itu, Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Maliki mengatakan   perlu upaya ekstra untuk  menurunkan kemiskinan ekstrem menjadi 0% pada tahun 2024. Dalam RPJMN 2020-2024, tingkat kemiskinan ditargetkan mencapai 6-7%. Sementara dalam SDGs, kemiskinan ekstrem baru ditargetkan mencapai 0% pada tahun 2030.

“Dengan demikian, kita harus mempercepat penurunan ekstrem menjadi 0% sekitar 6 tahun  dari 2030 menjadi 2024.  Pekerjaan ini menjadi semakin menantang dengan adanya pandemi Covid-19 yang memperlambat progres penurunan kemiskinan,” kata Maliki.

Mengenai pendekatan yang tidak biasa, kebijakan yang harus dilakukan tentunya harus berdasarkan asesmen kondisi dan penyebab kemiskinan di masing-masing daerah. Jadi seharusnya kebijakan itu tidak seragam. Namun baseline nya seperti di atas, pengurangan beban yang disambung dengan pemberdayaan ekonomi.

“Sesederhana itu, namun yang paling pelik adalah bagaimana  bisa menyasar target yang tepat. Karena selama ini yang menjadi tantangan  adalah ketepatan sasaran,” kata Maliki.

Semakin rendah jumlah penduduk miskin yang ada tentu membutuhkan penanganan lebih besar dalam menurunkan tingkat kemiskinan. Pada akhirnya, terdapat residual penduduk miskin ekstrem yang sama sekali tidak bisa diintervensi karena kondisi mereka, seperti lanjut usia tinggal sendiri yang terlantar, penyandang disabilitas yang menjadi kepala keluarga, dan kelompok rentan lainnya.  Oleh karena itu pemerintah terus  melakukan pemberian bantuan sosial kepada mereka, dan mengembangkan penanggulangan kemiskinan berbasis komunitas. Pemerintah terus memantau dan memperhatikan kondisi mereka.

“Kami juga juga harus segera intervensi anak-anaknya sehingga mereka terhindar dari kemiskinan di kemudian hari. Intervensi dilakukan melalui program pendidikan, kesehatan, gizi (sembako), pada  akhirnya nanti apabila sudah siap ke dunia tenaga kerja, kami harus mengarahkan kepada pekerjaan atau kewirausahaan yang tepat,” kata Maliki. 

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN