JAKARTA, investor.id – PT PLN (Persero) mengkhawatirkan penerapan pajak karbon untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbahan bakar batu bara mulai April tahun depan akan berimbas pada kenaikan biaya pokok penyediaan (BPP) listrik.

Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN Bob Saril mengungkapkan, penerapan pajak karbon bukan hanya berpotensi berdampak pada perseroan selaku penyedian listrik, tetapi juga pada keuangan negara. Pasalnya, ketika pajak karbon mulai ditagih pada April 2022, BPP PLTU bakal terkerek naik.

“Sepanjang kenaikan BPP ini dimasukkan sebagai kompensasi dan subsidi, tidak ada masalah,” kata dia kepada Investor Daily, Senin (11/10).

Sehingga, lanjutnya, pada ujungnya kenaikan BPP tersebut juga akan berimbah pada keuangan negara. Apalagi, pemerintah belum memiliki rencana untuk menaikkan tarif listrik dan menerapkan kembali tariff adjustment. “Ini akan menaikkan [pengeluaran] APBN,” tutur Bob.

Mengacu data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dalam APBN tahun ini, BPP dalam penghitungan subsidi listrik ditetapkan sebesar Rp 355,58 triliun atau rata-rata Rp 1.334,4 per kilowatt hour (kWh). Dari BPP tersebut, porsi bahan bakar memiliki komposisi terbesar yakni mencapai Rp 257,04 triliun atau 72%. Dengan asumsi BPP tersebut, subsidi listrik tahun ini ditetapkan sebesar Rp 53,59 triliun.

Direktur Eksekutif Institute of Energy Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengungkapkan, penerapan pajak karbon seharusnya justru membuat PLTU semakin efisien. Hal ini mengingat mekanisme pajak karbon yang ditetapkan adalah pajak berdasarkan batasan emisi (cap and tax) dan perdagangan karbon (cap and trade).

“Dengan ketentuan ini seharusnya pemilik PLTU bisa mendorong efisiensi energi di sisi pembangkit dalam rangka menghindari harus membayar pajak karbon. Implikasinya bisa berdampak pada penurunan konsumsi batu bara,” jelas Fabby.

Efisiensi penggunaan batu bara di PLTU, tambah Bob, terus dilakukan oleh PLN. Selama ini pun, PLTU dioperasikan dengan efisien dan ramah lingkungan dengan menggunakan teknologi Ultra Super Criticak. Selain itu, pihaknya juga mencampur bahan bakar PLTU menggunakan biomassa atau co-firing. “Kami juga kemungkinan akan menggunakan teknologi carbon capture (CCU),” ujarnya.

Meski pajak karbon dikhawatirkan menimbulkan dampak tertentu, PLN menjamin pasokan listrik tidak akan terkendala. “Tentu saja pelayanan publik menjadi prioritas kamis,” tegas Bob.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, hingga Juni kemarin, PLTU masih mendominasi dari total kapasitas pembangkit listrik nasional sebesar 73.341 MW. Kapasitas terpasang PLTU mencapai 34.856 MW atau 47% dari total kapasitas terpasang. Sementara produksi listrik dari PLTU menyentuh 65,30% dari total volume, atau membutuhkan batu bara sebesar 32,76 juta ton. Dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030, kapasitas PLTU diproyeksikan masih terus bertambah hingga mencapai 44.726 MW atau 45% dari kapasitas terpasang pada 2030.

Meski diberlakukan tahun depan, pemerintah belum menetapkan batas emisi PLTU yang akan dikenakan pajak karbon. Rencananya, batas emisi yang berlaku untuk penerapan pajak karbon tahun depan masih memakai batas yang digunakan Kementerian ESDM dalam uji coba perdagangan karbon yang telah digelar.

Dalam uji coba tersebut, batas emisi ditetapkan bervariasi mengacu pada kapasitas PLTU, yakni sebesar 0,918 ton CO2 per megawatt hour (MWh) untuk PLTU lebih dari 400 MW, 1,013 ton CO2 per MWh untuk PLTU 100-400 MW, 1,094 ton CO2 per MWh untuk PLTU mulut tambang. Sementara tarif yang dikenakan untuk emisi karbon yakni Rp 30 ribu per ton CO2.

Editor: Euis Rita Hartati (euis_somadi@yahoo.com)

Dapatkan info hot pilihan seputar ekonomi, keuangan, dan pasar modal dengan bergabung di channel Telegram "Official Investor.ID". Lebih praktis, cepat, dan interaktif. Caranya klik link https://t.me/+ijaEXDjGdL1lZTE1, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca Berita Lainnya di GOOGLE NEWS