Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto

Penyaluran Bantuan Tunai untuk PKL Capai 24% dari Target

Kamis, 14 Oktober 2021 | 20:35 WIB
Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id - Pemerintah menjalankan Program Bantuan Tunai untuk Pedagang Kaki Lima dan Warung (BT-PKLW) untuk membantu pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) yang omzetnya menurun drastis sejak adanya PPKM. Hingga Kamis (14/10)  jumlah bantuan yang telah tersalurkan di seluruh Indonesia sebanyak ± 240 ribu atau 24% dari total target penyaluran.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan  program ini berupa penyaluran bantuan uang tunai kepada pedagang kaki lima (PKL) dan pemilik warung (PW) melalui personel TNI dan Polri. Diharapkan bantuan ini akan dapat membantu mereka bangkit kembali setelah sekian lama terdampak PPKM.

“Mekanismenya selama ini yaitu Petugas Polri dan TNI akan terjun langsung untuk mendata dan melakukan verifikasi PKL dan PW yang berhak menerima bantuan BT-PKLW. Calon Penerima yang telah terdata dan terverifikasi itu akan menerima undangan pengambilan bantuan di Kantor Polres atau Kodim setempat,” ucap Airlangga dalam siaran pers yang diterima pada Kamis (14/10).

Sasaran penerima sampai akhir 2021 adalah sebanyak 1 juta orang PKL dan PW yang disalurkan melalui TNI (500 ribu) dan Polri (500 ribu). Besaran manfaat yang didapatkan sebesar Rp1,2 juta yang dibayarkan sekali untuk setiap PKL dan Pemilik Warung. Kriteria untuk PKL dan Pemilik Warung yang bisa mendapatkan adalah mereka yang tidak termasuk dalam Daftar Penerima/Calon Penerima BPUM.

“Lokasi usahanya juga harus berada di Kabupaten/Kota yang menerapkan PPKM berdasarkan Inmendagri No. 27 dan 28 Tahun 2021. Serta, memenuhi persyaratan yang ditentukan yakni WNI, memiliki e-KTP dan bukan merupakan ASN, anggota TNI/Polri, pegawai BUMN/BUMD,” ucapnya.

Adapun program penyaluran bantuan tunai untuk pedagang kaki lima  ini untuk melengkapi program Pemerintah yang sudah berjalan selama ini, seperti Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM), Subsidi Bunga KUR, Penjaminan Kredit Modal Kerja UMKM, PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah, dan Restrukturisasi Kredit UMKM.   

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN