Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
BBM jenis solar di SPBU

BBM jenis solar di SPBU

Pengamat Usul Mekanisme Distribusi Solar Bersubsidi Harus Dikaji Ulang  

Selasa, 19 Oktober 2021 | 19:55 WIB
Euis Rita Hartati (erita_h@investor.co.id)

JAKARTA, investor.id - Pengamat migas yang juga peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamuddin Daeng menilai mekanisme distribusi BBM jenis solar bersubsidi harus dikaji ulang, menyusul kelangkaan yang sempat terjadi di beberapa wilayah akhir-akhir ini.

“Dengan mekanisme yang ada saat ini, kacau dan ruwet,” kata Salamuddin Daeng di Jakarta, Selasa (19/10).

Menurut dia, pada aturan sebelumnya solar subsidi kuotanya dibagi berdasarkan wilayah. Namun sejak 2020 diubah kuotanya per lembaga penyalur - SPBU. Selanjutnya pemerintah menugaskan Pertamina untuk menyalurkan solar bersubsidi. Pertamina kemudian menugaskan Patra Niaga untuk menyalurkan solar bersubsi ke seluruh Indonesia. Patra Niaga menugaskan SPBU untuk menyalurkan solar subsidi.

“Masalahnya, ini malah jadi bikin pusing ketika terjadi kelangkaan pada SPBU,” tandasnya.

Sebagaimana diketahui, solar subsidi adalah solar yang ditanggung pengadaan, penyediaannya ─Ćan harganya ditetapkan oleh pemerintah. BPH Migas sebagai lembaga yang mengatur kuota solar bersubsidi. Kuota solar bersubsidi ditetapkan alokasinya oleh BPH Migas untuk masing masing SPBU.

“BPH Migas luar biasa banyak tugasnya, mengatur alokasi solar bersubsidi untuk setiap ribuan pom bensin (SPBU),” tandasnnya.

Karenanya, menurut Salamuddin, kelangkaan solar terjadi karena kesalahan BPH Migas dalam menetapkan kuota solar bersubsidi.

“Mungkin karena terganggu oleh perubahan status pandemi Covid 19, atau bisa juga karena ketidakmampuan membaca pergerakan ekonomi,” katanya.

Penetapan kuota yang kurang dari kebutuhan mengakibatkan jumlah yang dianggarkan pemerintah bagi pengadaan solar kurang dari kebutuhan. Sementara tambahan kuota tidak bisa dilakukan oleh pelaku bisnis yakni Patra Niaga dan jaringan bisnis BBM mereka. Tambahan kuota hanya bisa dilakukan oleh pemerintah dan nanti nilai subsidinya disetujui DPR.

Dalam alur distribusi BBM solar yang demikian kompleks, kata dia, maka penentu utama solar subsidi dalam keadaan cukup, langka atau berkelebihan, adalah tergantung BPH Migas. Jika perhitungan BPH Migas salah maka kacaulah semua urisan solar bersubsidi ini. Kelangkaam solar bisa meluas dan makin chaos.

Oleh karenanya menghadapi kelangkaan solar saat ini maka pemerintah dan BPH Migas harus segera menambah pasokan dengan cepat.

Selanjutnya segera menambah kuota solar bersubsidi melalui keputusan yang cepat. Selanjutnya menugaskan Pertamina untuk segera merintahkan Patra Niaga agar segera menambah pasokan solar subsidi ke seluruh Tanah Air.
 

Editor : Euis Rita Hartati (euis_somadi@yahoo.com)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN