Menu
Sign in
@ Contact
Search

×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Presiden KSPI Said Iqbal dalam konferensi pers rencana aksi dalam peringatan Hari Buruh, Selasa, 27 April 2021.(Foto: Herman)

Presiden KSPI Said Iqbal dalam konferensi pers rencana aksi dalam peringatan Hari Buruh, Selasa, 27 April 2021.(Foto: Herman)

KSPI Minta Upah Minimum 2022 Naik 10%

Selasa, 26 Oktober 2021 | 16:00 WIB
Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) meminta kenaikan upah minimum pada tahun 2022 sebesar 7% hingga 10%. Saat ini pemerintah sedang melakukan penyusunan kebijakan untuk penentuan upah minimum tahun 2022. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2021 ini upah minimum tidak naik sebab ada kondisi pandemi Covid-19.

"Kenaikan UMK 2022 antara 7% sampai 10% sesuai dengan hasil survei kebutuhan hidup layak yang dilakukan KSPI. Dengan kata lain, kenaikan upah ini menjadi penting untuk menjaga daya beli agar buruh bisa memenuhi kebutuhannya secara layak," ucap Presiden KSPI Said Iqbal dalam siaran pers yang diterima pada Selasa (26/10).

KSPI mendesak agar Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) tetap diberlakukan, baik UMSK tahun 2021 maupun 2022. KSPI juga meminta pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) tanpa omnibus law.

"Kekuatan hukum PKB setara dengan undang-undang. Karena itu, kami menolak keras jika PKB yang ada di perusahaan kualitasnya diturunkan mengikuti omnibus law," ucap Said.

KSPI mendesak agar omnibus law UU Cipta Kerja dibatalkan. Dalam waktu dekat, Mahkamah Konstitusi akan membacakan putusan uji formil UU Cipta Kerja yang salah satunya diajukan oleh KSPI. “Kami meminta agar Hakim MK membatalkan undang-undang yang ditolak oleh kaum buruh tersebut," tutur Said Iqbal.

Sebelumnya, Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker, Indah Anggoro Putri, mengatakan, pada prinsipnya penetapan upah bertujuan mewujudkan sistem pengupahan yang berkeadilan bagi seluruh pihak dalam konteks untuk mencapai kesejahteraan pekerja, namun tetap memperhatikan kemampuan perusahaan dan kondisi perekonomian nasional.

"Jadi tak hanya berpikir kesejahteraan pekerja, tapi juga berpikir atau memperhatikan kemampuan perusahaan sehingga kelangsungan bekerja dapat terjaga, dengan demikian dapat mendorong perekonomian nasional," ujarnya.

Indah memahami bahwa penetapan upah minimum tahun 2022 yang mengalami kenaikan belum dapat memenuhi ekspektasi sebahagian pihak, namun penetapan UM tersebut harus diapresiasi sebagai langkah maju, mengingat saat ini masih dalam masa pemulihan dari dampak Covid-19. Hal ini tentunya lebih baik dibandingkan dengan tahun 2021 yang tidak terdapat kenaikan upah minimum.

"Depenas (Dewan Pengupahan Nasional) dan LKS Tripnas (Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional) berharap para pihak agar tidak berkutat pada Upah Minimum, melainkan mendorong perjuangan kepada upah berdasarkan struktur dan skala upah sebagai wujud produktivitas. Dengan demikian apabila lebih produktif maka kita sebagai bangsa akan meningkatkan daya saing," pungkas Indah.

Editor : Nurjoni (nurjoni@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN