Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara. Sumber: BSTV

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara. Sumber: BSTV

Pemerintah Buka Peluang Geser Penggunaan Dana dalam Klaster PEN

Selasa, 26 Oktober 2021 | 21:33 WIB
Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id - Pemerintah melihat ada kemungkinan pergeseran dalam penggunaan anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021. Pada tahun ini pemerintah menganggarkan Rp 744,77 triliun, hingga 22 Oktober 2021 sudah digunakan Rp 433,91 triliun. 

“Kami akan terus menjaga realisasi dari program PEN 2021 secara efisien. Tentu akan ada pergeseran dalam PEN tetapi pada waktunya akan disampaikan,” ucap Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara dalam  Konferensi Pers tentang Evaluasi Program PC-PEN dan Optimalisasi Anggaran Program PEN 2021 pada Selasa (26/10/2021).

Pergeseran penggunaan anggaran program PEN akan digunakan pada klaster kesehatan. Sampai saat ini pemerintah masih melakukan perhitungan mengenai jumlah pasien yang dirawat saat terjadi gelombang dua pandemi Covid-19 di bulan Juli.

“Ini akan difinalkan dan kita masukkan ke dalam PEN yang tentunya akan ada pergeseran dalam PEN,” ucap Suahasil.

Realisasi anggaran klaster kesehatan mencapai Rp 116,82 triliun atau 54,3% dari pagu Rp 214,96 triliun. Anggaran tersebut dipakai untuk  penggunaan rumah sakit darurat Asrama Haji Pondok Gede dan pembagian paket obat untuk masyarakat. Lalu biaya perawatan untuk 580,29 ribu pasien, insentif bagi 1,26 juta nakes pusat dan santunan kematian bagi 466 nakes, pengadaan 121,41 juta dosis vaksin serta bantuan iuran  Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi 34,71 juta orang.

“Mungkin anda ingat ketika kita kena serangan dari varian delta pernah ada 500 ribu pasien aktif di seluruh Indonesia yang ditangani ini biaya perawatannya yang kami keluarkan,” ucap Suahasil.

Pemerintah juga akan mengalokasikan tambahan anggaran untuk klaster perlindungan sosial. Hal ini sesuai dengan tujuan pemerintah untuk mengurangi kemiskinan ekstrem. Untuk masyarakat penerima bantuan sosial (bansos) dalam kategori penduduk paling miskin akan menerima bantuan Rp 300 ribu.

“Sumber datanya adalah penerima kartu sembako dan  penerima PKH (Program Keluarga Harapan),” imbuh Wamenkeu.

Dia mengatakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa akan diberikan kepada masyarakat pedesaan yang memang merupakan penerima BLT dana desa untuk memastikan yang belum masuk dari bantuan program pusat bisa menerima bantuan juga.

“Dana Desa masih akan disalurkan oleh pemerintah pusat dalam bentuk penyaluran ketiga pada bulan Oktober dan November ini dan kita maksudkan untuk menangani kemiskinan ekstrem di berbagai macam daerah khususnya di 35  kabupaten prioritas,” kata Suahasil.

Berdasarkan data Kemenkeu hingga 22 Oktober 2021, realisasi anggaran klaster perlindungan sosial mencapai Rp 125,10 triliun atau 67% dari pagu Rp 186,64 triliun. Untuk klaster UMKM dan korporasi telah terealisasi Rp 63,2 triliun atau 38,9% dari pagu Rp 162,40 triliun. Realisasi untuk klaster program prioritas mencapai Rp 68,07 triliun atau 57,7% dari pagu Rp 117,94 triliun. Terakhir untuk klaster insentif usaha telah mencapai Rp 60,73 triliun atau 96,7 % dari  pagu  Rp 62,38 triliun. 

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN