Menu
Sign in
@ Contact
Search

×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Ilustrasi koperasi. Sumber: Investor Daily

Ilustrasi koperasi. Sumber: Investor Daily

Antisipasi Praktik Koperasi Ilegal Pemerintah Jalankan Pengawasan Koperasi Secara Digital

Kamis, 28 Oktober 2021 | 22:23 WIB
Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id - Guna mengantisipasi praktik-praktik yang merugikan keberlangsungan koperasi, pemerintah  sedang membangun sistem pengawasan koperasi secara digital. Upaya ini dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Koperasi.

“Saat ini kami sedang membangun suatu sistem pengawasan berbasis digital. Insya Allah tahun ini sudah bisa kita selesaikan dan segera kemudian kita manfaatkan untuk membangun suatu pengawasan yang lebih efektif,” ucap Deputi Bidang Perkoperasian Kementerian Koperasi dan UKM Ahmad Zabadi dalam telekonferensi pers pada Kamis (28/10/2021).

Dengan sistem pengawasan digital ini Kemenkop UKM bisa mengikuti secara lebih langsung atau  real time khususnya  bagi Koperasi Simpan Pinjam (KSP). Dalam meningkatkan pengawasan koperasi pemerintah juga melakukan pengawasan terhadap  koperasi kualifikasi usaha 3 dan 4.

“Koperasi yang termasuk dalam dua level  tersebut harus terhubung dengan  sistem pengawasan yang kami bangun,” kata Zabadi.

Deputi Perkoperasian Kemenkop UKM Ahmad Zabadi. (Foto: Humas Kemenkop UKM)
Deputi Perkoperasian Kemenkop UKM Ahmad Zabadi. (Foto: Humas Kemenkop UKM)

Dia mengatakan pengurus di koperasi  kualifikasi 3 dan 4  merupakan mereka yang terpilih dari fit and proper test. Dalam seleksi pengurus juga akan dilihat  kreativitas dan inovasi dalam mengelola atau memimpin koperasi. Pengurus juga harus memiliki reputasi keuangan yang baik, kepada yang bersangkutan akan dipersyaratkan untuk tidak pernah terlibat dalam kredit macet atau kategori kolektibilitas 4 dan 5.

“Bagi pengurus yang masuk dalam kategori kolektibilitas 4 dan 5 ini tentu tidak bisa diangkat sebagai pengurus atau pengawas koperasi,” ucapnya.

Zabadi juga mengatakan bila terdapat koperasi yang melakukan praktik merugikan masyarakat akan dikenakan sanksi pembekuan dan pembubaran. Belum lama ini ada oknum pinjaman online (pinjol) ilegal yang mengatasnamakan KSP Solusi Andalan Bersama. Penanganan kasus ini diserahkan kepada aparat hukum.

“Karena ini akan masuk di dalam ranah pidana yang ini tentu juga diatur di dalam ketentuan peraturan perundangan lainnya yang terkait dengan praktik illegal dilakukan oknum oknum penyalahgunaan koperasi,” ucapnya.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN