disini
Total Aset Negara 2020 Tembus Rp 11.098 Triliun
 Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Dirjen Kekayaan Negara Kemenkeu Rionald Silaban

Dirjen Kekayaan Negara Kemenkeu Rionald Silaban

REVALUASI ASET,

Total Aset Negara 2020 Tembus Rp 11.098 Triliun

Senin, 15 November 2021 | 13:51 WIB
Triyan Pangastuti (redaksi@investor.id)

JAKARTA, investor.id - Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) melaporkan nilai aset negara sepanjang 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp 4.397 triliun menjadi Rp 11.098 triliun. Angka ini meningkat dibanding periode sebelumnya hanya Rp 10.457 triliun.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Rionald Silaban mengatakan nilai barang milik negara tahun lalu sebesar Rp 6.585 triliun, nilai ini merupakan 59,3% dari total aset dalam neraca sebesar Rp 11.098 triliun. Kenaikan ini terjadi usai dilakukan revaluasi aset oleh DJKN.

Advertisement

“Terjadi peningkatan nilai sebesar Rp 4.397 triliun, jika dibandingkan pada nilai sebelum pelaksanaan kegiatan revaluasi BMN. Kegiatan ini mencakup penatausahaan BMN melalui revaluasi merupakan satu diantara kegiatan pengelolaan BMN yang dilakukan bersama-sama Kementerian dan Lembaga,” tuturnya.

Rionald menegaskan DJKN berkomitmen untuk terus melakukan transformasi menjadi The Distinguished Asset Manager, demi mewujudkan optimalisasi penggunaan aset.

Oleh karena itu, dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, kata Rionald , DJKN terus mengembangkan inovasi, sinergi yang diaplikasikan untuk mengelola barang milik negara yang saat ini telah menunjukkan hasil.

“Hasil yang dicapai program sertifikat dan BMN berupa tanah, berhasilnya penerapan asuransi BMN secara signfikan dan diimplementasikannya Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah (Jabfung), sehingga tata penatalaksana barang diterapkannya perhitungan standar barang dan standar kebutuhan BMN,” ujarnya.

Dengan begitu, ia berharap beragam optimalisas aset negara dapat mendorong peningkatan kontribusi BMN terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Selain mengoptimalkan BMN, DJKN juga mengambil peran dalam mendukung perekonomian nasional dengan pengaturan penggunaan BMN sebagai underlying asset Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)/Sukuk Negara .

“Ini untuk memenuhi sebagian kebutuhan pembiayaan dari APBN dalam mendukung kebijakan Fiskal yang ekspansif, dan juga dalam upaya penanggulangan Covid-19, pengelolaan BMN juga mengambil peran dengan revitalisasi beberapa rumah sakit serta melalui penggunaan berbagai fasilitas kantor dan asrama lainnya yang difungsikan sebagai Rumah Sakit,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan perlakuan suatu bangsa dan negara dalam mengelola aset menunjukkan sikap karakter dan peradaban bangsa tersebut. Pemerintah setiap tahun berupaya meningkatkan kesadaran seluruh Kementerian dan Lembaga untuk mengelola barang milik negara.

Hal itu merupakan upaya pemerintah dalam membangun karakter dan peradaban bangsa.

“Kita memahami bahwa barang milik negara tidak datang secara begitu saja, tiba-tiba. Barang-Barang milik negara kita peroleh melalui proses keuangan negara yang membutuhkan berbagai pengorbann dan upaua keras untuk bisa mendapatkannya,” ucapnya.

Menurut dia, barang milik negara berupa aset negara kurang populer dibicarakan publik dibandingkan aspek pajak, utang negara. Akan tetapi ia menegaskan bahwa keuangan negara menyangkut barang milik negara atau aset negara yang diperoleh melalui keuangan negara.

“Beban keuangan negara hasilnya hasilnya adalah dalam hal ini barang milik negara atau aset negara. Ini sisi dari neraca yang sering tidak dibahas karena sering yang dilihat adalah dari sisi yaitu tadi penerimaan negara sama pajak dan bahkan dari sisi pembiayaan yaitu utang,” paparnya.

Ia meminta seluruh Kementerian dan Lembaga untuk memberikan informasi ke publik, bahwa keuangan negara menghasilkan aset negara yang berbentuk berwujud (tangible assets) dan tidak berwujud (intangible assets).

Adapun contoh aset intangible yakni peningkatan kualitas SDM generasi masa depan Indonesia,kualitas manusia yang sehat, cerdas, pengembangan SDM yang makin inovasi, dan kreatif. Sementara itu, aset yang berwujud karena masyarakat dapat melihat secara nyata seperti hasil pembangunan infrastruktur.

“Kita harus mampu menyampaikan ke masyarakat bahwa aset aset ini tidak hanya digunakan untuk melaksanakan tugas negara atau tugas-tugas Kementerian lembaga namun juga memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat . Masyarakat harus memahami bahwa aset ini adalah milik rakyat,” tutupnya.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

Baca berita lainnya di GOOGLE NEWS

BAGIKAN