Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Zooming with Primus - Peluang dan Tantangan Hilirisasi CPO live di Beritasatu TV, Kamis (18/11/2021). Sumber: BSTV

Zooming with Primus - Peluang dan Tantangan Hilirisasi CPO live di Beritasatu TV, Kamis (18/11/2021). Sumber: BSTV

Ekspor CPO Tinggal 9%

RI Sukses Jalankan Program Hilirisasi Sawit

Jumat, 19 November 2021 | 12:00 WIB
Tri Listyarini dan Ridho Syukra

JAKARTA, investor.id – Indonesia sukses menjalankan program hilirisasi sawit. Hal itu tercermin pada porsi ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) yang terus mengecil dibanding produk olahannya. Dalam satu dekade terakhir, porsi ekspor CPO turun dari 70% menjadi 9%, selebihnya merupakan ekspor produk olahan CPO.

Hilirisasi sawit berjalan sukses berkat dukungan berbagai kebijakan pemerintah, seperti pungutan ekspor (PE), bea keluar (BK) sawit, dan penurunan harga gas. Agar program hilirisasi sawit dapat dijalankan secara optimal dan berkesinambungan (sustainable), pemerintah harus konsisten menerapkan kebijakan tersebut.

Tantangan Indonesia ke depan adalah mampu mengekspor produk hilir lanjutan yang memiliki nilai tambah jauh lebih tinggi. Saat ini, produk hilir lanjutan CPO Indonesia belum memenuhi kualitas yang disyaratkan negara-negara maju. Sebagai produsen sawit terbesar di dunia, Indonesia harus bisa mampu menjawab tantangan itu. Apalagi konsumsi minyak sawit global bakal terus meningkat, karena minyak sawit belum tergantikan oleh minyak nabati lainnya.

Hal itu terungkap dalam diskusi Zooming with Primus (ZwP) bertajuk Peluang dan Tantangan Hilirisasi CPO yang ditayangkan secara live di BeritaSatu TV, Kamis (18/11).

Acara yang dipandu Direktur Pemberitaan Berita Satu Media Holdings (BSMH), Primus Dorimulu itu menghadirkan Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Joko Supriyono, Ketua Umum Asosiasi Produsen Oleochemical Indonesia (Apolin) Rapolo Hutabarat, dan Guru Besar Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan Fakultas Teknologi Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB) Prof Dr Nuri Andarwulan.

Konsumsi minyak nabati dunia
Konsumsi minyak nabati dunia

Tak Lagi Dominan

Ketua Umum Gapki, Joko Supriyono mengungkapkan, hilirisasi sawit nasional telah berjalan baik. Buktinya, porsi ekspor CPO kini tidak lebih dari 20%, bahkan per September 2021 hanya 9%, sisanya dalam bentuk produk olahan. “Itu terjadi di antaranya berkat dukungan regulasi pemerintah berupa PE dan BK sawit,” kata dia.

Joko menjelaskan, yang paling besar diekspor saat ini adalah produk olahan, di antaranya dalam bentuk refined, bleached, and deodorized (RBD) yang memiliki banyak variasi atau jenis, oleokimia, biodiesel, olahan minyak kernel (crude palm kernel oil/CPKO), dan produk yang sudah diolah dan diproses di dalam negeri.

“Jadi, sebenarnya, ekspor CPO itu sudah minimal. Ini bukti bahwa hilirisasi di Indonesia sudah berjalan baik, on the right track. Tren ini akan beranjut ke depan,” ujar dia.

Menurut Joko, harga produk mentah, yakni CPO dan produk hilir, seperti RBD, di pasar internasional mirip atau tidak jauh berbeda. Kerapkali, harga RBD lebih mahal atau sebaliknya CPO yang terkadang lebih mahal. “Nah, pemerintah memberlakukan pajak ekspor (PE) agar industri sawit nasional berkembang,” ucap dia.

Dalam kebijakan pemerintah, kata Joko Supriyono, PE CPO dan RBD dibedakan, yakni tarif PE CPO lebih tinggi. Semakin tinggi harganya maka semakin besar pula besaran PE-nya. Di sisi lain, pemerintah juga menerapkan BK. Apabila PE dan BK dikombinasikan pada berbagai level harga, semakin tinggi harga bakal semakin besar tarif PE dan BK-nya.

“Yang menarik, gap antara tarif CPO dan produk olahan (refined) itu semakin lebar. Kebijakan atau regulasi di Indonesia inilah yang membuat hilirisasi berjalan selama ini,” tutur dia.

Joko menambahkan, dengan diterapkannya PE dan BK, net price CPO dan produk olahannya jauh di bawah harga internasional. Bahkan jika dilihat lebih detail, harga CPO di Indonesia lebih murah dibanding produk olahannya.

“Inilah yang menyebabkan ekspor sawit Indonesia didominasi produk olahan. Artinya, sebagai dampak PE dan BK, mengekspor produk olahan lebih menguntungkan daripada mengekspor CPO. Saya ingin katakan, hilirisasi sawit di Indonesia relatif berjalan baik karena didukung kebijakan PE dan BK,” papar Joko.

Hilirisasi sawit
Hilirisasi sawit

Pasar Global

Joko Supriyono juga mengemukakan, hilirisasi sawit nasional harus dijalankan dengan melihat situasi di pasar internasional, antara lain mempertimbangkan jenis produk hilir yang diinginkan dan mudah menembus pasar. Sebab, saat ini produk olahan CPO menuai hambatan di pasar ekspor, misalnya biodiesel.

“Hilirisasi sawit yang sudah berjalan baik akan berlanjut selama regulasi PE dan BK diterapkan. Sekarang saatnya berpikir produk hilirnya. Bicara produk hilir maka kita bicara market requirement di pasar global yang sangat kompetitif. Penetrasi pasar sangat tergantung peluang. Karena itu, ekspor produk olahan sawit harus match dengan market,” papar dia.

Joko mencontohkan, Indonesia saat ini sukses melakukan hilirisasi produk biodiesel. Kriteria sukses adalah volume produksinya besar karena didukung kebijakan PE dan regulasi mandatori. “Sebenarnya, Indonesia bisa memproduksi biodiesel dalam jumlah lebih besar lagi dan apabila diekspor pasti laku,” ujar dia.

Joko Supriyono.Ketua Umum  Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) dalam diskusi Zooming with Primus - Peluang dan Tantangan Hilirisasi CPO live di Beritasatu TV, Kamis (18/11/2021). Sumber: BSTV
Joko Supriyono.Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) dalam diskusi Zooming with Primus - Peluang dan Tantangan Hilirisasi CPO live di Beritasatu TV, Kamis (18/11/2021). Sumber: BSTV

Namun, menurut Ketua Umum Gapki, saat ini ada hambatan biodiesel di pasar global, terutama oleh Uni Eropa (UE) yang akan memberlakukan passing out CPO dan biodiesel terkait isu emisi gas rumah kaca dan isu lainnya.

“Artinya, produk olahan sawit itu peluangnya masih ada, namun kita mesti melihat pasar globalnya, hambatannya seperti apa, karena saya lihat juga produk hilir juga tidak sepi dari hambatan,” tandas dia.

Joko Supriyono mengakui, hilirisasi sawit nasional juga memiliki tantangan, di antaranya semua produk hilir yang diproduksi Indonesia masih dalam bentuk komoditas, artinya tidak akan jauh-jauh dari permasalahan supply-demand.

“Di sinilah, pentingnya pemerintah mendukung dan membuat kebijakan yang tepat agar hilirisasi berjalan baik dan di sisi pasar tidak mengalami hambatan,” tegas dia.

Industri Oleokimia

Di sisi lain, Ketua Umum Apolin, Rapolo Hutabarat menyatakan, kebijakan penurunan harga gas dari US$ 12-18 per million british thermal units (mmbtu) menjadi US$ 6 per mmbtu turut menopang kesuksesan hilirisasi sawit di industri oleokimia (oleochemical) Tanah Air.

“Harga gas yang mahal menyebabkan industri oleokimia Indonesia sangat tidak kompetitif dibanding Malaysia, India, Tiongkok, dan Eropa,” tutur dia.

Rapolo menjelaskan, konsistensi pemerintah merupakan pendorong atau pengungkit utama hilirisasi di Indonesia, khususnya industri sawit. Salah satu regulasi yang khusus ditujukan agar hilirisasi di industri oleokimia berjalan optimal adalah digulirkannya Perpres 40/2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi.

Beleid itu menyebutkan, terdapat tujuh industri, termasuk oleokimia, yang mendapatkan penurunan harga gas menjadi US$ 6 per mmbtu di lokasi industri masing-masing.

“Ini mulai diimplementasikan per April 2020. Sayangnya dunia saat itu dilanda pandemi global. Kita bersyukur kini mulai reda, sehingga harga gas sangat menopang industri oleokimia di Indonesia,” tandas dia.

Rapolo Hutabarat, Ketua Umum Apolin (Asosiasi Produsen Oleochemical Indonesia)  dalam diskusi Zooming with Primus - Peluang dan Tantangan Hilirisasi CPO live di Beritasatu TV, Kamis (18/11/2021). Sumber: BSTV
Rapolo Hutabarat, Ketua Umum Apolin (Asosiasi Produsen Oleochemical Indonesia) dalam diskusi Zooming with Primus - Peluang dan Tantangan Hilirisasi CPO live di Beritasatu TV, Kamis (18/11/2021). Sumber: BSTV

Rapolo mengungkapkan, sebelum Perpres 40/2016 implementasikan, harga gas berada di kisaran US$ 12-18 per mmbtu. Dengan harga yang demikian tinggi, industri oleokimia Indonesia tidak kompetitif dibanding Malaysia, India, Tiongkok, bahkan negara-negara Eropa.

Dia menjelaskan, saat ini Apolin yang didirikan pada 1995 memiliki anggota 11 perusahaan dengan kapasitas produksi oleokimia pada 2020 mencapai 11,30 juta ton per tahun (mengacu 15 HS code ekspor). Indonesia melalui mandatori program B30 menghasilkan volume pemakaian biodiesel di dalam negeri lebih kurang 9,20 juta liter per tahun.

Berdasarkan HS code-nya FAME (bahan baku biodiesel yang berasal dari sawit) adalah kelompok oleokimia yang penggunaannya dikhususkan untuk bidang energi. Artinya, total produksi oleokimia Indonesia sejatinya lebih kurang mencapai 20-21 juta ton setiap tahunnya.

Menurut Rapolo, dukungan pemerintah terutama dari sisi regulasi membuat hilirisasi industri sawit berjalan baik. Saat PMK 67/2010 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar masih berlaku, komposisi ekspor sawit Indonesia masih didominasi CPO hingga 70% dan produk hilir 30%.

Seiring kerja sama yang baik antara pemerintah dan dunia industri, kata dia, digulirkanlah PMK 128/2011 pada pertengahan tahun 2011. Saat itu pun, komposisi ekspor CPO masih 70% dan produk hilir 30%. “Tetapi pada 2012 semakin dirasakan oleh dunia usaha bahwa hilirisasi melalui regulasi PMK 128/2011 membuat komposisi ekspor sudah kebalikannya, yakni produk hilir sudah 70% dan crude 30%,” papar dia.

Regulasi pendukung lainnya adalah PP 9/2016 tentang tax allowance (keringanan pajak), yaitu fasilitas pengurangan penghasilan neto dari perusahaan sebesar 30%, khususnya untuk daerah-daerah terisolasi.

Pemerintah juga menggulirkan PMK 103/2016 dan PMK 35/2018. Sebelum 2016, minimum investasi yang dibolehkan menerima pembebasan pajak untuk jangka waktu tertentu (tax holiday) adalah Rp 1 triliun.

Lewat aturan baru, minimum investasi Rp 500 miliar bisa memperoleh tax holdiday selama lima tahun, investasi Rp 1-1,50 triliun memperoleh tax holiday tujuh tahun, investasi Rp 5-15 triliun bisa 10 tahun, Rp 15-30 triliun bisa 15 tahun. Sedangkan lebih dari Rp 30 triliun bisa menikmati tax holiday selama 20 tahun dan bisa diperpanjang.

Rapolo menggambarkan sejarah hilirisasi sawit di Indonesia yang berlangsung pada periode 2009-2019. Pada 2009-2019, produksi CPO dan CPKO (crude palm kernel oil/minyak kernel) Indonesia terus meningkat. Begitu pula ekspornya. Dari sisi komposisi ekspor CPO (HS 1511) pada 2009-2019 terus menurun, bahkan Gapki memperkirakan tahun ini ekspor CPO tinggal 9%.

Kinerja ekspor industri oleokimia juga terus menunjukkan tren peningkatan pada 2018-2020. Pada 2018, nilai ekspor oleokimia mencapai US$ 2,30 miliar dengan total volume 2,70 juta ton. Pada 2019, karena seluruh komoditas global turun, nilai ekspor oleokimia menyusut menjadi US$ 2,10 miliar dengan volume tetap naik 3,20 juta ton.

Selanjutnya pada 2020, nilai ekspornya mencapai US$ 2,60 miliar dengan volume 3,80 juta ton. “Estimasi kami tahun ini berdasarkan data Januari-September 2021 akan mencapai US$ 4 miliar dengan volume lebih kurang 4,20 juta ton,” tutur Rapolo.

Tak Tergantikan

Guru Besar Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan Fakultas Teknologi Pertanian IPB, Prof Nuri Andarwulan mengatakan, sekitar 71% minyak sawit dunia digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan. Produk pangan yang menggunakan bahan baku sawit di antaranya margarin, pangan olahan (processed foods), dan cokelat.

Nuri menyatakan, merujuk situs statista.com, konsumsi minyak nabati dunia pada 2019-2020 mencapai 74,62 juta ton (36%) dalam bentuk minyak sawit, disusul minyak kedelai 56,84 juta ton (28%), minyak rapeseed 27,77 juta ton (14%), minyak bunga matahari 19,06 juta ton (9%), dan sisanya minyak kernel, minyak biji kapas, serta minyak nabati lain.

“Minyak sawit menduduki porsi paling utama, 36% konsumsi minyak nabati dunia diduduki sawit. Ini sepertinya akan terus naik, pesaingnya adalah minyak kedelai dan kanola, tapi kemungkinan besar minyak sawit terus naik. Untuk apa produk sawit itu? Sekitar 71% untuk pangan,” papar dia.

Prof Nuri Andarwulan, Guru Besar Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan (ITP), Fakultas Teknologi Pertanian, IPB University dalam diskusi Zooming with Primus - Peluang dan Tantangan Hilirisasi CPO live di Beritasatu TV, Kamis (18/11/2021). Sumber: BSTV
Prof Nuri Andarwulan, Guru Besar Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan (ITP), Fakultas Teknologi Pertanian, IPB University dalam diskusi Zooming with Primus - Peluang dan Tantangan Hilirisasi CPO live di Beritasatu TV, Kamis (18/11/2021). Sumber: BSTV

Selain untuk pangan, menurut Nuri, sekitar 24% minyak sawit di dunia digunakan untuk consumer products, seperti kosmetik, deterjen, dan lilin. Sedangkan 5%-nya untuk energi, seperti listrik, pemanas, dan bahan bakar. “Melihat karakteristiknya, minyak sawit tidak tergantikan oleh minyak nabati lainnya,” ujar dia.

Nuri Andarwulan menjelaskan, Indonesia telah mengekspor sebagian besar produk olahan atau produk hilir CPO, namun produk tersebut sesungguhnya masih dalam kelompok bahan baku atau komoditas.

“Padahal, dari sisi nilai ekonomi atau besaran harga, yang paling mahal adalah dalam bentuk produk hilir jadi atau paling lanjut, yakni margarine for cooking, margarine for cream, margarine for croissant, nondairy cream, dan chocolating coating,” ucap dia.

Dia menambahkan, ekspor Indonesia sebagian kecil masih berbentuk CPO dan mayoritas dalam bentuk refined, bleached, and deodorized palm oil (RBDPO) yang merupakan bahan baku untuk minyak goreng, margarin, bahan oles, yang nilai ekonominya masih rendah.

Nuri Andarwulan mengatakan, Indonesia perlu meningkatkan kualitas CPO nasional sehingga keberterimaannya di pasar ekspor membaik. Indonesia juga perlu membuat standar mutu (Standar Nasional Indonesia/SNI) khusus CPO yang digunakan untuk bahan baku pangan.

Saat ini, ekspor sawit RI masih dalam bentuk bahan baku, yakni sebagian kecil berupa CPO dan mayoritas refined, bleached, and deodorized palm oil (RBDPO). Untuk menghasilkan produk lebih lanjut dari bentuk bahan baku itu dibutuhkan teknologi tertentu.

Di sisi lain, menurut dia, ekspor memang tergantung situasi pasar, tapi dalam kenyataannya CPO dan RBDPO yang dihasilkan Indonesia belum memenuhi kualitas yang dipersyaratkan negara maju, yakni agar produk sawit yang masih berupa bahan baku bisa diproses menjadi produk bernilai jual tinggi.

Fakta itu didasarkan temuan IPB University setelah melakukan sampling dari 34 pabrik kelapa sawit (PKS) di seluruh Indonesia yang merepresentasikan wilayah Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Berdasarkan data terkait asam lemak bebas dan air, rata-rata sampel CPO dari 34 PKS yang memenuhi SNI sebanyak 75,80%.

Namun, apabila membandingkan parameter lain yang tidak ada di SNI, seperti CODEX atau standar di Malaysia terkait kandungan karotenoid, DOBI (Deterioritation of Bleachability), dan Densitas CPO, tidak ada satu pun produk dari 34 PKS yang memenuhi syarat di negara tersebut ataupun syarat internasional lainnya. Apalagi jika ditambah parameter mineral, fosfor, Fe, dan Cl.

Padahal, kata dia, mutu CPO sangat berpengaruh terhadap kualitas dan keamanan RBDPO. “Inilah tantangan bagi kita untuk meningkatkan mutu CPO nasional,” tegas Nuri.

Dia mengatakan, selama ini, RBDPO yang diimpor negara-negara maju itu akan masuk proses pemurnian ulang (second refining) agar kualitasnya memenuhi syarat untuk diolah menjadi produk-produk bernilai ekonomi tinggi yang negara maju inginkan.

Jika Indonesia bisa menghasilkan CPO berkualitas, RBDPO yang dihasilkan pun lebih baik, sehingga negara-negara maju atau importir tidak perlu memurnikan ulang. Atau Indonesia bisa memproses bahan baku itu agar menghasilkan produk hilir lebih lanjut, baru diekspor.

“Saat ini ada industri besar memang sudah ada yang berhasil mengekspor produk bernilai ekonomi tinggi, tapi baru beberapa,” tutur dia.

Para pembicara dalam diskusi Zooming with Primus - Peluang dan Tantangan Hilirisasi CPO live di Beritasatu TV, Kamis (18/11/2021). Sumber: BSTV
Para pembicara dalam diskusi Zooming with Primus - Peluang dan Tantangan Hilirisasi CPO live di Beritasatu TV, Kamis (18/11/2021). Sumber: BSTV

Dengan melihat data sawit dan beberapa standar untuk kepentingan pangan, kata Nuri, Indonesia saat ini juga membutuhkan standar baru untuk CPO. Saat ini, standar yang ada di Indonesia untuk CPO sudah ada namun masih umum, bercampur antara untuk pangan dan nonpangan menjadi satu SNI.

“Padahal, 71% minyak sawit dunia untuk pangan. Karena itu, agar dihasilkan RBDPO berkualitas maka kami usulkan SNI mutu CPO untuk bahan baku pangan, jadi dipisahkan. Indonesia belum punya SNI mutu CPO tersebut. Ini pekerjaan bersama antara pemerintah (regulator) dan seluruh stakeholder sawit lainnya, termasuk industri sawit,” papar dia.

Selain itu, kata Nuri, untuk menghasilkan CPO sebagai bahan baku minyak makan yang berkualitas maka selanjutnya diperlukan pedoman cara pengolahan CPO yang baik sebagai bahan baku minyak makan.

“Secara regulasi, pedoman yang dipegang semua industri minyak sawit yang punya PKS itu belum ada, masing-masing mempunyai standar operasional prosedur (SOP). Harusnya, ada secara negara, menyediakan pedoman cara pengolahan CPO yang baik untuk bahan baku minyak makan,” ujar dia.

Nuri mengakui, untuk menerapkan pedoman tersebut sehingga mendapatkan CPO berkualitas demi menghasilkan RBDPO premium diperlukan investasi. Tantangan inilah yang harus dicarikan solusi.

“Investasi perlu dilakukan untuk peningkatan mutu dan keamanan pangan RBDPO di refinery. Ini harus ada kerja sama yang baik dari semua pihak, misalnya pemerintah menyediakan fasilitas serta menggarap standar mutu dan pedoman bersama-sama stakeholder sawit,” jelas dia.

Ketua Umum Gapki, Joko Supriyono mengatakan, negara-negara maju umumnya melakukan pemurnian dan pemrosesan ulang CPO dari Indonesia untuk dikemas lagi dalam rangka pemerekan (branding) dan sebagai strategi pemasaran mereka. 

 

 

 

 

 

 

Editor : Abdul Aziz (abdul_aziz@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN