Menu
Sign in
@ Contact
Search

×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Foto: kppu.go.id

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Foto: kppu.go.id

KPPU Diharapkan Ciptakan Pola Kemitraan Ideal Sektor Transportasi

Sabtu, 20 November 2021 | 17:07 WIB
Mashud Toarik (mashud_toarik@investor.co.id)

JAKARTA, investor.id - Wakil Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Guntur S. Saragih, menyampaikan bahwa jumlah pengawasan kemitraan yang dilakukan oleh KPPU telah cukup intensif, salah satunya sektor transportasi. Terlebih di era digital saat ini, kemitraan antara penyedia jasa transportasi dengan mitra jasa transportasi patut menjadi perhatian karena penyerap jumlah tenaga kerja yang sangat besar.

Dikatakan, KPPU telah melakukan berbagai perbaikan di sektor transportasi ini dan tidak sedikit juga pelaku UMKM yang mengaku menerima manfaat dari adanya pengawasan yang dilakukan oleh KPPU. “Meski anggaran yang dimiliki dapat dikatakan terbatas, namun kami, KPPU, tetap berkomitmen untuk melakukan upaya perlindungan terhadap UMKM.” jelas Guntur dalam webinar yang digelar belum lama ini.

Sementara Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto menyampaikan bahwa memang banyak perjanjian-perjanian kemitraan yang hanya menguntungkan pihak usaha besar saja, sehingga diharapkan dengan adanya KPPU dapat meminimalisir kondisi tersebut dan tercipta pola kemitraan yang ideal.

Lebih lanjut, Darmadi menyampaikan keprihatinannya terhadap KPPU, bagaimana besarnya amanat yang diberikan kepada KPPU tanpa didukung dengan anggaran dan kewenangan yang memadai. Diharapkan ke depannya perekonomian nasional dapat efisien, salah satu upaya yang dilakukan DPR melalui Komisi VI adalah berkomitmen untuk memasukan pembahasan terkait KPPU dalam prolegnas prioritas di tahun 2022. “Tahun depan KPPU akan masuk ke shortlist prolegnas prioritas, itulah bentuk nyata dukungan DPR terhadap KPPU.” tegas Darmadi.

Memaparkan mengenai upaya pengawasan kemitraan yang dilakukan oleh KPPU, Direktur Pengawasan Kemitraan KPPU RI Lukman Sungkar memaparkan terkait dasar hukum pengawasan kemitraan, aspek pengawasan kemitraan serta pengawasan kemitraan yang sudah dilakukan pada sektor transportasi. Salah satu permasalahan yang terjadi dalam kemitraan transportasi online adalah terdapat beberapa ketentuan yang tidak imbang dalam perjanjian antara aplikator dengan mitra pengemudi dimana ketentuan tersebut merugikan mitra pengemudi.

Sebagai praktisi, Harya S. Dillon memaparkan mengenai bagaimana tantangan pengawasan di sektor transportasi dimana kemitraan transportasi online merupakan fenomena baru di semua negara. Menghadapi fenomena baru tersebut, diperlukan kemampuan pemerintah dalam menerima input dari seluruh pihak untuk menjadi penyeimbang dan perhatian khusus untuk memperbaiki Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Tantangan lainnya adalah kondisi masyarakat yang sudah bergantung pada penggunaan aplikasi untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. “Sehingga jumlah mitra yang sangat besar ini juga memberikan tantangan bagi perusahaan aplikasi untuk dapat mengakomodir keinginan seluruh pihak.” ujar Harya yang menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Masyarakat Transportasi Indonesia.

Editor : Mashud Toarik (mashud_toarik@investor.co.id)

Sumber : PR

BAGIKAN