Menu
Sign in
@ Contact
Search

×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira Adhinegara. Foto: IST

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira Adhinegara. Foto: IST

Pemerintah Perlu Antisipasi Pergerakan The Fed

Senin, 22 November 2021 | 17:00 WIB
Leonard AL Cahyoputra (leonard.cahyoputra@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id - Saat ini dunia sedang mengamati pergerakan Bank Sentral Amerika Serikat (AS) Federal Reserve atau The Fed. Inflasi sebesar 6% di AS, yang menjadi inflasi tertinggi sejak 1990-an, dapat membuat Ketua The Fed Jerome Hayden Powell segera melakukan penyesuaian dari suku bunga acuannya atau Fed rate. Namun masih belum dapat dipastikan apakah kenaikannya terjadi pada Kuartal II, III atau bahkan lebih cepat lagi. Untuk itu pemerintah diminta dapat mengantisipasinya.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menerangkan, pemerintah dan semua pihak harus bisa mengantisipasi pergerakan The Fed, baik dari sisi perbankan maupun dari sisi kebijakan moneternya.

Dia menerangkan, Bank Indonesia (BI) bisa saja menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin sampai 50 basis poin untuk merespon kenaikan suku bunga The Fed yang masih memiliki ketidakpastian yang tinggi,

“Tapi pada intinya kita harus melihat dulu dari struktur perbankan. Kesiapan ini juga bergantung pada cost of fund dan biaya operasional,” ucap dia dalam Berita Satu Economic Outlook 2022, Senin (22/11/2021).

Bhima menerangkan, rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) perbankan secara umum ini trendnya terus mengalami kenaikan. Sempat menurun sedikit pada Agustus 2021 tetapi jika dibandingkan dengan pra pandemi, BOPO ada di 79% kemudian sekarang konsisten berada di atas 80%-85%.

“Artinya kalau bank ingin tetap kompetitif, ingin tetap mendapatkan margin yang cukup besar maka mau tidak mau laba itu dipertahankan dengan cara biaya operasional memang harus ditekan,” ucap dia.

Bhima mengapresiasi beberapa bank yang melakukan langkah konkrit, misal mengurangi dengan signifikan selama pandemi untuk kantor-kantor cabang yang dirubah menjadi digital. Kemudian juga bank melakukan berbagai inovasi sehingga layanan menjadi lebih efisien, sehingga tidak terlalu butuh tatap muka ataupun pengeluaran-pengeluaran yang berlebihan.

“Jadi kalau biaya operasional terhadap pendapatan operasional bisa dijaga bahkan menurun tentunya bank yang bisa bertahan ini adalah bank yang relatif bisa efisien, bisa kompetitif,” ucap dia.

Dia menyoroti Kredit menganggur atau undisbursed loan. Pada Juni 2021 sempat terjadi penurunan undisbursed loan, yang artinya bagus karena pertumbuhan kredit sudah mulai mengalami kenaikan. Pada periode itu bertepatan dengan momentum PPKM belum diperketat, belum ada PPKm darurat yang berlakunya pada Agustus kemudian September,

“Jadi Juni masih ada longgar, mobilitas kemudian kembali meningkat bertepatan dengan momen lebaran. Tetapi setelah itu terjadi kenaikan kembali bahkan tingkat undisbursed loannya mencapai Rp 1.700 T,” ucap Bhima.

Tingginya undisbursed loan, terang dia, dapat dilihat dari dua sisi. Bisa jadi kenapa ada komitmen pinjaman yang belum dicairkan dari sisi demand-nya pengusahanya yang ragu-ragu atau dari sisi bank yang masih melihat ada beberapa tingkat risiko yang mungkin akan meningkat sehingga mereka cenderung untuk berjaga-jaga. “Itu hal yang wajar,” ucap Bhima.

Dia mengatakan, berdasarkan data dari suveri Badan Pusat Statistik (BPS), sebanyak 83% pelaku usaha segmen UMKM menyatakan yang paling dibutuhkan mereka saat ini adalah belanja modal atau modal tambahan, yang salah satu sumbernya tentunya berasal dari kucuran pinjaman kredit dari perbankan.

“Oleh karena itu memang di sisi yang lain bank tetap harus selektif bukan berati mengerem, karena kalau kita ingin pertumbuhan ekonomi 5%, tentunya diharapkan pertumbuhan kredit itu biasanya 3 kali lipat. Jadi harus pertumbuhan kredit 15% untuk mendukung ekonomi agar bisa kembali sebelum level pandemi,” ucap Bhima.

Dia mengatakan tahun depan memang ada tren kenaikan suku bunga yang terjadi tidak hanya di Indonesia dan potensi inflasi yang lebih tinggi, tetapi masih ada optimisme pada sektor-sektor yang sekarang mulai membaik sejak meredanya pandemi dan realisasi investasi juga cukup menggembirakan.

“Jadi tahun depan adalah moment. Dan darah dari ekonomi sekali lagi adalah memang lembaga keuangan khususnya adalah intermediasi yang paling besar perbankan. Jadi kalau perbankan saling tunggu, undisbursed loannya masih tinggi nanti pengaruh juga pada pertumbuhan ekonomi,” pungkas Bhima.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN