Menu
Sign in
@ Contact
Search

×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Wamenkeu Suahasil Nazara dalam acara Economic Outlook 2022 sesi diskusi Prospek Ekonomi Makro dan Sektor Keuangan 2022 yang digelar BeritaSatu Media Holdings, Senin, 22 November 2021. Foto: Investor Daily/David Gita Rosa

Wamenkeu Suahasil Nazara dalam acara Economic Outlook 2022 sesi diskusi Prospek Ekonomi Makro dan Sektor Keuangan 2022 yang digelar BeritaSatu Media Holdings, Senin, 22 November 2021. Foto: Investor Daily/David Gita Rosa

ECONOMIC OUTLOOK 2022

Pemda Diminta Tetap Siapkan Anggaran untuk Penanganan Covid-19 Tahun Depan

Senin, 22 November 2021 | 17:45 WIB
Triyan Pangastuti

JAKARTA, investor.id -- Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara meminta para kepala daerah untuk tetap mempersiapkan anggaran belanja dari APBD tahun anggaran 2022 untuk mengantisipasi potensi adanya lonjakan kasus Covid-19 dengan varian baru.

"Jika tidak diperlukan refocusing, kami tidak akan refocusing. Tapi kami minta setiap anggaran APBN maupun APBD berjaga-jaga, sebab kesehatan masih menjadi fokus utama antisipasi jika kita diserang varian lagi. Gak tau varian apalagi, tapi kita harus siap-siap,” kata Suahasil dalam keynote speech pada acara Economic Outlook 2022 yang digelar Berita Satu Media Holdings (BSMH), Senin (22/11/2021).

Meski kasus Covid-19 di Tanah Air sudah melandai, namun Suahasil mengingatkan agar semua pihak tidak terlena dan harus tetap menjalankan protokol kesehatan disertai upaya pemerintah untuk mendorong percepatan vaksinasi untuk mendukung herd immunity. Dengan begitu, ia berharap dapat mendorong pertumbuhan ekonomi jauh lebih tinggi di tahun 2023.

Lebih lanjut, ia menceritakan pada awal tahun 2021, pemerintah pusat sudah meminta pemerintah daerah untuk menyisihkan 8% belanja dari APBD untuk memitigasi lonjakan kasus Covid-19 dan hingga pada akhir Juni terjadi lonjakan kasus Covid-19 varian Delta.

Penyisihan dana tersebut bisa diambil dari Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Bagi Hasil (DBH). “Di beberapa daerah telah dipakai 8% alokasi ketika menanagani varian Delta. Dan kita bersyukur pemerintah daerah tak ragu gunakan 8% untuk penanganan kesehatan,” tuturnya.

Suahasil menambahkan, selama tahun 2021 pemerintah pusat telah melakukan 4 kali refocusing APBN. Hal ini dilakukan karena terjadi beberapa kali gelombang peningkatan kasus. Khususnya pada pertengahan tahun dengan adanya penyebaran Covid-19 varian Delta.

"Kalau di pemerintah pusat, tahun ini sudah 4 kali refocusing. Ini kita tidak potong-potong anggaran, tapi yang kita lakukan menggeser APBN ke sektor kesehatan," kata dia.

Suahasil memastikan tahun depan pemerintah tidak akan melakukan refocusing anggaran. Namun dengan catatatn vaksinasi bisa dioptimalkan dan mencapai kekebalan kelompok dan tidak ada lonjakan kasus yang Covid-19. Sehingga tahun 2022 bisa dilalui sepenuhnya untuk pemulihan ekonomi nasional.

"Kita berharap bisa melalui masa pemulihan ekonomi dengan tenang," ujarnya.

Tahun Krusial

Lebih lanjut, Wamenkeu mengatakan bahwa tahun 2022 merupakan tahun krusial untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional secara optimal. Pasalnya, pemerintah harus melakukan konsolidasi fiskal secara bertahap dengan mendorong kembali defisit APBN kembali pada level 3% dari produk domestik bruto (PDB) pada tahun 2023, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Covid-19.

“Kita harus kembali ke bawah 3% di APBN 2023. Karena itu, tahun 2022 sangat krusial sebab tahun pemulihan jadi ini mesti dicari seperti cari striking the right balance, tetap defisit di atas 3% (4,85% terhadap PDB 2022) namun bisa menuju 3% di tahun berikutnya kami upayakan,” tegasnya.

Menurutnya, sumber pertumbuhan ekonomi tidak hanya berasal dari komponen belanja pemerintah atau APBN, namun komponen lainnya juga harus mendukung untuk tumbuh seperti sisi konsumsi masyarakat, investasi, dan net export.

“Tentu semua asumsi kesehatan mendukung. Kondisi Covid mendukung masyarkat sehat. Kalau masyarakat sehat mobilitas tinggi pemerintah tetap mendorong defisit di 4,85% dari PDB dan konsumsi masyakrat tumbuh investasi tumbuh,” tuturnya.

Sementara itu, Direktur Pemberitaan Berita Satu Media Holdings (BSMH), Primus Dorimulu mengatakan, pemerintah telah menggelontorkan anggaran yang besar untuk pemulihan ekonomi nasional. Dengan begitu, harapannya stimulus mampu mendorong kinerja ekonomi kembali meningkat.

“Untuk tahun lalu anggarkan program PEN mencapai Rp 579,8 triliun dari pagu Rp 695,2 triliun. Tahun ini anggaran PEN mencapai Rp 744,77 triliun realisasinya hingga akhir tahun diperkirakan (Wakil Menteri Keuangan) mencapai 95%. (Pagu PEN 2020 dan 2021) sangat besar nilainya hampir Rp 1.100 triliun itu kalau rencana bangun Ibu Kota baru sudah 2 kota baru,” tegasnya.

Editor : Nurjoni (nurjoni@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN