Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Staf Ahli Menteri Koperasi dan UKM Bidang Ekonomi Makro Rulli Nuryanto dalam acara Sosialisasi UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, dan PP No. 7 Tahun 2021 secara virtual, Rabu 24 November 2021. (Foto: Dok. Kemenkop UKM)

Staf Ahli Menteri Koperasi dan UKM Bidang Ekonomi Makro Rulli Nuryanto dalam acara Sosialisasi UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, dan PP No. 7 Tahun 2021 secara virtual, Rabu 24 November 2021. (Foto: Dok. Kemenkop UKM)

Kemenkop Pastikan Kemudahan Fasilitas untuk Usaha Mikro dan Kecil

Jumat, 26 November 2021 | 11:50 WIB

JAKARTA, investor.id - Kementerian Koperasi dan UKM mengatakan pihaknya memastikan akses dan fasilitas yang optimal akan selalu tersedia untuk mendukung kemudahan bagi usaha mikro dan kecil di tanah air.

Hal ini disampaikan Staf Ahli Menteri Koperasi dan UKM Bidang Ekonomi Makro Rulli Nuryanto dalam acara Sosialisasi UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, dan PP No. 7 Tahun 2021 secara virtual, Rabu (24/11).

Rulli mengatakan, pihaknya akan senantiasa memberikan dan meningkatkan pemahaman para pelaku UMKM tentang isi peraturan UU CK dan PP Nomor 7 Tahun 2021.

“Sosialisasi ini merupakan salah satu upaya dan dukungan pemerintah dalam rangka mengembangkan dan memberdayakan Koperasi dan UMKM di Indonesia khususnya melalui penyebarluasan informasi terkait regulasi,” kata Rulli.

Dirinya berharap, informasi yang didapat dapat dimanfaatkan untuk dalam rangka membangun dan memberdayakan Koperasi dan UMKM, khususnya di tengah situasi ekonomi yang terdampak Covid-19 saat ini.

Pada 2 November 2020, Presiden Jokowi telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang bertujuan menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia secara merata. Salah satunya adalah melalui kemudahan dan perlindungan UMKM serta koperasi.

Selaras dengan hal tersebut, pemerintah pada 2 Februari 2021 juga telah menyelesaikan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM. 

“Dengan adanya peraturan dimaksud, tentu diharapkan juga pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kepada pelaku koperasi dan UMKM dapat lebih terkoordinasi, terintegrasi dan lebih tersinergi di antara para pemangku kepentingan terkait,” kata Rulli.

Kemudahan ini, menurutnya, adalah salah satu faktor penting dalam upaya membantu para pelaku usaha mikro dan kecil dalam mengembangkan usahanya. Termasuk di dalamnya terkait perizinan yang selama ini sering dikeluhkan oleh para pelaku usaha mikro dan kecil karena dianggap tidak mudah (rumit) dan memerlukan biaya yang dianggap memberatkan mereka.

“Demikian juga yang terkait dengan sertifikasi halal yang aturan serta prosedurnya masih banyak belum diketahui dan dipahami para pelaku usaha mikro kecil dan koperasi,” katanya.

PP Nomor 7 Tahun 2021 menjamin tentang adanya kemudahan berusaha yang diberikan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dalam rangka kemitraan koperasi dan usaha mikro dan kecil dengan usaha menengah dan usaha besar.

“Bentuk kemudahan terhadap koperasi dan usaha mikro dan usaha kecil terkait dengan kemudahan penyelenggaraan koperasi antara lain untuk pembentukan dan pelaksanaan RA koperasi, kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah, perizinan usaha berbasis risiko, perizinan tunggal dan fasilitasi sertifikasi standar dan/atau izin, serta informasi perizinan berusaha,” katanya.

Dalam hal ini, Kemenkop dan UKM juga telah dan akan bersinergi dengan kementerian/lembaga/ otoritas/pemerintah daerah dalam upaya penyelarasan kebijakan khususnya terkait dengan kemudahan (termasuk perizinan), pelindungan dan pemberdayaan koperasi dan UMKM. 

“Sebagai bentuk dukungan dan kemudahan terhadap UMKM, antara lain Kementerian Koperasi dan UKM telah menandatangani Nota Kesepahaman dengan BKPM tentang Sinergitas Program dan Kebijakan Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi,” tutupnya.

Editor : Jayanty Nada Shofa (JayantyNada.Shofa@beritasatumedia.com)

Sumber : PR

BAGIKAN