Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kiri) bersama Menkumham Yasonna Laoly. Foto: IST

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kiri) bersama Menkumham Yasonna Laoly. Foto: IST

MAHKAMAH KONSTITUSI MINTA PERBAIKAN

Undang-Undang Cipta Kerja Tetap Berlaku

Jumat, 26 November 2021 | 12:48 WIB
Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id – Pemerintah akan segera menindaklanjuti hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas pengujian formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) yang di antaranya meminta pemerintah dan DPR memperbaiki UU tersebut dalam tempo dua tahun. Meski demikian, UU Cipta Kerja tetap berlaku.

“Pemerintah akan segera menindaklanjuti putusan MK yang dimaksud melalui penyiapan perbaikan undang-undang dan melaksanakan dengan sebaik-baiknya arah-arahan Mahkamah Konstitusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam putusan tersebut,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (25/11/2021).

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kiri) bersama Menkumham Yasonna Laoly. Foto: IST
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kiri) bersama Menkumham Yasonna Laoly. Foto: IST

Dalam konferensi pers yang berlangsung tidak lebih dari 2,5 menit itu, Airlangga didampingi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H Laoly, namun hanya Airlangga yang memberikan pernyataan.

Usai penyampaian pernyataan, keduanya langsung meninggalkan lokasi dan tidak disediakan sesi tanya-jawab kepada awak media.

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan agar pemerintah melakukan perbaikan UU Cipta Kerja dalam waktu dua tahun ke depan.

Airlangga mengatakan, pemerintah menghormati dan mematuhi keputusan MK serta akan melaksanakan UU Nomo 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan sebaik-baiknya sesuai dengan putusan yang dimaksud.

“Putusan Mahkamah Konstitusi jelas menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja masih tetap berlaku secara konstitusional sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukannya,” ucap dia.

Dalam keputusan Mahkamah Konstitusi juga disebutkan agar pemerintah tidak menerbitkan peraturan baru yang bersifat strategis sampai dengan dilakukan perbaikan atas pembentukan UU Cipta Kerja.

“Dengan demikian peraturan perundangan yang telah diberlakukan untuk melaksanakan UU Cipta Kerja tetap berlaku,” ucap Airlangga.

Airlangga mengungkapkan, pemerintah mengesahkan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada 2 November 2020 guna memastikan perlindungan terhadap seluruh rakyat Indonesia termasuk perlindungan untuk mendapatkan pekerjaan danpenghidupan yang layak.

Namun, dalam perjalanannya, telah terjadi beberapa permohonan pengujian UU Cipta Kerja terhadap UUD 1945 yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Setelah melalui beberapa sidang, pada Kamis (25/11) Mahkamah Konstitusi RI membacakan hasil putusan atas pengujian formil UU Cipta Kerja.

Menurut Airlangga, sebagai suatu terobosan hukum yang dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dalam beberapa undang-undang yang saling tumpang tindih ke dalam satu undang-undang yang komprehensif (omnibus law), UU Cipta Kerja kini telah melalui pengujian secara formil dan dinyatakan masih tetap berlaku.

Poin Penting

Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman (tengah), bersama hakim konnstitusi lainnya, Salid Isra (kanan), dan Aswanto (kiri), memimpin jalannya sidang putusan UU Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (25/11/2021).  Foto: BeritaSatuPhoto/Joanito De Saojoao
Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman (tengah), bersama hakim konnstitusi lainnya, Salid Isra (kanan), dan Aswanto (kiri), memimpin jalannya sidang putusan UU Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (25/11/2021). Foto: BeritaSatuPhoto/Joanito De Saojoao

Beberapa poin penting putusan MK soal UU Cipta Kerja adalah, pertama, UU Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional bersyarat, dengan pertimbangan telah banyak kebijakan turunan yang dibuat dan bahkan telah berlakunya kebijakan ini (dinyatakan bersyarat karena MK harus menyeimbangkan proses pembentukan UU yang harus dipenuhi syarat formil, juga harus pertimbangkan tujuan pembentukan UU 

Kedua, para pembentuk UU diberikan waktu paling lama dua tahun untuk perbaikan sesuai dengan persyaratan tata cara pembentukan UU. UU Ciptaker harus patuh terhdap proses pembentukan UU.

Ketiga, Jika tidak dilakukan perbaikan maka UU Ciptaker dinyatakan inkonstitusional secara permanen. Keempat, apabila dalam dua tahun tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka UU atau pasal atau materi muatan yang telah dicabut oleh UU Cipta Kerja kembali berlaku. Kelima, putusan MK juga menangguhkan segala tindakan dan kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, termasuk tidak boleh menerbitkan PP baru yang berkaitan dengan UU Ciptaker selama proses perbaikan.

Keenam, MK mengakui adanya metode omnibus law tetapi juga memerintahkan agar segera dibentuk landasan hukum yang baku untuk menjadi pedoman di dalam pembentukan undang-undang dengan metode omnibus law yang mempunyai sifat kekhususan.

Tanggapan Pengusaha

Hariyadi Sukamdani, Ketua  Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), dalam diskusi Zooming with Primus - Ekonomi Indonesia Bangkit, live di BeritasatuTV, Kamis (12/8/2021). Sumber: BSTV
Hariyadi Sukamdani, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo),  Sumber: BSTV

Menanggapi putusan MK tersebut, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani menilai tidak akan ada dampak yang serius bagi dunia usaha. Apalagi dalam putusan MK tersebut tidak ada pembatalan dari substansi UU Cipta Kerja.

“Rasanya putusan MK belum ada dampak yang serius terhadap kepastian hukum dan iklim berusaha di Indonesia, karena memang ini hanya diminta untuk direvisi dan tidak membatalkan materinya. Memang, ada klausul amar putusan yang menyatakan aturan turunan UU Cipta Kerja yang belum dikeluarkan diminta untuk ditunda dulu sambal ditunggu revisinya. Tetapi yang sudah keluar, itu tetap berjalan, termasuk terkait upah minimum yang sudah tercantum di PP nomor 36,” kata Hariyadi Sukamdani dalam konferensi pers, Kamis (25/11).

Berdasarkan pemahamannya, Hariyadi mengatakan keputusan MK soal UU Cipta Kerja sebenarnya masalah hukum formilnya yang terkait dengan UU nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan.

Seperti diketahui, UU 11/2022merangkum 78 undang-undang atau omnibus law, di mana hal tersebut tidak tercantum dalam UU 12/2011.

“Kami melihat inilah yang dijadikan dasar oleh hakim konstitusi untuk direvisi. Jadi UU 12/2011 ini yang perlu direvisi dengan mencantumkan tata cara untuk memasukkan rangkuman UU seperti omnibus law Cipta kerja. Tetapi untuk materinya, ini tidak ada keberatan atau tidak ada keputusan yang mencabut. Ini direvisi diberikan waktu selama dua tahun untuk membereskan semacam kurang tepat hukum formilnya, tetapi tidak mengubah atau membatalkan substansi undang-undang tersebut,” papar Hariyadi.

Wakil Ketua Apindo, Shinta Widjadjakamdani menambahkan, bila MK meminta perubahan terhadap esensi pokok UU Cipta Kerja yang penting terhadap daya saing iklim usaha, seperti klausul ketentuan ketenagakerjaan, daftar positif investasi, izin lahan, mekanisme Risk Based Approach (RBA), serta kemudahan untuk UMKM, maka akan menciptakan ketidakpastian berusaha. Hal ini juga berisiko turunnya minat investasi dari pengusaha.

Namun Shinta melihat esensi pokok UU Cipta Kerja tidak banyak yang diminta diubah oleh MK.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Bidang Hubungan Internasional, Shinta Widjaja Kamdani
Wakil Ketua Apindo Shinta Widjaja Kamdani

“Bila pemerintah bisa melakukan adjustment terhadap UU Cipta Kerja sesuai dengan permintaan Mahkamah Konstitusi dengan segera, kami rasa tidak perlu terlalu khawatir akan ada penurunan minat investasi,” ucap Shinta saat dihubungi Investor Daily pada Kamis malam.

Kalangan pengusaha tetap mengimbau pemerintah untuk segera melakukan perbaikan UU Cipta Kerja sesuai putusan MK. Pemerintah diharapkan meningkatkan komunikasi dengan pelaku usaha, investor, calon investor dan negara mitra investasi strategis untuk memberikan penjelasan yang sebaik-baiknya terkait implikasi putusan ini terhadap pelaksanaan UU Cipta Kerja di lapangan. Hal itu bertujuan untuk menjaga kepercayaan investor untuk berinvestasi di Indonesia.

“Pemerintah harus menciptakan kesepemahaman dengan pelaku usaha dan investor bahwa putusan Mahkamah Konstitusi ini tidak menciptakan gangguan yang signifikan terhadap pelaksanaan UU Cipta Kerja di lapangan atau terhadap realisasi investasi yang dilaksanakan dengan menggunakanmanfaat UU Cipta Kerja seperti sistem Online Single Submission. (b1)

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN