Menu
Sign in
@ Contact
Search

×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman (tengah), bersama hakim konnstitusi lainnya, Salid Isra (kanan), dan Aswanto (kiri), memimpin jalannya sidang putusan UU Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (25/11/2021).  Foto: BeritaSatuPhoto/Joanito De Saojoao

Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman (tengah), bersama hakim konnstitusi lainnya, Salid Isra (kanan), dan Aswanto (kiri), memimpin jalannya sidang putusan UU Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (25/11/2021). Foto: BeritaSatuPhoto/Joanito De Saojoao

Putusan Uji Formal UU Cipta Kerja, Jokowi: Kepastian Hukum Terus Saya Pimpin

Senin, 29 November 2021 | 12:48 WIB
Novy Lumanauw (novy@investor.co.id)

JAKARTA, Investor.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan konsistensi  pemerintah   menjalankan  agenda reformasi struktural, deregulasi, dan debirokratisasi.  Kebijakan ini dilakukan untuk memberikan kepastian hukum dan dukungan pemerintah bagi kemudahan investasi dan berusaha di Indonesia.

“Kepastian hukum dan dukungan pemerintah untuk kemudahan investasi dan berusaha akan terus saya pimpin dan saya pastikan,” kata Presiden Jokowi saat memberikan keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (29/11/2021) terkait   tindak lanjut pemerintah menyangkut Putusan Uji Formal Mahkamah Konstitusi atas Undang Undang Cipta Kerja, Provinsi DKI Jakarta.

Saat memberikan keterangan pers, Presiden Jokowi didampingi Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Polhukam Mahfud MD, dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Ia mengatakan, sebagai negara demokrasi yang berdasarkan hukum, pemerintah menghormati dan segera melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 91/PUU-XVIII/Tahun 2020.

“Saya telah memerintahkan kepada para Menko dan para menteri terkait untuk segera menindaklanjuti putusan MK itu secepat-cepatnya. Dan, MK sudah menyatakan bahwa Undang-Undang (UU) Cipta Kerja masih tetap berlaku,” jelas dia.

Menurut Presiden Jokowi, pemerintah dan DPR sebagai pembentuk Undang Undang diberikan waktu paling lama dua tahun untuk melakukan revisi atau perbaikan-perbaikan. Dengan demikian, seluruh peraturan pelaksanaan Undang Undang Cipta Kerja, yang ada saat ini masih tetap berlaku.

Dengan dinyatakan masih berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja oleh MK, lanjutnya, maka seluruh materi dan substansi dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan aturan sepenuhnya tetap berlaku tanpa ada satu pasal pun yang dibatalkan atau dinyatakan tidak berlaku oleh MK.

“Oleh karena itu, saya pastikan kepada para pelaku usaha dan para investor dari dalam dan luar negeri bahwa investasi yang telah dilakukan, serta investasi yang sedang dan akan berproses tetap aman dan terjamin. Sekali lagi, saya pastikan pemerintah menjamin keamanan dan kepastian investasi di Indonesia,” kata Presiden Jokowi.

Editor : Mardiana Makmun (mardiana.makmun@investor.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN