Menu
Sign in
@ Contact
Search

×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

Airlangga: UU Cipta Kerja Tetap Operasional di Semua Sektor

Senin, 29 November 2021 | 13:46 WIB
Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id

Pemerintah terus melakukan operasionalisasi Undang-Undang (UU) Cipta Kerja pada seluruh sektor, baik di pusat maupun di daerah, yang mencakup antara lain, operasional Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Indonesia Investment Authority, kawasan ekonomi khusus (KEK), perlindungan dan pemberdayaan UMKM dan koperasi, kemudahan berusaha di bidang perpajakan, pelaksanaan kegiatan perizinan berusaha dan OSS, serta ketenagakerjaan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, untuk modal LPI, pemerintah telah memberikan penyertaan modal negara (PMN) dalam bentuk tunai sebesar Rp 30 triliun dan PMN dalam bentuk pengalihan saham negara sebesar Rp 45 Triliun.

“Pengaturan pelaksanaan LPI sebagai lembaga yang diberikan kewenangan khusus (sui generis) dalam rangka pengelolaan investasi diatur dalam PP (peraturan pemerintah) yang telah ditetapkan sebelum adanya putusan MK. Dengan demikian operasionalisasi LPI tetap berjalan sesuai dengan putusan MK,” ujar Airlangga dalam pernyataan resmi di Jakarta, Senin (29/11).

Ia menegaskan, pemerintah bersama DPR-RI akan segera melakukan revisi UU Cipta Kerja dan UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam rangka harmonisasi dalam pembentukan dan pelaksanaan UU Cipta Kerja ke depan pascaputusan MK. “Selanjutnya pemerintah akan menyampaikan surat kepada pimpinan DPR RI untuk memasukkan revisi UU ke dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2022 (daftar kumulatif terbuka akibat putusan MK),” ucap Airlangga.

Terkait KEK, lanjut dia, telah dibentuk empat KEK baru yang telah berjalan dengan komitmen investasi lebih kurang Rp 90 trilun dan saat ini telah terdapat berbagai komitmen investasi baru yang akan dapat memperluas lapangan kerja baru. Kemudian, tentang perlindungan dan pemberdayaan UMKM dan koperasi, pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan UMKM mencakup antara lain kemudahan perizinan berusaha melalui perizinan tunggal, pendirian perseroan bagi UMK, kemudahan mendapatkan sertifikat halal yang biayanya ditanggung oleh pemerintah untuk UMK, dan alokasi untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Sedangkan tentang kemudahan berusaha di bidang perpajakan dan pelaksanaan kegiatan perizinan berusaha melalui Online Single Submission (OSS), Airlangga mengatakan, OSS tetap berjalan dengan baik untuk melayani perizinan berusaha yang baru maupun yang mengajukan perpanjangan.

Selanjutnya tentang Ketenagakerjaan, termasuk pelaksanaan pengupahan dan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan, Menteri Dalam Negeri akan segera menyampaikan instruksi menteri dalam negeri kepada para kepala daerah, terkait dengan operasionalisasi UU Cipta Kerja di daerah.

Terkait dengan implementasi UU Cipta Kerja, Airlangga menyampaikan bahwa BKPM telah mencatat kenaikan realisasi investasi pada 2021 sebesar 7,8% (yoy/Januari-September 2021) dengan nilai investasi sebesar Rp 659 triliun. Investasi ini menciptakan kesempatan kerja baru sebanyak 912.402 tenaga kerja untuk periode kuartal I hingga III-2021, dengan rincian pada kuartal I sebanyak 311.793 tenaga kerja, kuartal II sebanyak 311.922 tenaga kerja, dan kuartal III sebanyak 288.687 tenaga kerja.

Menurut Airlangga, OSS juga telah menerbitkan 379.051 perizinan berusaha selama periode 4 Agustus hingga 31 Oktober 2021. Dari jumlah tersebut, pemberian perizinan berusaha didominan oleh usaha mikro yaitu sebanyak 357.893 perizinan (94,42%), usaha kecil sebanyak 14.818 perizinan (3,91%), usaha menengah sebanyak 3.783 perizian (1%), dan usaha besar sebanyak 2.557 perizinan (0,67%).

Editor : Nasori (nasori@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN