Menu
Sign in
@ Contact
Search

×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Airlangga Hartarto. Foto: IST

Airlangga Hartarto. Foto: IST

Pemerintah Minta DPR Masukkan Revisi UU Cipta Kerja dalam Prolegnas 2022

Senin, 29 November 2021 | 15:53 WIB
Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah akan menyampaikan surat kepada DPR RI untuk memasukkan revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ke dalam program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas di tahun 2022. Hal ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang meminta pemerintah dan DPR melakukan perbaikan UU Cipta Kerja.

“Pemerintah akan menyampaikan surat kepada Pimpinan DPR RI untuk memasukkan revisi UU Cipta Kerja masuk ke dalam prolegnas prioritas di tahun 2022. Daftar kumulatif terbuka ini juga sudah diberikan keputusannya oleh MK,” ucap Airlangga dalam konferensi pers pada Senin (29/11).

Dia mengatakan, pemerintah telah melakukan operasionalisasi dari UU Cipta Kerja kepada seluruh sektor baik di pusat maupun di daerah. Pertama, yaitu operasional Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Indonesia Investment Authority (INA). Untuk modal LPI, pemerintah telah memberikan penyertaan modal negara (PMN) dalam bentuk tunai sebesar Rp 30 triliun dan PMN dalam bentuk pengalihan saham negara sebesar Rp 45 triliun.

“Pengaturan pelaksanaan LPI sebagai lembaga yang diberikan kewenangan khusus dalam rangka pengelolaan investasi telah diatur dalam PP yang ditetapkan sebelum ada putusan MK. Dengan demikian operasionalisasi LPI tetap berjalan sesuai putusan MK,” ucap Airlangga.

Kedua, yaitu mengenai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) telah dibentuk tambahan KEK yang telah berjalan dengan komitmen investasi lebih kurang Rp 90 triliun dan saat ini telah mendapat berbagai komitmen investasi baru yang akan memperluas penciptaan lapangan kerja baru.

Ketiga yaitu terkait perlindungan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan koperasi pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan yang mencakup kemudahan perizinan berusaha. Melalui perizinan tunggal, pendirian perseroan bagi UMK, kemudahan mendapat sertifikasi halal yang biayanya ditanggung pemerintah untuk UMK dan alokasi pengadaan barang dan jasa pemerintah.

“Kemudahan berusaha di bidang perpajakan, pelaksanaan kegiatan perizinan berusaha atau OSS. Pelayanan perizinan berusaha melalui OSS tetap berjalan untuk perizinan usaha baru maupun perpanjangan,” ucapnya.

Dia mengatakan, Kementerian Dalam Negeri akan mengeluarkan instruksi menteri dalam negeri mengenai operasionalisasi dari UU Cipta Kerja mengenai ketenagakerjaan, jaminan kehilangan pekerjaan, dan pengupahan.

Mengenai dampak dari implementasi UU Cipta Kerja, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) telah mencatat realisasi investasi di tahun 2021 sebesar 7,8% secara yoy antara Januari-September dengan nilai investasi sebesar Rp 659 triliun. Jumlah penciptaan kesempatan kerja baru sebanyak 912.402 tenaga kerja.

Akumulasi dari kuartal I sampai kuartal III 2021 dimana kuartal I sebanyak311.793 tenaga kerja, kuartal II sebanyak 311.922 tenaga kerja, dan kuartal III 288.687 tenaga kerja. Sampai dengan 31 Oktober 2021 BKPM telah menerbitkan 379.051 perizinan berusaha untuk periode 4 agustus sampai dengan 31 Oktober 2021.

“Perizinan berusaha dominan diberikan kepada usaha mikro sebanyak 357.893 perizinan atau 94,42%, usaha kecil sebesat 14.818 perizinan atau 3,91%, usaha menengah sebanyak 3.783 perizinan atau 1%, dan iusaha besar sebesar 2.557 perizinan atau 0,67%,” ucap Airlangga.

Editor : Nurjoni (nurjoni@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN