Menu
Sign in
@ Contact
Search

×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Menteri Keuangn Sri Mulyani Indrawati

Menteri Keuangn Sri Mulyani Indrawati

Menkeu: Strategi Penarikan Utang 2022 akan Hati Hati 

Senin, 29 November 2021 | 21:15 WIB
Triyan Pangastuti

JAKARTA, investor.id - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani  memastikan pemerintah akan hati-hati dalam melakukan penarikan utang di 2022. Strategi pembiayaan yang tepat diharapkan bisa menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 dapat mencapai target 4,85% dari PDB atau Rp868 triliun.

Apalagi tahun depan merupakan tahun terakhir defisit anggaran masih diperbolehkan melebihi 3% terhadap PDB, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang 2 Tahun 2020, namun defisit anggaran harus didorong terus menurun bertahap sehingga pada tahun 2023 dapat kembali di bawah 3%.

“Kita harus terus menjaga pembiayaan secara hati-hati karena tahun depan terjadi beberapa dinamika global yang harus diwaspadai, inflasi tinggi,  tapering off,  kenaikan harga komoditas dan sisi perekonomian Tiongkok dan AS kemungkinan akan hadapi tekanan dengan dinamika ini,”ujarnya dalam Penyerahan DIPA dan Daftar Alokasi TKDD Tahun 2022, Senin (29/11).

Presiden Joko Widodo dalam acara Penyerahan DIPA dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2022, Senin (29/11/2021). Sumber: BSTV
Presiden Joko Widodo dalam acara Penyerahan DIPA dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2022, Senin (29/11/2021). Sumber: BSTV

Setidaknya Menkeu menjelaskan bahwa ada tiga strategi pembiayaan APBN yang sudah disiapkan. Pertama, penetapan tanggal dan jadawal pelaksanaan untuk lelang Surat Berharga Negara (SBN) akan dilakukan secara hati-hati menyesuaikan dinamika pasar.  Kedua, mengoptimalkan penerbitan SBN ritel, ini juga sebagai strategi pemerintah untuk mendorong penguatan basis investor domestik.  

“Ketiga pemerintah akan mengandalkan sumber pembiayaan non utang, diantaranya melalui penggunaan saldo kas dari Badan Layanan Umum, penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) dan kami akan terus berkoordinasi dengan Bank Indonesia serta otoritas terkait,”ujarnya.

Tahun depan target pendapatan negara mencapai Rp1.846,1 triliun dan belanja sejumlah Rp2.714,1 triliun dengan pembiayaan utang dalam APBN 2022 sebesar Rp 973,58 triliun.

Kemudian realisasi penarikan utang RI hingga Oktober 2021 terkontraksi 32,5% (yoy) atau Rp 645,8 triliun. Penarikan utang sudah setara dengan 54,9% dari APBN yang sebesar Rp 1.177,4 triliun.

Sementara itu, komitmen peran serta BI untuk membantu pemerintah juga tertuang dalam sudah tertuang Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur BI dalam rangka Pembiayaan Penanganan Kesehatan dan Kemanusiaan Guna Penanganan Dampak Pandemi Coronavirus Disease (Covid-19). 

Dengan melakukan Pembelian di Pasar perdana oleh BI Atas Surat Utang Negara dan/atau Surat Berharga Syariah Negara yang diterbitkan Pemerintah atau SKB III. Dalam kesepakatan tersebut, BI akan melakukan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 215 triliun di 2021 dan Rp224 triliun di 2022.

Lucky Alfirman.
Lucky Alfirman.

Sebelumnya, Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Luky Alfirman mengatakan peluang untuk melakukan prefunding untuk pendanaan APBN di awal tahun tetap terbuka. Meski demikian, hal tersebut tergantung pada kondisi APBN tahun berjalan serta perekonomian global dan domestik.

"Sepertinya untuk opsi prefunding ini mungkin tidak akan kami lakukan, tapi tentu saja opsi ini tidak akan kami tutup [kemungkinannya]," tuturnya dalam Konferensi APBN Kita pekan lalu.

Saat ini, ia menilai kondisi APBN 2021 cukup baik. Pemerintah bahkan membatalkan 6 lelang surat utang negara (SUN) dan surat berharga syariah negara (SBSN) karena kebutuhan pembiayaan telah terpenuhi.

Oleh karena itu beberapa indikator yang dipertimbangkan diantaranya kondisi kas negara, perkembangan makro ekonomi global dan domestik, serta perkembangan sektor keuangan global dan domestik.   

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN