Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Presiden Joko Widodo. Sumber: BSTV

Presiden Joko Widodo. Sumber: BSTV

Dunia Usaha Tak Terpengaruh Revisi UU Cipta Kerja

Presiden Jamin Investasi Setelah Amar Putusan MK

Selasa, 30 November 2021 | 13:00 WIB
Novy Lumanauw (novy@investor.co.id) ,Leonard AL Cahyoputra (leonard.cahyoputra@beritasatumedia.com) ,Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id - Presiden Jokowi menjamin keamanan dan kepastian investasi yang telah, sedang, dan akan berproses setelah  Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan amar putusan yang mengharuskan pemerintah  memperbaiki Undang-Undang (UU) No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja selambat-lambatnya dua tahun. Para pelaku usaha dan investor tidak perlu khawatir.

"Saya pastikan kepada pelaku usaha dan investor dari dalam dan luar negeri bahwa investasi yang telah dilakukan, serta investasi yang sedang, dan akan berproses tetap aman dan terjamin. Sekali lagi, saya pastikan pemerintah menjamin keamanan dan kepastian investasi di Indonesia,” tegas Presiden Jokowi dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (29/11).

Presiden didampingi para menko Kabinet Indonesia Maju, yaitu Menko Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, serta Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

MK pada Kamis (25/11) lalu mengeluarkan amar putusan  bahwa UU Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat.  "UU Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'tidak dilakukan perbaikan dalam waktu dua tahun sejak putusan ini diucapkan'," kata Ketua MK, Anwar Usman.

MK menyatakan, UU Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai para pembentuk UU, yakni pemerintah dengan DPR melakukan perbaikan pembentukan sesuai tenggang waktu yang telah ditentukan dalam putusan tersebut.

MK juga memerintahkan kepada para pembentuk UU untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu maksimal dua tahun sejak putusan tersebut dibacakan MK. Jika dalam tenggang waktu tersebut para pembentuk UU tidak melakukan perbaikan, UU Cipta Kerja menjadi inkonstitusional secara permanen. (Lihat pointer)

Ada enam pihak yang mengajukan gugatan uji formil UU Cipta Kerja ke MK, yaitu Hakiimi Irawan Bangkid Pamungkas (mantan buruh perjanjian kerja waktu tertentu), Ali Sujito (mahasiswa), Muhtar Said (dosen), Migrant Care, Badan Koordinasi Kerapatan Adat Nagari Sumatera Barat, dan Mahkamah Adat Alam Minangkabau.

Menurut para penggugat, UU Cipta Kerja yang menerapkan konsep omnibus law dan terbagi atas 11 klaster sebagai penggabungan 78 UU tidak memenuhi ketentuan pembentukan UU berdasarkan UUD 1945.

Putusan MK tentang UU Cipta Kerja
Putusan MK tentang UU Cipta Kerja

Tak Ada yang Batal

Presiden Jokowi menjelaskan, putusan MK menyatakan bahwa UU Cipta Kerja masih berlaku. Dengan demkian, seluruh materi serta substansi UU Cipta Kerja dan peraturannya, sepenuhnya tetap berlaku, tanpa ada satu pasal pun yang batal.

Presiden menghormati putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dan akan melaksanakan putusan tersebut. Karena itu, Presiden telah memerintahkan seluruh menko untuk menindaklanjuti putusan MK secepat-cepatnya.

“MK sudah menyatakan UU Cipta Kerja masih tetap berlaku, pemerintah dan DPR sebagai pembentuk UU diberikan waktu paling lama dua tahun untuk melakukan revisi atau perbaikan-perbaikan. Jadi, seluruh peraturan pelaksanaan UU Cipta kerja yang ada saat ini masih tetap berlaku," tandas Presiden.

Kepala Negara juga menjamin agenda reformasi struktural, deregulasi dan debirokratisasi akan terus berjalan. Presiden akan memimpin langsung upaya-upaya untuk memberikan kepastian hukum dan dukungan bagi kemudahan investasi dan berusaha.

"Komitmen pemerintah dan komitmen saya terhadap agenda reformasi struktural pada deregulasi dan debirokratisasi akan terus dijalankan. Kepastian hukum dan dukungan pemerintah untuk kemudahan investasi dan berusaha akan terus saya pimpin dan saya pastikan," papar dia.

Tak Ganggu Investasi

Sementara itu, kalangan dunia usaha menilai putusan MK mengenai UU Cipta Kerja tidak akan mengganggu investasi di Indonesia, baik dari luar maupun dalam negeri. Sebab yang diminta MK adalah perbaikan tata cara pembuatan UU, bukan mengenai materinya.

Wakil Ketua Umum Bidang Ketenagakerjaan Kadin Indonesia, Adi Mahfudz Wuhadji menegaskan, putusan MK tidak akan menimbulkan keraguan di kalangan investor karena Kadin juga memantau hal itu. Putusan MK bukan membatalkan UU Cipta Kerja, tetapi hanya memberikan suatu rekomendasi untuk merevisinya.

“Jadi, investor sebetulnya tidak terpengaruh sejauh ada kepastian hukum dari pemerintah. Presiden telah menjamin hal itu,” ujar Adi Mahfudz kepada Investor Daily di Jakarta, Senin (29/11).

Mengenai dampak putusan MK pada pengupahan, Adi menerangkan, upah minimum ditetapkan sesuai regulasi yang ada. Dia meyakini pemda juga menyikapinya dengan regulasi, tidak berdasarkan telaah atau asumsi wilayah pribadi masing-masing. “Putusan MK tidak menimbulkan dampak yang terlalu jauh,” tutur dia.

Adi Mahfudz menambahkan, yang diputuskan MK adalah pemerintah tidak diizinkan atau tidak boleh membuat aturan baru. “Ini kan tidak ada sesuatu yang baru, sedangkan UU Cipta Kerja dan aturan turunannya sudah ditetapkan. Kemudian tidak ada pasal pun yang gugur,” ucap dia.

Perihal revisi atau perbaikan redaksional UU Cipta Kerja, Adi mengatakan, hal itu merupakan wilayah pemerintah. Andai ada hal-hal yang menyangkut masalah hubungan dunia usaha atau dunia industri, dia meminta pemerintah melibatkan pengusaha.

Ihwal pernyataan MK bahwa pembuatan UU Cipta Kerja secara substantif tidak memegang azas keterbukaan kepada publik, bahkan draf UU Ciptaker tidak mudah diakses publik, Adi Mahfudz menilai pengertian publik yang dimaksud MK sangat luas perspektifnya.

“Di lingkungan pekerja dan pengusaha, UU Cipta Kerja sebetulnya sudah diakses, sudah diketahui khalayak dalam arti yang memiliki kepentingan. Tentu dalam hal ini publik yang dimaksud kan ruang lingkupnya terlalu luas. Saya kira, itu betul juga, tetapi di sisi lain, ini soal perspektif,” papar dia.

Masukan Pengusaha

Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi) DKI Jakarta, Sarman Simanjorang juga menilai putusan MK sama sekali tidak begitu berpengaruh terhadap iklim usaha dan investasi. Soalnya, putusan tersebut mengamanatkan UU Cipta Kerja tetap berlaku, termasuk produk aturan turunannya.

“Pemerintah sudah mengeluarkan 52 aturan turunan UU Cipta Kerja untuk mendukung dunia usaha. Aturan-aturan itu tetap berlaku. Dengan demikian, iklim usaha dan investasi tetap kondusif,” kata dia.

Sarman mengakui, aturan turunan yang masih dalam proses tidak dapat lagi diterbitkan sesuai amar putusan MK bahwa tidak dibenarkan menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan UU Cipta Kerja.

Dia berharap aturan turunan yang belum sempat terbit namun sangat strategis bagi dunia usaha dapat dicarikan solusinya atau disiasati sehingga tidak menghambat pelayanan kepada dunia usaha dan investasi sebagaimana tujuan UU Cipta kerja.

Apalagi, kata Sarman, UU Cipta Kerja dimaksudkan untuk meningkatkan investasi guna menyerap tenaga kerja sebanyak-banyaknya, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran.

“Harapan kami, pemerintah dan DPR dapat mempercepat proses perbaikan UU Cipta Kerja. Jika memungkinkan, pertengahan 2022 sudah selesai, tidak perlu menunggu sampai dua tahun,” tandas dia.

Sarman menegaskan, pelaku usaha akan aktif memberikan masukan, saran, dan pandangan. Dia juga meminta kalangan serikat pekerja memanfaatkan ruang ini dengan cara melakukan evaluasi, kajian, dialog, serta komunikasi yang persuasif dengan pemerintah dan DPR.

“Dengan demikian, berbagai aspirasi dan harapan dalam perbaikan UU Cipta Kerja dapat diakomodasi, tentu dengan mengedepankan kepentingan bersama,” ujar Sarman.

Industri Hulu Migas

Secara terpisah, Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Dwi Soetjipto menuturkan, sesuai keputusan MK, UU Cipta Kerja masih berlaku, namun beberapa hal perlu diperbaiki.

Menurut Dwi Soetjipto, industri hulu migas membutuhkan proses yang cepat. Hal itu diharapkan dapat difasilitasi melalui perbaikan UU Cipta Kerja. “UU Cipta Kerja memang kami harapkan bisa mempercepat proses-proses yang ada. Proses yang cepat akan memotong birokrasi. Jadi, jangan sampai ada penambahan birokrasi,” tutur dia.

Kepala SKK Migas, Dwi Soetjipto
Kepala SKK Migas, Dwi Soetjipto

Wakil Kepala SKK Migas, Fatar Yani Abdurrahman menambahkan, dampak omnibus law tersebut masih minim bagi industri hulu migas karena revisi UU Migas yang sedianya dikaitkan dengan UU Cipta Kerja belum juga tuntas.

Fatar mengaku tidak terlalu khawatir dengan putusan MK. Apalagi, bersama Kementerian ESDM, SKK Migas tengah menyusun rancangan perpres mengenai percepatan perizinan di sektor hulu migas. Rancangan regulasi ini tidak harus mengacu UU Cipta Kerja.

Kalangan pelaku bisnis pertambangan juga menyatakan, putusan MA tidak berdampak pada sektor pertambangan. UU tersebut antara lain memuat ketentuan besaran royalti batu bara 0%.

Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI), Hendra Sinadia mengungkapkan, putusan MK secara substasi menyatakan UU Cipta Kerja tetap berlaku. Alhasil, ketentuan royalti batu bara 0% pun masih bisa diterapkan.

"Secara substansi, UU Cipta Kerja tetap berlaku, termasuk mengenai royalti 0%," ujar Hendra kepada Investor Daily di Jakarta, Senin (29/11).

Dia mengemukakan, kebijakan royalti batu bara 0% dalam UU Cipta Kerja berlaku bagi pelaku usaha yang melakukan peningkatan nilai tambah batu bara. Sejumlah proyek peningkatan nilai tambah yang sedang bergulir antara lain gasifikasi batu bara. Pembebasan royalti tersebut diterapkan agar bahan baku lebih kompetitif.

“Rencana investasi peningkatan nilai tambah batu bara tak terpengaruh oleh keputusan MK karena pemerintah telah lebih dahulu menerbitkan peraturan turunan UU Cipta Kerja terkait royalti 0%. Kalau di sektor pertambangan, rasanya rencana investasi tidak akan berpengaruh," papar dia.

Hendra mengapresiasi respons pemerintah yang segera memperbaiki UU Cipta Kerja. Langkah tersebut memberi kepastian kepada para investor. "Pemerintah juga sudah keluarkan pernyataan resmi akan menindaklanjuti putusan MK tersebut," ucap dia.

Operasional LPI

Menurut Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, pemerintah terus melakukan operasionalisasi UU Cipta Kerja pada seluruh sektor, baik di pusat maupun di daerah, yang antara lain mencakup operasional Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Indonesia Investment Authority (INA) dan kawasan ekonomi khusus (KEK).

Cakupan lainnya adalah perlindungan dan pemberdayaan UMKM dan koperasi, kemudahan berusaha di bidang perpajakan, pelaksanaan kegiatan perizinan berusaha dan Online Single Submission (OSS), serta ketenagakerjaan.

Airlangga menjelaskan, untuk modal LPI, pemerintah telah memberikan penyertaan modal negara (PMN) dalam bentuk tunai sebesar Rp 30 triliun dan PMN dalam bentuk pengalihan saham negara senilai Rp 45 Triliun.

“Pengaturan pelaksanaan LPI sebagai lembaga yang diberikan kewenangan khusus (sui generis) dalam rangka pengelolaan investasi diatur dalam PP (peraturan pemerintah) yang ditetapkan sebelum adanya amar putusan MK. Dengan demikian, operasionalisasi LPI tetap berjalan sesuai putusan MK,” ujar Airlangga di Jakarta, Senin (29/11).

Dia menegaskan, pemerintah bersama DPR segera merevisi UU Cipta Kerja dan UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam rangka harmonisasi pembentukan dan pelaksanaan UU Cipta Kerja pascaputusan MK.

“Selanjutnya pemerintah akan menyampaikan surat kepada pimpinan DPR untuk memasukkan revisi UU ke dalam Prolegnas Prioritas 2022 (daftar kumulatif terbuka akibat putusan MK),” papar dia.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Sumber: BSTV
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Sumber: BSTV

Terkait KEK, kata Airlangga, pemerintah telah membangun empat KEK baru yang telah berjalan dengan komitmen investasi sekitar Rp 90 trilun . Saat ini terdapat berbagai komitmen investasi baru yang dapat memperluas lapangan kerja baru.

Mengenai perlindungan dan pemberdayaan UMKM dan koperasi, Airlangga Hartarto mengungkapkan, pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan UMKM di antaranya mencakup kemudahan perizinan berusaha melalui perizinan tunggal dan pendirian perseroan bagi UMK. Itu belum termasuk kemudahan mendapatkan sertifikat halal untuk UMK yang biayanya ditanggung pemerintah, serta alokasi untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Adapun tentang kemudahan berusaha di bidang perpajakan dan pelaksanaan kegiatan perizinan berusaha melalui OSS, Airlangga mengatakan, OSS tetap berjalan dengan baik untuk melayani perizinan berusaha yang baru maupun yang mengajukan perpanjangan.

Ihwal Ketenagakerjaan, termasuk pelaksanaan pengupahan dan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan, menurut Airlangga, mendagri akan segera menyampaikan instruksi kepada para kepala daerah terkait operasionalisasi UU Cipta Kerja di daerah.

Airlangga Hartarto mengemukakan, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat kenaikan realisasi investasi periode Januari-September 2021 secara tahunan (year on year/yoy) sebesar 7,8% dengan nilai investasi Rp 659 triliun.

Dia menambahkan, investasi tersebut menciptakan kesempatan kerja baru sebanyak 912.402 tenaga kerja, dengan rincian kuartal I sebanyak 311.793 tenaga kerja, kuartal II sebanyak 311.922 tenaga kerja, dan kuartal III sebanyak 288.687 tenaga kerja.

Menurut Airlangga, OSS juga telah menerbitkan 379.051 perizinan berusaha sejak 4 Agustus hingga 31 Oktober 2021. Dari jumlah tersebut, pemberian perizinan berusaha didominan usaha mikro, yaitu 357.893 perizinan (94,42%), usaha kecil 14.818 perizinan (3,91%), usaha menengah 3.783 perizian (1%), dan usaha besar 2.557 perizinan (0,67%).

Harus Jelas

Ekonom Universitas Indonesia (UI), Ninasapti Triaswati mengatakan, para pelaku usaha dan investor akan bersikap wait and see berkaitan dengan perkembangan aspek hukum UU Cipta Kerja hingga menjadi cukup jelas.

“Para pelaku usaha dan investor bersikap menunggu perkembangan aspek hukum, setelah itu baru mengambil sikap terkait jadi atau tidaknya investasi dan menentukan besaran investasinya sesuai risiko yang dihadapi,” papar Ninasapti.

Di pihak lain, Menko Polhukam, Mahfud MD meminta masyarakat tak perlu khawatir terkait keputusan MK. "Masyarakat jangan khawatir, UU ini akan berlaku dan pemerintah menangkap makna ini hanya soal prosedur yang diminta perbaiki," kata Mahfud di Jakarta, Senin (29/11).

Menurut dia, pemerintah pun menjamin investasi yang sudah dan akan ditanam aman serta memiliki kepastian hukum karena MK menyatakan UU ini tetap berlaku. Bila ada yang sudah dibuat dalam waktu dua tahun, investasi tidak bisa dibatalkan karena telah mempunyai kepastian hukum.

"Itu bunyi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perjanjian yang telah dibuat secara sah itu berlaku sebagai undang-undang. Jadi, tidak bisa dicabut dengan begitu saja. Itu mengikat," tegas mantan Ketua MK itu.

Selain itu, kata Mahfud MD, pemerintah tidak bisa sewenang-wenang membatalkan perjanjian investasi dari luar negeri yang sudah disepakati, karena akan menjadi perkara internasional.

"Perkara internasional itu arbitrase internasional pasti pakai instrumen hukum nasional. Apalagi ada perjanjian bilateral, multilateral di bidang itu," tandas dia.

Namun demikian, menurut dia, pemerintah tetap menjamin kepastian dan keamanan investasi. “Oleh sebab itu, yang sudah berjalan terus berjalan, yang mau masuk terus masuk, berdasarkan UU dan peraturan-peraturan yang ada. Pemerintah menjamin kepastian dan keamanannya di sudut investasi," tegas Mahfud.

Pakar hukum tata negara, Bvitri Susanti mengemukakan, putusan MK bukan kemenangan pemohon. “Sebab, UU Cipta Kerja tetap berlaku,” kata dia kepada Investor Daily di Jakarta, Senin (29/11).

Proses selanjutnya, menurut dia, uji materil yang masih berlangsung dengan berbagai pasal tengah diuji tetap harus dipantau. Hal ini untuk melihat norma-norma yang mungkin dinyatakan inkonstitusional ataupun ditafsirkan oleh MK sehingga juga akan menyumbang pada pembahasan selama dua tahun ini.

“DPR dan pemerintah wajib mempelajari baik-baik pertimbangan MK untuk memperbaiki proses legislasi dalam memperbaiki UU Cipta Kerja seperti yang diperintahkan MK, sehingga semua asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik harus dipenuhi secara substantif. Dua tahun bukan waktu yang sedikit untuk memulai kembali proses legislasi ini,” papar dia. (ayu/rap/is/ks/az)
 

 

Editor : Abdul Aziz (abdul_aziz@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN