Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Menteri BUMN, Erick Thohir saat menghadiri pertemuan bilateral antara Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dengan Putra Mahkota Abu Dhabi dan Wakil Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata UEA, Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan di Istana Al-Shatie, Abu Dhabi, UEA, Rabu (3/11). Foto: BPMI Setpres

Menteri BUMN, Erick Thohir saat menghadiri pertemuan bilateral antara Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dengan Putra Mahkota Abu Dhabi dan Wakil Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata UEA, Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan di Istana Al-Shatie, Abu Dhabi, UEA, Rabu (3/11). Foto: BPMI Setpres

Pascaputusan MK soal UU Cipta Kerja, Erick: INA Tetap Jalan dan Sah

Kamis, 2 Desember 2021 | 15:16 WIB
Nasori

JAKARTA, investor.id – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyatakan, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait hasil judicial review Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berdampak minim ke lingkungan Kementerian BUMN. Ini termasuk dampak terhadap keberadaan Lembaga Pembiayaan Investasi (LPI) atau Indonesia Investment Authority (INA) dan aktivitas yang sudah dilakukan.

Erick menegaskan, keputusan inbreng saham PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ke INA senilai Rp 45 triliun beberapa waktu lalu tetap berjalan. Selain itu, transaksi yang telah dilakukan INA seperti ketika membantu Pelindo I, II, III, IV dengan investasi Uni Emirat Arab senilai hampir US$ 12 miliar dinyatakan tetap sah.

“Sudah ada rapat dengan Bapak Presiden (Joko Widodo) dan kementerian. Kami juga sudah berkonsultasi dengan Kejaksaan Agung, juga BPK dan BPKP. Kemarin ada rapat dengan Kementerian Keuangan bahwa kita sudah payung hukum mengenai INA,” ujar Erick dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Kamis (2/12/2021).

Dampak lain keputusan MK, lanjut dia, ialah keberlangsungan kegiatan penelitian atau riset yang dilakukan oleh BUMN. Pasal 66 Undang-undang Cipta Kerja menyatakan, BUMN boleh diberikan penugasan khusus oleh pemerintah untuk melakukan riset dan inovasi nasional.

Namun, dengan adanya putusan soal judicial review undang-undang itu, Erick menyatakan, pelaksanaan pasal tersebut akan lebih dulu ditangguhkan. “Pemerintah perlu menambah beberapa lokus untuk memperkuat pasal dalam proses revisi undang-undang,” tandas dia.

Meski demikian, ia menegaskan, itu bukan berarti riset-riset di lingkungan BUMN dihentikan. Erick mengatakan, BUMN dapat bekerja sama dengan universitas secara langsung seperti yang sudah berjalan sejak 1,5 tahun terakhir untuk melaksanakan berbagai penelitian.“Namun intinya bukan berarti kita tidak mendukung riset. Ini hanya pasal-pasalnya saja yang perlu ditambah kekuatan,” ucap dia.

Selanjutnya Erick menjelaskan, penyertaan modal negara (PMN) yang telah direncanakan pun akan tetap berjalan. Saat ini Kementerian Keuangan telah menerbitkan Peraturan Perundang-undangan mengenai PMN yang mengatur alokasi anggaran dan pemberian hibah.

“Jadi payung hukum sudah jalan. Hanya untuk inbreng, kita mesti mengeluarkan surat tambahan, bukan berarti stop,” kata Erick Thohir.

Majelis hakim Mahkamah Konstitusi, telah mengeluarkan putusannya mengenai judicial review UU Cipta Kerja. Amar putusan MK salah satunya berbunyi beleid itu inkonstitusional bersyarat dan pemerintah serta DPR diberi waktu hingga dua tahun untuk memperbaiki undang-undang itu.

Editor : Nasori (nasori@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN