Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Bank Indonesia. Foto: BeritaSatu Photo/M Defrizal

Bank Indonesia. Foto: BeritaSatu Photo/M Defrizal

BI Godok Insentif Ekonomi Hijau untuk Perbankan

Kamis, 2 Desember 2021 | 23:59 WIB
Triyan Pangastuti

JAKARTA, investor.id -  Asisten Gubernur Bank Indonesia (BI) Juda Agung mengungkapkan tengah menggodok insentif untuk perbankan yang menyalurkan kreditnya untuk sektor ekonomi hijau.

"Kebijakan sektor hijau sedang digodok, kita sudah punya LTV, untuk tahun depan kita sedang godok insentif kepada bank yang memberikan kredit kepada sektor hijau," ujarnya dalam webinar Bank Indonesia Bersama Masyarakat (Birama), Kamis (2/12).

Juda Agung. Foto: IST
Juda Agung. Foto: IST

Ia mengatakan insentif ini diberikan bagi perbankan yang menyalurkan kredit pada energi surya, angin, kendaraan listrik, ini sedang kita siapkan. Green financial market, kami juga akan dorong khususnya pasar uang hijau. 

Kendati demikian, Juda tidak merinci insentif seperti apa yang akan diberikan untuk perbankan tersebut.

Sebelumnya, Menteri Keuangan, Sri Mulyani meminta pasar modal memainkan peran yang lebih besar dalam menurunkan emisi karbon. Pasalnya Bursa Efek Indonesia (BEI) bisa menjadi platform perdagangan karbon (carbon trading) yang kredibel sehingga diakui oleh dunia internasional.

“Kita dalam hal ini akan sangat bergantung pada bursa, karena akan menjadi platform untuk perdagangan dan saya harap bisa membangun dan mengantisipasi sehingga perdagangan karbon menjadi kredibel, diakui di dunia," tuturnya dalam CEO Netrworking 2021 bertajuk Stepping up to Regain the Economic Growth secara daring, Selasa (16/11).

Menteri Keuangn Sri Mulyani Indrawati
Menteri Keuangn Sri Mulyani Indrawati

Ia mengatakan upaya penurunan gas emisi rumah kaca dilakukan melalui pendekatan berbasis pasar (market-based instruments/MBI). Kebijakan ini mendasarkan kebijakannya pada aspek penetapan nilai ekonomi karbon (carbon pricing).

Adapun carbon pricing terdiri atas dua mekanisme penting yaitu perdagangan karbon dan instrumen non-perdagangan. Jika instrumen perdagangan terdiri atas cap and trade serta offsetting mechanism, maka instrumen non-perdagangan mencakup pungutan atas karbon dan pembayaran berbasis kinerja atau result-based payment/RBP.

Mekanisme ini pun sudah diatur dalam Peraturan Presiden 98/2021 tentang Nilai Ekonomi Karbon (NEK). Aturan itu terdiri dari instrumen perdagangan dan non perdagangan.

"Untuk perdagangan ada trading carbon dan mekanisme offsetting, dan non perdagangan kita melakukan pajak dan result base payment. Artinya mereka yang melakukan dan men-deliver pengurangan CO2 mendapatkan payment. Kita memiliki BLU BPDLH yang mengelola dana di dalam rangka untuk bisa mendukung perdagangan maupun non perdagangan dalam instrumen pengembangan carbon pricing. Carbon pricing akan menjadi fokus kita,” ujarnya.

Sebagai informasi, Indonesia sudah menetapkan roadmap atau peta jalan pengembangan electrical vehicle (kendaraan listrik) melalui Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 27 Tahun 2020 tentang Spesifikasi Teknis, Roadmap EV, dan Perhitungan Tingkat Kandungan Lokal.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN