Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Focus group discussion bertema

Focus group discussion bertema "Identifikasi Faktor Pendorong Investasi Hulu Migas di Indonesia" yang diselenggarakan oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan Kementerian Investasi/BKPM di Nusa Dua Bali, Kamis (2/12/2021). (Foto: SKK Migas)

Penuntasan RUU Migas Ciptakan Kepastian Berusaha

Jumat, 3 Desember 2021 | 08:00 WIB
Nurjoni (nurjoni@investor.co.id)

BALI, investor.id – Ketua Komisi VII DPR Sugeng Suparwoto menegaskan bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Minyak dan Gas Bumi (Migas) masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) prioritas tahun depan dan diharapkan pembahasannya tuntas pada tahun yang sama.

"RUU Migas dipastikan selesai tahun 2022," ujar Sugeng dalam focus group discussion bertema “Identifikasi Faktor Pendorong Investasi Hulu Migas di Indonesia” yang diselenggarakan oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan Kementerian Investasi/BKPM di Nusa Dua Bali, Kamis (2/12/2021).

Dia menjelaskan, penuntasan RUU Migas setelah RUU Energi Baru Terbarukan (EBT) selesai pada masa sidang yang akan datang.

DPR sudah mengkaji naskah akademik RUU Migas, termasuk menjaring pandangan dari perguruan tinggi. RUU Migas yang sedang digodok DPR merupakan revisi dari Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Sugeng mengatakan, penuntasan RUU Migas dalam rangka memberikan kepastian berusaha mengingat sektor ini masih memberikan peranan penting sebagai penyedia energi dan sumber penerimaan negara. Apalagi hulu migas adalah kontributor devisa nomor tiga setelah batu bara dan CPO.

Industri hulu migas masih dibutuhkan meskipun energi baru terbarukan (EBT) akan menjadi penopang di masa mendatang. Kebutuhan energi yang terus meningkat tanpa bisa dipenuhi sendiri, maka kesempatan negara untuk mendorong percepatan EBT tidak akan terjadi karena negara harus menggunakan anggarannya untuk impor.

Salah satu materi yang dibahas dalam RUU Migas adalah Badan Usaha Khusus Migas. Dia mengatakan, akselerasi penyelesaian RUU Migas akan memberikan penguatan kelembagaan hulu migas. "Yang krusial adalah kelembagaannya, yang dimaksud badan usaha khusus migas itu apa? Apakah Pertamina, sebagaimana di Malaysia cukup dengan Petronas? Ataukah badan yang lain?" tutur Sugeng.

Di sisi sisi lain, Sugeng mengatakan, peluang untuk mencapai produksi minyak bumi sebesar 1 juta BOPD dan gas bumi 12 BSCD tahun 2030 masih terbuka karena ada 128 cekungan sedimen di frontier dan laut dalam yang cukup potensial untuk di eksplorasi namun membutuhkan investasi yang cukup besar.“Bentuk dukungan legislatif terhadap pencapaian visi 1 Juta BOPD minyak bumi dan 12 ribu MMSCFD gas bumi adalah akselerasi revisi RUU Migas,” katanya.

Dia juga membeberkan sejumlah faktor pendukung masuknya investasi (capital inflow) di sektor migas, di antaranya jaminan kepastian hukum, simplifikasi dan kemudahan perizinan. “Selama ini kewenangan pengurusan investasi migas tersebar di berbagai kementeroian/lembaga,” katanya.

Di samping itu, dia menyebut perlu adanya fleksibilitas fiskal mengingat investasi migas memiliki risiko tinggi, penghormatan terhadap kontak (sanctity of contract), dan penghapusan seluruh kendala investasi migas baik di pusat maupun daerah.


 

Editor : Nurjoni (nurjoni@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN