Menu
Sign in
@ Contact
Search

×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (BTN) Haru Koesmahargyo (kiri atas), Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Adi Setianto (kanan atas),  Executife Director Indonesia Property Watch Ali Tranghanda (kiri bawah), Founder Panangian School Property Panangian Simanungkalit (kanan bawah) dan Direktur Pemberitaan BeritaSatu Media Holdings (BSMH) Primus Dorimulu saat program Zooming With Primus (ZWP), Kamis (9/12/2021). Foto: BeritaSatu Photo/Mohammad Defrizal

Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (BTN) Haru Koesmahargyo (kiri atas), Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Adi Setianto (kanan atas), Executife Director Indonesia Property Watch Ali Tranghanda (kiri bawah), Founder Panangian School Property Panangian Simanungkalit (kanan bawah) dan Direktur Pemberitaan BeritaSatu Media Holdings (BSMH) Primus Dorimulu saat program Zooming With Primus (ZWP), Kamis (9/12/2021). Foto: BeritaSatu Photo/Mohammad Defrizal

BTN Targetkan Kredit Tumbuh 10% pada 2022

Jumat, 10 Desember 2021 | 13:25 WIB
Aris Cahyadi (aris_cahyadi@investor.co.id) ,Nida Sahara ( nida.sahara@investor.co.id) ,Imam Mudzakir (imam_koran@investor.co.id)

JAKARTA, investor.id -- Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Haru Koesmahargyo mengungkapkan, prospek sektor perumahan masih cerah. Karena itu, pihaknya memasang target pertumbuhan kredit double digit sekitar 10% pada tahun depan.

Target tersebut, menurut Haru, juga akan bergantung pada pengendalian pandemi Covid-19 yang diharapkan masih akan terjaga. Apabila nantinya pandemi sudah terkendali dengan baik, maka permintaan kredit pemilikan rumah (KPR) nonsubsidi juga akan meningkat.

“Ke depan saya yakin kalau nanti pandemi teratasi, permintaan KPR nonsubsidi akan meningkat, sampai September 2%, setidaknya bisa 5% tahun depan. BTN menargetkan kredit 2022 bisa double digit sekitar 10% didorong dari sektorperumahan yang mayoritas,” jelas Haru pada acara Zoom With Primus dengan tema “Prospek Pembiayaan Perumahan 2022” yang disiarkan langsung Beritasatu TV, Kamis (9/12/2021).

Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (BTN) Haru saat diskusi Zooming With Primus (ZWP), Kamis (9/12/2021). Foto: BeritaSatu Photo/Mohammad Defrizal
Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (BTN) Haru saat diskusi Zooming With Primus (ZWP), Kamis (9/12/2021). Foto: BeritaSatu Photo/Mohammad Defrizal

Acara yang dipandu Direktur Pemberitaan Beritasatu Media Holdings (BSMH) Primus Dorimulu itu juga menghadirkan Komisioner Badan Pengelolaan Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Adi Setianto, Founder Of Panangian School Property Panangian Simanungkalit, dan Chief Executive Officer Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda.

Haru Koesmahargyo  mengatakan, pihaknya juga mengharapkan ke depan ada tambahan kuota untuk program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) atau program BP Tapera.

Pada kuartal III-2021, lanjut dia, ketika industri perbankan mencatatkan pertumbuhan kredit 2,12% secara tahunan (year on year/ yoy), BTN mampu tumbuh 6% didukung oleh sektor perumahan yang merupakan mayoritas pada portofolio perseroan.

Menurut dia, di tengah pandemi, prospek perumahan masih tinggi, terlebih didukung oleh pelonggaran kebijakan seperti loan to value (LTV) dan juga diskon pajak pertambahan nilai (PPN) yang diharapkan berlanjut. Selain itu, juga stimulus lain yang mendorong peningkatan permintaan KPR ke depan. Kebutuhan perumahan masih sangat tinggi di Indonesia.

Saat ini terdapat backlog 11 juta rumah yang menjadi potensi penyaluran kredit. “Kebutuhan akan rumah harus diubah menjadi permintaan, sehingga bisa diberikan kredit pemilikan rumah oleh perbankan,” katanya. 

Dia mengapresiasi pemerintah dan regulator jasa keuangan yang membuat program serta berbagai kebijakan, sehingga mempertemukan antara permintaan (demand) perumahan dari masyarakat dan pasokan (supply) dari perbankan. Stimulus yang diberikan seperti subsidi kepada masyarakat, serta dorongan intermediasi perbankan dengan adanya dana jangka panjangdan murah dari BP Tapera.

Menurut dia, terdapat beberapa faktor meningkatkan penyaluran kre dit perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), antara lain affordable dan juga sustainable.

Selain bekerja sama dengan BP Tapera, BTN juga mengajak korporasi, lembaga, atau institusi yang menyelenggarakan jaminan hari tua (JHT) untuk manfaat perumahan bisa bekerja sama dengan BTN.

“Kami akan mengelola dana untuk disalurkan lagi ke anggota atau karyawan dari lembaga tersebut. Diharapkan pemenuhan backlog bisa cepat terpenuhi, sehingga 100% masyarakat tidak lama lagi bisa punya akses dapat rumah,” ungkap Haru.

Pihaknya mengatakan, target 10% tahun depan bisa dicapai dengan memperluas layanan dan produk. Selain menggarap KPR untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), BTN juga mulai menyasar segmen di atas MBR.

“Kami kira kita beranjak bukan hanya ke MBR, tapi mulai pikirkan untuk di atas MBR. Kalau MBR itu harga rumah sekitar Rp 160 juta, kita juga harus penuhi di atas MBR dengan harga Rp 200-500 juta, ini juga jadi segmen yang perlu dapat perhatian,” terang Haru.

Para pembicara dalam diskusi Zooming with Primus-Prospek Pembiayaan Perumahan 2022 live di Beritasatu TV, Kamis (9/12/2021). Sumber: BSTV
Para pembicara dalam diskusi Zooming with Primus-Prospek Pembiayaan Perumahan 2022 live di Beritasatu TV, Kamis (9/12/2021). Sumber: BSTV

Dia menilai, segmen di atas MBR saat ini belum menjadi prioritas, padahal kebutuhannya juga tinggi akan KPR. Menurut Haru, terdapat lembaga atau institusi yang menyisihkan sebagian dari manfaat untuk hari tua.

Seperti BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) di mana jaminan hari tua sebagian dialokasikan untuk perumahan. Potenai tersebut bisa digarap karena menyasar segmen di atas MBR.

“Saya mengundang bagi para korporasi, lembaga atau institusi yang memiliki program manfaat hari tua, khususnya perumahan bisa kerja sama dengan perbankan, dengan BTN untuk bisa penuhi ini. Pola yang kami kembangkan partnership mortgage, ada supply, demand, dan ada pihak intermediasi bank juga berperan,” urai dia.

Adapun, bisnis KPR merupakan bisnis jangka panjang sekitar 10- 30 tahun. Tantangannya adalah mendapatkan pendanaan yang murah, jangka panjang, dan stabil.

“Dengan hadirnya BP Tapera ini menjawab tantangan, karena Tapera menyediakan pendanaan murah dan juga jangka panjang. Dengan program ini akan lebih dekat bertemu antara supply, demand, dan pihak intermediasi,” ujar Haru.

Untuk KPR subsidi, tahun ini terdapat 157 ribu kuota yang diharapkan terserap semua. Hal tersebut membuktikan keberpihakan pemerintah terhadap MBR. Pihaknya mengharapkan kuota subsidi berlanjut tahun depan.

“Sampai kuartal III, pertumbuhan kredit BTN 6%, dengan dukungan KPR subsidi yang tumbuh sekitar 10- 11%. Sementara itu, KPR nonsubsidi mengalami penurunan meskipun tetap positif 2% (yoy),” sebut dia.

Selain memperluas layanan dengan bekerja sama dengan korporasi dan instansi, BTN juga akan memperlebar produk kredit, bukan hanya untuk KPR tapi juga untuk renovasi rumah.

Perseroan juga akan mengembangkan ekosistem perumahan dengan menggabungkan broker, notaris, hingga toko bangunan ke dalam satu ekosistem yang dapat diakses digital.

“Ini cita-cita kami ke depan agar sektor perumahan tumbuh dan komitmen BTN mengurangi backlog agar mempercepat zero backlog,” pungkas Haru.

Gandeng Pemda

Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Adi Setianto saat diskusi Zooming With Primus (ZWP), Kamis (9/12/2021). Foto: BeritaSatu Photo/Mohammad Defrizal
Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Adi Setianto saat diskusi Zooming With Primus (ZWP), Kamis (9/12/2021). Foto: BeritaSatu Photo/Mohammad Defrizal

Sementara itu, Komisioner Badan Pengelolaan Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Adi Setianto mengatakan, BP Tapera tahun depan akan ber tindak sebagai Operator Investasi Pemerintah (OIP) dalam menyalurkan pembiayaan perumahan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Adapun dana FLPP yang dianggarkan mencapai sekitar Rp 23 triliun.

“Tahun depan kami bertindak sebagai OIP menyalurkan dana pembiayaan FLPP. Peran tersebut sebelumnya dilakukan oleh Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP). Dalam hal ini kami mendapat mandat sekitar Rp 23 triliun,” kata Adi.

Dia menjelaskan, FLPP resmi masuk dalam kewenangan lembaga yang dipimpinnya pada 2 Desember 2021. Dengan resminya masuk dana tersebut, maka pada tahun depan, pihaknya siap menyalurkan pembiayaan melalui perbankan sebanyak 309 ribu unit rumah.

Adi merinci, sebanyak 109 ribu unit rumah akan menggunakan dana Tapera. Kemudian, sebanyak 200 ribu unit rumah akan berasal dari dana FLPP.

“Kami akan terus mengoptimalisasi penyediaan akses pembiayaan perumahan terutama bagi MBR secaraberkelanjutan,” tutur Adi.

Para pembicara dalam diskusi Zooming with Primus-Prospek Pembiayaan Perumahan 2022 live di Beritasatu TV, Kamis (9/12/2021). Sumber: BSTV
Para pembicara dalam diskusi Zooming with Primus-Prospek Pembiayaan Perumahan 2022 live di Beritasatu TV, Kamis (9/12/2021). Sumber: BSTV

Menurut Adi, tantangan besar Tapera dalam menjalankan tugasnya sebagai OIP adalah menyalurkan pembiayaan perumahan FLPP agar tepat sasaran. Terkait hal tersebut, BP Tapera akan menggandeng pemerintah daerah (pemda).

“Tantangan bagi kami bagaimana kami bisa menyalurkan dengan tepat sasaran, kami harus menggandeng pemda. Tanpa pemda, pemerintah pusat tidak bisa menyalurkan FLPP tepat sasaran. Karena ini kaitannya dengan land bank, perizinan, seberapa banyak demand-nya, itu pemda yang tahu,” jelas Adi.

Lebih lanjut Adi mengatakan, kunci sukses dalam pembiayaan perumahaan adalah ekosistem. Oleh karena itu, BP Tapera bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Keuangan, dan stakeholder terkait lainnya terus melakukan diskusi untuk memetakan ekosistem pembiayaan perumahan.

“Selama ini antara supply dan demand tidak nyambung, jadi kami coba konsolidasikan dengan namanya ekosistem pembiayaan perumahan. Di situ berbagi tugas, antara perbankan, BP Tapera, supply side seperti apa, termasuk peran pemda, itu penting sekali,” ungkap Adi.

Rumah Tapak Masih Menjanjikan

Founder Panangian School Property Panangian Simanungkalit saat diskusi Zooming With Primus (ZWP) live di Beritasatu TV, Kamis (9/12/2021). Foto: BeritaSatu Photo/Mohammad Defrizal
Founder Panangian School Property Panangian Simanungkalit saat diskusi Zooming With Primus (ZWP) live di Beritasatu TV, Kamis (9/12/2021). Foto: BeritaSatu Photo/Mohammad Defrizal

Sementara itu, Founder Of Panangian School Property Panangian Simanungkalit mengatakan, prospek bisnis properti pada tahun 2022 diperkirakan bakal bangkit. Apalagi pemerintah bisa dan mampu mengendalikan Covid-19 di tahun ini.

“Jadi bisnis properti tahun 2022 itu, pasti lebih bagus dari tahun 2021, properti itu ibarat seperti lokomotif dengan gerbong. Bila Bank Indonesia dan Menteri Keuangan menargetkan pertumbuhan 5,2 % dan ini terjadi maka sektor properti terutama perumahan akan mendominasi,” kata Panangian.

Menurut dia, prospek bisnis property yang masih menjanjikan pada tahun 2022 adalah perumahan tapak. Pasalnya, kebutuhan rumah tapak masih cukup besar dibandingkan dengan hunian vertikal. “Hunian vertikal (apartemen) sedikit dan hanya berada di kota-kota besar,” kata dia.

Kemudian, sektor lain yang juga ikut bangkit adalah perkantoran diperkirakan bakal tumbuh, kawasan industri juga kembali bangkit dan mal-mal akan mulai ramai dikunjungi masyarakat. Sebab, mal saat ini tidak hanya sekadar untuk belanja tetapi juga sekaligus untuk rekreasi atau liburan.

Jadi, kata Panangian, bila pada kuartal IV-2021 pertumbuhan ekonomi 4,5% dan pemerintah mampu mengendalikan Covid dan pertumbuhan ekonomi tahun 2022 meningkat sampai di atas 5,2%, maka pertumbuhan sektor properti bisa diatas 15% tahun 2022.

“Ruko pasti ikut naik, perkantoran naik, meski banyak orang bekerja di rumah dan ada nanti pertumbuhan baru. Properti ini menciptakan lapangan kerja dan mal juga bangkit. Mal sekitar Jakarta terus dibangun dan tidak ada pengaruh signifikan terhadap penjualan online. Karena mal juga dijadikan sebagai tempat rekreasi,” katanya.

Panangian menyebutkan bahwa dari jumlah pertambahan 1,3% penduduk Indonesia setiap tahun, kebutuhan rumah setiap tahun diperkirakan mencapai 1,2 juta unit.

Sedangkan kapasitas pemerintah sekitar 150 ribu unit masih sangat jauh dari target, karena itu perlu adanya terobosan dan juga lembaga sendiri yang fokuskan untuk sektor perumahan ini.

Executife Director Indonesia Property Watch Ali Tranghanda saat diskusi Zooming With Primus (ZWP) live di Beritasatu TV, Kamis (9/12/2021). Foto: BeritaSatu Photo/Mohammad Defrizal
Executife Director Indonesia Property Watch Ali Tranghanda saat diskusi Zooming With Primus (ZWP) live di Beritasatu TV, Kamis (9/12/2021). Foto: BeritaSatu Photo/Mohammad Defrizal

Hal yang sama dikatakan, Chief Executive Of ficer Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda.

Menurut dia, rumah tapak akan menjadi pavorit untuk bisnis property tahun depan dibandingkan dengan bisnis apartemen yang saat ini masih tertekan.

“Ke depan itu sekitar 50% lebih orang lebih berminat untuk membeli properti landed dan 40% membeli kavling, tanah, dan apartemen,” kata Ali Tranghanda.

Menurut Ali, sebenarnya PDB Indonesia naik, tetapi harus hati-hati, karena PDB masih ditopang oleh belanja negara. Artinya, belanja Negara mulai infrastruktur dan lainnya belum berjalan normal dan diperkirakan adanya daya beli kuat itu di kuartal II tahun 2022.

“Properti tidak akan kehilangan daya beli, tetapi semakin lama, golongan menengah bawah itu semakin tertekan dan golongan menengah atas naik, tetapi harus diwaspadai mengenai isu perpajakan pada tahun depan,” kata dia.

Pasalnya, kata Ali, ada informasi PPN pada tahun depan akan dinaikkan, tetapi harapan insentif PPN sektor properti ini bisa diperpanjang sampai tahun depan.

“Ada isu bahwa ada kenaikan PPN 11% dan tahun depan juga ada kenaikan suku bunga, belum lagi ada kenaikan PBB (pajak bumi bangunan). Hal ini harus dicermati dan diwaspadai oleh developer dan pelaku bisnis. Pengembang dan pelaku bisnis jangan lengah. Karena penjualan unit untuk kelas menengah atas yang terjual itu luar biasa dan sekarang jangan sampai lengah sehingga menjadi over suplai,” katanya.

Secara umum, kata Ali, sektor properti terutama perumahan terus menjadi masalah karena sektor property tidak hanya dikerjakan oleh satu sektor tetapi sudah lintas sektor, sehingga perlu ada terobosan yang kuat agar hunian untuk kelas menengah bawah ini aman. Sebab, kendala tanah di Indonesia tidak bisa diatasi seperti di Singapura.

Di Singapura, tanah masih dikuasai oleh pemerintah, sedangkan di Indonesia diserahkan kepada mekanisme pasar.

“Sekarang ini 8 dari 10 pengembang tidak mau membangun rumah subsidi. Karena memang harga tanah terus meningkat dan tidak ada lembaga khusus yang menangani land bank, sehingga semakin lama backlog terus naik,” ujarnya. (jn)

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN