Menu
Sign in
@ Contact
Search

×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Peter Frans, Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Inkindo

Peter Frans, Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Inkindo

Inkindo Minta Pemerintah Atur Kembali OSS  

Sabtu, 11 Desember 2021 | 10:16 WIB
Euis Rita Hartati (erita_h@investor.co.id)

JAKARTA, investor.id - Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo) meminta kepada pemerintah untuk kembali mengatur penerapan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau Online Single Submission (OSS).

"Di lapangan belum bisa diterapkan serta keluhan serupa juga sudah banyak disampaikan asosiasi lain di luar Inkindo. Padahal peluncuran sudah lama (9 Agustus 2021)," kata Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional (DPN) Inkindo, Peter Frans di Jakarta

Keluhan OSS ini disampaikan anggota dalam Munas Khusus Inkindo yang juga membahas AD/ ART organisasi.

Peter mengingatkan kalau tanggal 31 Desember 2021 Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang berwenang meregister asosiasi yang bergerak dibidang jasa dan pelaksana konstruksi resmi berakhir.

Dengan berakhirnya LPJK maka tugas dan kewenangan sertifikasi badan usaha konstruksi baik pelaksana (kontraktor) maupun konsultan diserahkan kepada asosiasi masing-masing.

Inkindo, jelas Peter, telah mendirikan PT Lembaga Sertifikasi Inkindo yang bertugas mengganti tugas, pokok, dan fungsi (tupoksi) dari LPJK Kementerian PUPR namun tak bisa terealisasi karena kendala OSS tersebut.

OSS yang diluncurkan Kementerian Investasi dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memang inovasi yang bagus kalau bisa terealisasi karena proses perizinan menjadi terintegrasi antara asosiasi, pemerintah, dan sektor usaha.

"Saya rasa ini lebih kepada kesiapan saja. Sementera OSS ini belum siap perlu ada relaksasi kebijakan agar agar pelaksanaan pekerjaan di lapangan tidak terganggu," kata Peter.

Dia mengingatkan saat ini terdapat 350 badan usaha yang masih tertahan belum mengantongi sertifikat termasuk anggota Inkindo yang berjumlah 5.000, kalau 2.000 saja baik lokal maupun asing yang butuh sertifikat badan usaha maka pekerjaan di lapangan tahun 2022 berpotensi terkendala.

Padahal banyak dari badan usaha konsultan anggota Inkindo yang sudah mengantongi anggaran pekerjaan konstruksi untuk tahun 2022 serta siap untuk dilaksanakan pada awal tahun

Persoalan lain adanya syarat permodalan padahal anggota Inkindo bukanlah perusahaan seperti perusahaan yang bergerak dibidang pelaksanaan pekerjaan (kontraktor) di dalam perusahaan hanya terdiri dari tenaga ahli beserta staf.

Tak hanya itu ada faktor lain yang juga harus diperhatikan adalah keharusan untuk masuk ke zona perkantoran. Padahal anggota di daerah sebagian besar menjalankan pekerjaanya dari rumah atau rumah sebagai kantor.

Kendala lain yang telah disampaikan kepada Kementerian PUPR pengaturan billing rate untuk tenaga pendukung di lapangan seperti surveyor dan pengawas yang selama ini belum diatur sehingga masih terjadi banting-bantingan harga di kalangan konsultan saat tender. 

Sedangkan Sekjen Inkindo Darmadjaja mengakui masih adanya kendala dalam penerapan OSS di lapangan yang palin mendesak harus segera diselesaikan berakhirnya sertifikasi badan usaha pada akhir tahun 2021.

Serta soal domisili yang mengharuskan di zona perkantoran karena banyak di keluhkan anggota terutama yang tinggal di daerah-daerah terpencil. 

Darmadjaja mengingatkan tahun 2022 merupakan kebangkitan ekonomi yang sebelumnya mengalami tekananan akibat COVID-19 sehingga sudah sepatutnya segala kendala di lapangan dapat diperbaiki agar tak kehilangan momentum.

Terkait kendala dilapangan, Dharmadjaja mengatakan sudah bersurat baik kepada Kementerian PUPR mapun Kementerian Investasi serta diharapkan segera ada tindaklanjutnya.

Editor : Euis Rita Hartati (euis_somadi@yahoo.com)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN