Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Bhima Yudhistira,  Sumber: BSTV

Bhima Yudhistira, Sumber: BSTV

Vaksin Booster Berbayar Bisa Picu Disparitas pada Berbagai Hal

Minggu, 9 Januari 2022 | 18:05 WIB
Fatima Bona

JAKARTA, investor.id - Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai pelaksanaan vaksin booster berbayar dikhawatirkan akan memicu  disparitas dalam berbagai hal. Pasalnya, masih banyak masyarakat hingga saat belum mendapatkan vaksin Covid-19.

Hal ini disampaikan Bhima pada konferensi  pers  LaporCovid-19  tentang “Tunda Vaksin Booster Berbayar, Prioritaskan Kelompok Rentan dan Pemerataan Vaksin untuk Semua” secara daring, Minggu (9/1/2022).

Adapun disparitas dimaksud, yakni pertama, disparitas pemulihan kelas menengah bawah yang sampai saat ini belum mendapatkan vaksin  Covid-19 baik itu dosis 1 atau dosis lengkap.  Terutama golongan lansia  yang termasuk dalam populasi kelas menengah bawah, sehingga yang mendapatkan vaksin berbayar dan  vaksin booster pemulihan akan lebih cepat.

“Jadi pemulihan lebih cepat, pendapatannya lebih cepat dibandingkan dengan mereka yang tidak mendapatkan akses atau harus berbayar,” ucapnya.

Kedua, disparitas terjadi antarwilayah yakni daerah yang rentan miskin dan berada di luar Pulau Jawa tentu pemulihannya akan lebih lambat dibandingkan  dengan daerah di Pulau Jawa khususnya kota besar yang akses terhadap vaksin relatif baik.

Untuk itu, Bhima mendorong melakukan perbaikan  kebijakan vaksinasi Covid-19. Pasalnya, ia menilai pemerintah kembali mengulang  kesalahan yang sama seperti 2021 lalu dengan  memunculkan rencana booster vaksin berbayar bertujuan untuk meringankan beban APBN.

“Ini artinya mengulang kesalahan yang sama yang sudah direvisi  dan sekarang muncul lagi,” tukasnya.

Ia menilai, sebetulnya pemerintah masih memiliki kapasitas untuk memberikan vaksin itu secara gratis  hingga mencapai  herd immunity atau kekebalan kelompok terbentuk. Sayangnya, pemerintah mengalokasikan APBN 2022 ini tidak relevan dengan penanganan Covid-19.

Dikatakan  Bhima, alokasi APBN 2022 lebih menitikberatkan pada  pembangunan infrastruktur dan belanja negara bersifat birokratis seperti belanja pegawai dan  barang.

“Jadi dari situ kita bisa melihat bahwa ada alokasi anggaran tidak tepat yang harusnya fokus vaksinasi masih tersisa ini karena beberapa penduduk yang belum divaksin terutama kalangan rentan, harusnya 100% ditanggung oleh negara dan menjadi prioritas baru membicarakan vaksin booster,” ucapnya.

Ia juga menambahkan, selama masih ada penduduk yang belum mendapat vaksin Covid-19 lengkap, maka pemberian vaksin booster saat ini belum mendesak.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : BeritaSatu.com

BAGIKAN