JAKARTA, investor.id - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif secara tegas memberikan arahan kepada Direktur Pembinaan Pengusahaan Batu Bara, Lana Saria yang baru dilantik. Apa katanya?

“Direktur Batu Bara diminta menjaga kebijakan domestic market obligation (DMO) dan keandalan pasokan batu bara yang diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri," kata Arifin usai melantik 10 pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon II) Kementerian ESDM di Jakarta, Senin (10/1).

DMO atau alokasi kebutuhan dalam negeri ditetapkan Kementerian ESDM sebesar 25% dari tingkat produksi batu bara. Arifin bahkan memberi arahan jelas kepada Lana untuk menjatuhkan sanksi bagi perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban DMO.

"Bagi badan usaha yang tidak memenuhi kontrak (DMO) agar diberikan sanksi sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku," tegas dia.

Peraturan sanksi DMO tercantum dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 139.K/HK.02/MEM.B/2021 tentang Pemenuhan Kebutuhan Batu Bara. Beleid tersebut memuat ketentuan larangan ekspor batu bara maupun besaran denda yang dikenakan.

Berdasarkan catatan Investor Daily, sebanyak 34 perusahaan batu bara telah terkena sanksi larangan ekspor pada Agustus 2021. Pada awal 2022 ini, Kementerian ESDM mengeluarkan kebijakan larangan ekspor batu bara selama satu bulan penuh.

Kebijakan itu diterapkan seiring terjadinya krisis pasokan batu bara ke pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) milik PLN. Larangan ekspor sedang dievaluasi setelah stok batu bara di PLTU kembali normal.

Editor: Abdul Aziz (abdul_aziz@investor.co.id)

Baca Berita Lainnya di GOOGLE NEWS