Menu
Sign in
@ Contact
Search

×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Bawean, Gresik, Jawa Timur. Foto ilustrasi: Istimewa

Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Bawean, Gresik, Jawa Timur. Foto ilustrasi: Istimewa

Panel Listrik Tenaga Surya Kunci Transisi Energi Terbarukan

Selasa, 11 Januari 2022 | 22:12 WIB
Leonard AL Cahyoputra (leonard.cahyoputra@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id - Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan (RUU EBT) saat ini sedang digodok di parlemen. Sejak RUU EBT dinyatakan masuk ke dalam Prolegnas Prioritas tahun 2021, banyak pihak berupaya mendorong agar RUU ini bisa segera disahkan.

Sebagai bagian dari Rencana Strategis Energi Nasional menuju bauran energi baru dan terbarukan sebanyak 23% di tahun 2025, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berupaya untuk mendorong pemanfaatan panel tenaga surya di berbagai fasilitas publik. Ini langkah konkret yang dilakukan pemerintah dalam upaya transisi energi menuju energi terbarukan.

Peneliti Spesialis Teknologi Energi & Kendaraan Listrik, Institute for Essential Services Reform (IESR), Idoan Marciano, menjelaskan, pembangkit Listrik Tenaga Surya (atau PLTS) memang salah satu sumber energi terbarukanyang paling potensial untuk dimanfaatkan di Indonesia.

Pertama, karena sumber energi terbarukan ini memiliki potensi teknis terbesar di Indonesia. Kedua, karena sangat scalable,sehingga memungkinkan untuk digunakan dari skala terkecil hingga besar. PLTS bisa diadopsi untuk skala residensial maupun bisnis dan industri.

"Ketiga, PLTS ini juga lebih padat energi dibanding sumber EBT lain, sehingga pemanfaatannya tidak membutuhkan lahan yang terlalu besar, dan penempatannya pun fleksibel,” kata dia dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Selasa (11/1/2022).

Idoan menerangkan, ada banyak implementasi panel listrik tenaga surya yang sudah dikembangkan, mulai dari sumber listrik untuk green building sampai dengan sumber energi untuk penerangan lalu lintas dan fasilitas publik lainnya.

Selain itu, masyarakat juga perlu memahami bahwa sumber listrik dari batubara seperti yang disediakan Perusahaan Listrik Negara (PLN), memperburuk kualitas udara sehingga sumber listrik harus segera dialihkan dan sosialisasi terkait manfaat dari tenaga surya juga perlu ditingkatkan.

Dia melihat perlu adanya perubahan paradigma dan persepsi terkait panel surya ini. Di Indonesia, masyarakat yang mampu membeli PLTS kebanyakan masih belum mengetahui dan/atau belum menganggap ini sebagai sesuatu yang relevan dengan kebutuhan mereka.

Untuk itu, perlu ada gerakan literasi dari pemerintah agar masyarakat bisa melek akan manfaat PLTS, hal-hal teknis dan skema pembiayaan yang ada. Selain itu, pemerintah juga perlu memberikan insentif finansial untuk masyarakat agar penerapan PLTS bisa lebih masif, mengingat bahwa harga yang terjangkau tetap menjadi faktor utama untuk beralih ke PLTS.

"Kenapa saya optimis? Karena saya melihat ke depannya harga PLTS pasti akan jadi lebih murah secara global. Diperlukan juga proyek percontohan agar orang bisa terdorong untuk mengadopsi pemanfaatannya. Harapannya adalah ketika masyarakat Indonesia melihat ada efek yang baik dari pemanfaatan PLTS mereka akan ikut menerapkannya,” kata Idoan.

Sejauh ini, teknologi tenaga surya yang digunakan untuk penyelenggaraan transportasi publik yang berbasis listrik baru dilakukan Tiongkok di Shenzhen. Khususnya untuk transportasi dalam kota.

Dia menerangkan, salah satu tantangan terbesar dalam penyelenggaraan transportasi publik menggunakan tenaga surya adalah keterbatasan durasi operasional kendaraan. Tapi sebenarnya, tantangan ini bisa diatasi jika ketersediaan stasiun pengisian baterai kendaraan listrik menggunakan tenaga surya bisa diperluas.

Rencananya, pemerintah akan membangun 900 ribu stasiun pengisian baterai dan 6 ribu fast charging station untuk kendaraan listrik sampai dengan 2035.

“Ini yang menjadi perhatian utama kami agar upaya menggunakan kendaraan listrik jangan sampai malah mendorong peningkatan emisi karbon. Maksudnya, untuk sektor transportasi, listriknya sebisa mungkin dihasilkan dari energi terbarukan. Karena selama ini, listriknya masih mayoritas dari batu bara. Selain itu, kendaraan yang tidak bisa beralih ke kendaraan listrik bisa menggunakan bahan bakar alternatif seperti clean fuels,” kata Idoan.   

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN