Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Diskusi

Diskusi "Peluang dan Tantangan Sektor Perumahan Tahun 2022," di Jakarta, Jumat (15/1/2022)

PBG Tak Kunjung Selesai, Backlog Perumahan Bakal Meningkat

Sabtu, 15 Januari 2022 | 13:41 WIB
Imam Mudzakir (imam_koran@investor.co.id)

JAKARTA, Investor.id - Backlog atau kebutuhan rumah yang masih tinggi mencapai 11,4 juta unit, diperkirakan bakal meningkat tahun depan. Hal ini seiring dengan peralihan penerapan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sebagai pengganti IMB (Izin Mendirikan Bangunan) yang belum terselesaikan.

Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang Perumahan Dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah mengatakan, kebijakan pemerintah mengeluarkan aturan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sebagai pengganti dari IMB (Izin Mendirikan Bangunan) yang merupakan turunan dari UU Cipta Kerja, justru menghambat sektor pemulihan  sektor properti.

“Meski properti ini teruji tahan terhadap badai krisis bukan berarti tidak ada masalah besar. Justru aturan pemerintah mengeluarkan PBG menjadi masalah baru dan lebih rumit dari IMB,” kata Junaidi dalam Diskusi “Peluang dan Tantangan Sektor Perumahan Tahun 2022,” di Jakarta, Jumat (15/1/2022).

Menurut Junaidi, bila pemerintah melihat properti sebagai bagian strategis, seharusnya permasalah PBG ini bisa cepat selesai. Justru saat ini, banyak pemerintah daerah yang belum siap, bahkan aturannya belum dibuat oleh pemda Bersama DPRD.

“Kalaupun dibuat aturan perda, tentu butuh waktu yang lama minimal enam bulan untuk dibahas dan belum lagi anggaran untuk membuat perda, jadi PBG ini justru menghambat sektor properti bila tidak diselesaikan segera. Perizinan yang belum bisa terlaksana akibat proses PBG yang sampai sekarang belum jelas,” kata Junaidi.

Permasalahanya, imbuh Junaidi, industri ini kurang dapat perhatian. Belakangan baru disadari bahwa kontribusi industri properti sangat bagus. Ia berharap  pandangan positif bagi industri ini berlangsung untuk seterusnya.

“Jika dulu kuota kurang, seharusnya hal ini tidak terjadi lagi, mengingat industri ini sangat strategis dan melibatkan banyak tenaga kerja padat karya. Dalam situasi sekarang, tenaga kerja padat karya di sektor properti dapat bertahan,” kata dia.

Setelah berlakunya UU Cipta Kerja, banyak aturan turunannya menjadi hambatan bagi pengembang. Hal tersebut dipandang wajar karena harus menyesuaikan dengan aturan baru, namun ternyata efeknya luar biasa besar. Regulasi turunan UU Cipta Kerja yang diharapkan mempercepat dan mempermudah, namun ternyata menjadi penghambat.

Menurutnya, perlu ada koordinasi lintas kementerian. Saat ini ada lima kementerian yang terkait dengan PBG. Jika tidak ada sinergi lintas kementerian, backlog di tahun depan akan semakin besar. “Dampak PBG ini baru terlihat di tahun depan,” kata dia.

Junaidi mengkhawatirkan akan terjadi kepanikan pengembang jika PBG tidak segera selesai. Untuk itu, harus ada harmonisasi lintas kementerian dalam upaya kemudahan investasi terkait perizinan.

“Pemerintah harus memberi masa transisi jika PBG belum bisa terlaksana. Bila pertumbuhan properti melorot, maka industri strategis ini akan turun. Jika tidak ada masa transisi, bisa terjadi kekosongan satu tahun dan backlog akan membengkak,” katanya.

Pihak Real Estat Indonesia (REI) juga mengakui Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) menjadi salah satu dari sekian  hambatan yang bisa menyulitkan  sektor properti bangkit kembali.  “Mayoritas daerah belum menetapkan Perda Retribusi PBG. Kalau  pemerintah tidak memastikan Perda PBG ini selesai di bulan Januari, maka akan berdampak pada produksi rumah dan serapan insentif PPN DTP,” kata Wakil Ketua Umum DPP REI, Danni Wahid.

Danni juga mengusulkan agar dilakukan relaksasi terhadap syarat PBG. Berikutnya ia meminta  kenaikan harga rumah subsidi dan rusun untuk tahun 2022 segera ditetapkan. REI juga meminta pemerintah  fokus pada pengadaan fasilitas pembiayaan untuk non fixed income (sektor informal) dengan memperbanyak kuota BP2BT. Menurutnya sektor informal perlu mendapat perhatian lebih karena jumlahnya semakin banyak terutama selama masa pandemi.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Himperra (Himpunan Pengembang Pemukiman Dan Perumahan Rakyat) Endang Kawidjaja mengatakan, sektor properti harus survive di masa pandemi yang telah berlangsung hampir dua tahun ini.

Dalam kondisi seperti ini, imbuhnya, Pemerintah harus menjadi lokomotif sektor perumahan, terutama rumah subsidi untuk MBR. Pada tahun 2022 ini, agar target 230 ribu unit dapat tercapai, Himperra mengusulkan dilakukan transisi pada tiap perubahan aturan/NSPK (norma standar prosedur dan kriteria). Misalnya, pengalihan dana FLPP dari PPDPP ke BP Tapera yang memerlukan trial run agar transisi berjalan lancar.

Endang menilai, peralihan IMB menjadi PBG juga dinilai gagal. Beda halnya  bila transisi dilakukan sejak awal. Selain itu, Himperra juga mengusulkan sistem one-submission permit (OSP) untuk rumah subsidi dan penyeragaman skema pembayaran agar efektif dan efisien.

Endang juga menyoroti dampak UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang belum sesuai harapan, bahkan cenderung menghilangkan jejak panjang lex specialis bisnis rumah subsidi.

“Rumah FLPP makin lama makin sulit. Di satu sisi, rumah dituntut harus berkualitas, tetapi harga tidak naik dalam dua tahun terakhir. Saya khawatir jika ini berlanjut, tak ada lagi pengembang yang mau membangun rumah subsidi,” terang Endang Kawidjaja.

Sementara itu Ketua Umum DPP Aliansi Pengembang Perumahan Nasional (Appernas) Jaya, Andre Bangsawan mengeluhkan peraturan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) yang sudah diberlakukan sebagai pengganti IMB, tetapi sistem tidak mendukung.

“Pihak pemda tidak dapat mengeluarkan PBG dengan alasan Perda Pemberlakukan tarif PBG belum terbit dan Pemda tidak mau memberlakukan tarif PBG Rp0, sehingga pengembang stagnan tidak dapat meneruskan kegiatan pembangunan,” ujar Andre.

Terkait adanya pengalihan pengelolaan dana FLPP dari PPDPP kepada BP-TAPERA, Andre mengharapkan tidak menghambat proses akad KPR-FLPP. Dia mencontohkan saat ini pengembang masih belum bisa memproses akad dan pencairan, yang bisa saja berimbas pada kinerja SDM sektor peroperti.

Muhammad Syawali, Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang dan Pemasar Rumah Nasional (Asprumnas) berharap peralihan FLPP dari PPDPP ke BP Tapera dapat melanjutkan program yang selama ini telah berjalan, dan bahkan dapat ditingkatkan.

“Kami juga sangat mengapresiasi PPDPP yang sangat luar biasa dalam melayani kami dari kalangan pengembang dan selalu memberikan solusi dari berbagai permasalahan yang dihadapi di lapangan,” katanya.

Terkait backlog, Syawali mengatakan bahwa data yang disajikan pemerintah tidak sesuai dengan kondisi di lapangan, dengan  jumlah backlog lebih banyak. Untuk mengatasi backlog, dia menyarankan agar para pemangku kepentingan sektor properti Tanah Air melakukan kolaborasi.

“Asprumnas berkomitmen untuk mendukung semua program perumahan rakyat yang diinisiasi Pemerintah agar rakyat, terutama MBR, bisa mendapatkan hunian yang layak dan terjangkau,” ujarnya.

Editor : Fajar Widhi (fajar_widhi@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN