Menu
Sign in
@ Contact
Search

×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Astera Primanto Bhakti

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Astera Primanto Bhakti

Kualitas SDM Belum Memadai Hambat Belanja Daerah

Kamis, 20 Januari 2022 | 19:47 WIB
Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id - Dirjen Perimbangan Keuangan Astera Primanto Bhakti mengatakan dana pemerintah daerah (pemda) yang mengendap di perbankan hingga akhir tahun 2021 mencapai Rp 113,38 triliun di perbankan. Angka ini menurun Rp 90,57 triliun dari posisi November 2021 tetapi posisi Desember 2021 merupakan saldo akhir tahun tertinggi dalam tiga tahun terakhir.

“Kapasitas SDM (sumber daya manusia) yang belum optimal antara lain keterlambatan di dalam proses lelang serta lambannya penyelesaian administrasi,” ucap Astera dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR pada Kamis (20/1). .

Bila dirinci saldo dana pemda di perbankan pada Desember 2021 Rp 113,38 triliun berlokasi 34,87% di provinsi , 50,34% di kabupaten, dan 14,79% di kota. Dari sisi pemerintahan yang memiliki persentase simpanan terbesar pada akhir tahun, besaran saldo kabupaten terus meningkat mulai Rp 41,47 triliun pada Desember 2016 sampai dengan Rp 57,07 triliun pada Desember 2021.

Per jenis simpanan, komposisi dana di perbankan dalam bentuk giro masih dominan di bulan Desember 2021 sebesar 91,51% yang biasa digunakan untuk pembayaran kegiatan/proyek bernilai besar, 6% dalam bentuk deposito, dan sisanya 2,48% dalam bentuk tabungan.

“Kalau kita lihat dari saldo yang ada sebetulnya intensi daripada daerah sudah kelihatan karena porsinya itu yang terbanyak ada di giro. Tetapi setelah itu sampai dicairkannya ini juga makan waktu ini juga tidak segera dimanfaatkan,” kata Astera.

Bila dibandingkan dengan Desember 2020 terdapat kenaikan sebesar Rp 19,41 triliun (20,66%). Pada 2019-2021 saldo rata-rata dana pemda di perbankan pada akhir tahun sebesar Rp 102,95 triliun.

Astera mengatakan personil pengelola keuangan kurang sigap dalam memenuhi target yang dicanangkan. Pengelola keuangan pada organisasi dan perangkat daerah masih banyak melakukan kesalahan-kesalahan administrasi.

“Sehingga berkas perlu diperbaiki dan menghambat pelaporan penyerapan,” imbuh Astera.

Dalam pelaksanaan belanja di daerah penagihan kontrak oleh penyedia barang dan jasa atas proyek fisik cenderung dilakukan sekaligus di akhir masa pekerjaan sehingga baru bisa direalisasikan dan dicatat pada akhir tahun.

“Hal ini menyebabkan posisi kasa cukup besar namun apabila didalami ternyata masih ada peruntukan pembayaran pemda kepada penyedia/pihak ketiga,” ucap Astera.

Menurutnya kondisi politik daerah sebagai implikasi dari pilkada, pemerintah daerah cenderung lebih hati-hati dalam melaksanakan pengeluaran menunggu arahan pejabat baru, menyesuaikan komposisi belanja dan kegiatan disesuaikan dengan janji politiknya. Selain itu hubungan eksekutif dan legislatif yang kurang harmonis juga menyebabkan proses perubahan anggaran terhambat.

“Ini bergantung kepada leadership kepala daerah bagaimana mengelola (kondisi politik) itu,” ucapnya.

Selain itu rigiditas perubahan anggaran yang memerlukan persetujuan legislatif (kegiatan besar). Hal ini menyebabkan ruang gerak dalam pengelolaan anggaran. Berbeda dengan belanja pusat, selama tidak mengubah alokasi anggaran dalam 1 program tidak perlu pembahasan dengan DPR, untuk APBN perubahan dalam jenis belanja juga harus pembahasan dengan DPRD.

Kemenkeu melakukan sejumlah strategi percepatan belanja daerah agar belanja daerah bisa berjalan lebih baik di tahun 2022. Pertama yaitu joint monitoring dan evaluasi penyerapan belanja APBD dilaksanakan sejak awal tahun. Langkah ini dilakukan Kemenkeu, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian/Lembaga terkait. Sehingga monitoring belanja daerah bisa lebih optimal.

“Harapannya kita bisa bersama-sama memantau,” kata Astera.

Kedua yaitu percepatan penetapan APBD TA 2022 peraturan daerah APBD tahun 2022 sudah ditetapkan paling lambat 31 Desember 2021. Dengan terpenuhinya alokasi belanja wajib pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan belanja wajib lainnya untuk pelayanan publik.

Ketiga yaitu memperkuat aspek pengawasan. APIP melakukan review dan pengawasan APBD untuk pemulihan ekonomi daerah dan memastikan terpenuhinya anggaran belanja wajib yang diamanatkan peraturan perundang-undangan, serta bersinergi dengan BPKPK dalam penguatan pengawasan. Keempat yaitu mempercepat kontrak dan pembayaran hasil pekerjaan sesuai termin.

“Ini juga ada klausul yang harus dilakukan modifikasi agar bisa terjadi percepatan,” ungkap Astera.

Anggota Komisi XI DPR Fraksi Golkar Putri Komarudin mengatakan Kemenkeu dan pemda bisa menetapkan target eksekusi anggaran setiap bulan. Hal ini dilakukan agar dana daerah tidak menumpuk di perbankan hingga akhir tahun.

“Mungkin di tahun 2022 ini kita bisa menetapkan target setiap bulan. Kita juga bisa menggunakan anggaran yang masih tersimpan di perbankan sebagai indikator kinerja kemenkeu dalam hal ini DJPK dalam mengawal penggunaan anggaran di daerah,” ucap Putri.

Dia mengatakan langkah pemerintah menjalankan kebijakan transfer ke daerah dan dana desa merupakan langkah baik untuk menjaga keuangan daerah. Namun pemerintah juga perlu memastikan penggunaan anggaran tersebut.

“Anggaran nantinya akan diteruskan bagi belanja daerah yang bermanfaat bagi perputaran ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” kata Putri.

Putri juga mendorong agar Kemenkeu menyampaikan ke DPR daerah mana saja yang belum melakukan belanja daerah. Dalam hal ini DPR akan menjalankan fungsi pengawasan untuk berkoordinasi langsung ke pemerintah daerah untuk penggunaan dana belanja.

“Karena ini adalah daerah pemilihan kami dan kami bisa membantu DJPK untuk mengkomunikasikan dengan pemda. Kami sangat ingin dilibatkan dalam fungsi pengawasan,” ucapnya. 

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN