Menu
Sign in
@ Contact
Search

×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto

Airlangga: Pemerintah Tak Anggarkan Program PEN 2022 untuk Pembangunan IKN

Senin, 24 Januari 2022 | 12:56 WIB
Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah tidak mengalokasikan anggaran dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN ) 2022 untuk biaya pemindahan ibu kota negara (IKN).

“Terkait dengan IKN ini anggarannya yang ada di Kementerian PUPR yang saat ini ada. Memang diperkirakan bentuk fase pertama itu dibutuhkan dana sebesar Rp 45 triliun,” Airlangga dalam konferensi evaluasi PPKM pada Senin (24/1).

Dia mengatakan penggunaan anggaran pemindahan IKN akan dilakukan bergantung pada kebutuhan dan proses. Berdasarkan data dari ikn.go.id, estimasi awal, total pembiayaan IKN adalah Rp 465,86 triliun.

Skema pembiayaan diutamakan adanya peran tinggi dari swasta melalui Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sebesar Rp 252,5 triliun (54,2%), investasi swasta dan BUMN/D (secara langsung) sebesar Rp 123,2 triliun (26,4%) dari total kebutuhan pembiayaan pembangunan fisik IKN. Selebihnya Rp 90,37 triliun (19,4%) adalah pembiayaan dari APBN.

“Secara bertahap tergantung pada kebutuhan dan progres Bahwa dana itu yang ada di PUPR dan dan saat sekarang tidak ada tema untuk IKN dalam program PEN,” kata Airlangga.

Pemerintah menganggarkan Rp 451,64 triliun untuk program PEN 2022. Dana tersebut akan digunakan untuk bidang kesehatan (Rp 125,97 triliun), perlindungan masyarakat (Rp 150,8 triliun), dan penguatan ekonomi sebesar (Rp 174,87 triliun).

Sebelumnya Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan sampai saat ini pemerintah masih di tahap mempersiapkan anggaran untuk pembangunan IKN di Penajam Paser Utara. Pihaknya sudah membuat perencanaan pembangunan IKN namun pembangunan baru bisa dijalankan saat anggaran sudah tersedia.

"Sekarang ini belum ada anggaran untuk IKN. Jadi belum bisa kita lakukan apa-apa, kita persiapan saja," ucap Basuki.

Untuk tahap awal pembangunan akan difokuskan ke pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) dari 2021 sampai 2024. Adapun total luas ibu kota baru yang terletak di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur ini mencapai 256 ribu hektare.

"Kantor presiden, kantor wapres, kantor-kantor pemerintahan, DPR MPR, jalan-jalan kawasan, jalan menuju ke IKN dari Balikpapan, itu yang akan kita siapkan sampai dengan 2024," pungkas Basuki.   

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN