Menu
Sign in
@ Contact
Search

×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Pekerja sedang menyelesaikan bagunan perumahan di Sawangan, Depok, Jawa Barat/ Foto ilustrasi: Beritasatu Photo/Uthan AR

Pekerja sedang menyelesaikan bagunan perumahan di Sawangan, Depok, Jawa Barat/ Foto ilustrasi: Beritasatu Photo/Uthan AR

Ini Penyebab Backlog Perumahan dan Solusi Menguranginya

Selasa, 25 Januari 2022 | 10:16 WIB
Tri Listiyarini

JAKARTA, investor.id-Kepala Center of Macroeconomics and Finance Indef M Rizal Taufikurahman memaparkan, sedikitnya terdapat dua faktor penyebab backlog perumahan. Pertama, basis data (database) yang kurang memadai atau kurang valid. Kedua, kurang cepatnya penyerapan perumahan oleh masyarakat yang sebenarnya sangat membutuhkan.

Terkait basis data, kata Rizal, pemerintah sebenarnya telah menyediakan anggaran yang cukup untuk pembangunan perumahan bagi masyarakat yang belum memiliki rumah, misalnya melalui program rumah subsidi. Mestinya, rumah subsidi hanya bisa diakses oleh mereka saja, namun fakta di lapangan justru mereka yang berhak tidak bisa mengakses rumah subsidi, rumah subsidi malah jatuh kepada mereka yang sudah memiliki rumah pertama. Hal ini yang membuat backlog perumahan masih besar.

Sedangkan terkait kurang cepatnya penyerapan, pemicunya adalah kekurangmampuan masyarakat dari sisi pendanaan, termasuk dalam mengakses pinjaman perbankan, juga keterbatasan informasi yang diterima masyarakat, terutama kelompok masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Di sisi lain, perumahan yang dibangun kurang menarik dari sisi lokasi, infrastruktur, dan fasilitas/sarana dan prasarana lainnya. “Seringkali, lokasi rumah subsidi sangat jauh atau aksesnya terbatas dari tempat kerja calon pembeli, juga jauh dari pasar dan fasilitas pendidikan, atau ketika sudah dibangun tapi infrastruktur dasar, seperti air dan listrik, belum tersedia,” kata Rizal saat dihubungi Investor Daily, belum lama ini.

Solusi Prioritas

Menurut Rizal, solusi jangka pendek untuk mengurangi backlog perumahan, prioritas pertama adalah membenahi database. Misalnya, pemerintah perlu memiliki data by name by address, siapa saja yang berhak menerima rumah yang pengadaannya melibatkan APBN (rumah subsidi), data ini bisa diperoleh dari data BPJS Ketenagakerjaan atau Kementerian/Dinas Ketenagakerjaan. Perlu koordinasi antarinstansi terkait, baik pemerintah, pengembang, maupun perbankan, untuk saling verifikasi, klarifikasi, dan cek ulang dengan benar, sehingga hanya masyarakat yang berhak yang bisa mendapatkan rumah subsidi. Perlu juga dilakukan advokasi dan sosialisasi bahwa tidak semua masyarakat berhak atas rumah subsidi.

Prioritas kedua, menyiapkan stasiun informasi khusus, salah satunya untuk mengatasi keterbatasan informasi masyarakat akan rumah subsidi. “Setelah memiliki database yang valid, stasiun informasi berperan memberikan informasi kepada masyarakat tentang adanya rumah subsidi, perkara kemudian mereka tidak mengambil rumah tersebut itu persoalan lain,” jelas Rizal. Dengan cara ini maka anggaran pemerintah untuk program perumahan benar-benar terdistribusi dengan benar atau tepat sasaran.

Prioritas ketiga, sinkronisasi dan koordinasi kementerian/lembaga (K/L) guna memperkuat pembiayaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, seperti menyiapkan instrumen pembiayaan rumah murah.

Prioritas keempat, pemerintah membuat peta atau titik-titik lokasi yang menarik untuk perumahan atau setidaknya pemerintah memfasilitasi tersedianya infrastruktur dasar untuk lokasi perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pembukaan perumahan baru sejatinya juga bagian dari membuat ekonomi baru sehingga hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah.

Sedangkan solusi jangka menengah-panjang, kata Rizal, adalah dengan meninjau peta jala (roadmap) sektor perumahan yang berjalan apakah sudah tepat, menginventarisasi dan mencari masalah atau kendala yang dihadapi, memperbaiki target dengan berdasarkan database yang valid.

Untuk mengatasi backlog, Indonesia memang harus memiliki perencanaan yang visioner di bidang perumahan, paling tidak dalam 10 tahun ke depan tidak ada masyarakat yang tidak punya rumah layak huni, dengan memuat program-program terkait pembiayaan, kemudahan mengakses pembiayaan dan informasi rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau yang belum memiliki rumah. Juga, insentif bagi para pengembang, misalnya pengembang wajib menambah porsi rumah subsidi namun konsekuensinya pemerintah memberikan insentif berupa diskon pajak (BPHTB), percepatan sertifikat, dan fasilitasi lahan.

 

Editor : Tri Listiyarini (tri_listiyarini@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN