Menu
Sign in
@ Contact
Search

×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah

2021, Sebanyak 5.825 Penyandang Disabilitas Bekerja di BUMN dan Swasta

Kamis, 27 Januari 2022 | 01:26 WIB
Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id - Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan selama tahun 2021 terdapat 5.825 penyandang disabilitas bisa bekerja dengan layak. Jumlah ini meliputi 1.271 penyandang disabilitas telah bekerja di 72 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan 4.554 penyandang disabilitas telah bekerja di 588 perusahaan swasta.

Jumlah ini masih termasuk sedikit bila dibandingkan dengan jumlah penyandang disabilitas di Indonesia yang diperkirakan mencapai 16,5 juta, terdiri dari 7,6 juta laki-laki dan 8,9 juta perempuan.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan pihaknya terus memperkuat pengarusutamaan hak penyandang disabilitas atas pekerjaan dengan mendorong pemerintah,BUMN, Badan Usaha Milik Daerah, dan perusahaan swasta untuk mempekerjakan penyandang disabilitas.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 8 tahun 2016 pasal 53 bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, BUMN dan BUMD wajib mempekerjakan penyandang disabilitas paling sedikit 2% dari jumlah pegawai atau pekerja. Perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.

“Upaya dan kerjasama terus menerus dilakukan untuk menjamin partisipasi penuh dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas di dunia kerja, seperti pelatihan dan penempatan kerja bagi penyandang disabilitas di BUMN dan pembentukan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia,” ucap Ida dalam acara G20 Campaign: Engaging Persons With Disabilities For Inclusivity pada Rabu (26/1).

Ida mengatakan penyandang disabilitas lebih sulit mendapatkan pekerjaan, lebih berisiko mengalami kehilangan pekerjaan, dan memiliki lebih banyak tantangan untuk kembali bekerja setelah pemulihan ekonomi di masa pandemi.

Dari sisi perlindungan sosial, cakupan penyandang disabilitas untuk memiliki akses jaminan sosial menjadi tantangan karena masih rendahnya jumlah penerima manfaat, yaitu hanya 28% untuk kawasan Asia.

Situasi pandemi juga berdampak pada meningkatnya pekerjaan tidak berbayar, yang memperlebar kesenjangan yang sudah ada sebelumnya, terutama di kalangan perempuan penyandang disabilitas.

“Situasi ini dapat meningkatkan ketergantungan dan membatasi partisipasi penyandang disabilitas dalam masyarakat, serta berpotensi meningkatkan tingkat kemiskinan penyandang disabilitas jika kita tidak berusaha untuk memperbaiki situasi ini,” kata Ida.

Seluruh pihak harus melihat isu disabilitas sebagai isu hak asasi manusia. Penyandang disabilitas harus menikmati kesejahteraan dan pembangunan secara inklusif.

Oleh karena itu, Indonesia mengajak untuk melanjutkan proses pembangunan ekonomi dan sosial secara inklusif. Pandemi saat ini telah menunjukkan kondisi urgensi untuk perlunya hal tersebut. Krisis kesehatan telah menciptakan tekanan yang lebih besar pada sistem dan fasilitas sosial-ekonomi bagi mereka yang tidak bisa hidup secara mandiri.

“Kita harus memberikan dukungan bagi penyandang disabilitas dalam merumuskan rencana hidup mereka secara mandiri,” kata Ida.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan dalam kondisi pandemi Covid-19 kelompok disabilitas terutama perempuan dan anak-anak menjadi salah satu kelompok yang sangat terdampak kesulitan untuk memperoleh pekerjaan layak.

Kondisi ini tentu sangat berpengaruh terhadap mereka yang tinggal di negara berkembang karena 1 dari 5 perempuan memiliki kondisi disabilitas, 46% usia diatas 60 tahun memiliki disabilitas, 1 dari 10 anak-anak merupakan anak yang mempunyai kebutuhan khusus. 80% penyandang disabilitas tinggal di negara berkembang.

“Selain keterbatasan infrastruktur di negara berkembang kondisi para penyandang disabilitas juga diperparah dengan minimnya akses terhadap produk program jaminan sosial dan pendidikan,” ucap Airlangga.

Dia mengatakan 28% dari penyandang disabilitas memiliki jaminan sosial dan tidak lebih dari 1% di negara berpenghasilan rendah. Keterbatasan alat peraga, pendidikan, software, dan akses internet menjadi kendala bagi anak penyandang disabilitas. Khususnya untuk mengatasi hilangnya kesempatan belajar learning loss selama pandemi Covid-19.

“Mereka adalah anak-anak yang berkebutuhan khusus bukan berarti mereka tidak mampu mereka memiliki keterbatasan tetapi mereka tidak perlu dibatasi. Layaknya kita mereka adalah kelompok yang dapat menjadi mesin penggerak dan juga produktif secara ekonomi,” kata Airlangga. 

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN