Menu
Sign in
@ Contact
Search

×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
AMALIA ADININGGAR, Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas, dalam IEO 2022, Hipmi-Apkasi, Rabu (26/1/2022).

AMALIA ADININGGAR, Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas, dalam IEO 2022, Hipmi-Apkasi, Rabu (26/1/2022).

Pemindahan IKN akan Ciptakan Peluang Investasi

Kamis, 27 Januari 2022 | 01:11 WIB
Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional(PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyatakan adanya pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur akan memberikan ruang besar bagi seluruh pihak untuk melakukan investasi jangka menengah dan panjang.

“Ibu kota negara yang baru ini harus memberikan peluang investasi baik jangka menengah maupun panjang dan tentunya akan menciptakan kesempatan kerja baru,” ucap Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti dalam acara Indonesia Economic Outlook 2022, Ipmi-Apkasi hari ke-2, Rabu (26/1).

Dia mengatakan pembangunan IKN merupakan bagian dari mencapai visi 2045 untuk Indonesia menjadi negara maju. Dengan adanya IKN ini akan menjadi tolak ukur sebagai IKN yang cerdas, hijau, dan berkelanjutan, modern berstandar internasional. Dengan adanya pembangunan IKN diharapkan akan mempercepat pemulihan dan transformasi ekonomi nasional pasca Covid 19. Tahapan pemindahan IKN meliputi, dari 2022 sampai 2024, lalu 2025 sampai 2035, dan dari 2035 sampai 2045.

“Ini merupakan motivasi kita untuk mengubah orientasi pembangunan dari Jawa Sentris menjadi Indonesia Sentris,” ucap Amalia.

Menurutnya pemindahan IKN ini tidak sekedar memindahkan administrasi pemerintahan namun akan dilakukan dengan pengembangan sektor-sektor ekonomi di wilayah sekitar IKN.

Amalia mengatakan komponen yang dapat mendorong bergeraknya ekonomi di akibat dari ibukota negaranya adalah satu pembangunan infrastruktur di ibukota negaranya itu sendiri dan wilayah sekitarnya. Termasuk infrastruktur logistik dan maupun infrastruktur pendukung lainnya dan juga infrastruktur dasar.

“Tetapi tidak hanya pembangunan infrastruktur itu kita pun juga punya strategi pengembangan ekonomi di negara dan Kalimantan Timur. Dimana ini nantinya akan menjadi supporting development untuk ibu kota negara yang baru,” ucap Amalia.

Kementerian PPN/Bappenas memproyeksikan akan ada enam klaster di sekitar IKN yang akan yaitu industri teknologi bersih, farmasi terintegrasi, pertanian berkelanjutan , ekowisata, bahan kimia dan produk kimia, serta klaster energi rendah karbon.

Amalia mengatakan enam kluster ini akan didukung oleh dua klaster penunjang yaitu industri 4.0 dan juga pendidikan abad ke-21 (advance education). Dalam jangka panjang IKN di Kalimantan Timur ini akan diharapkan sebagai economic superhub yang menjadi satu penggerak dan menciptakan economic domestic value chain.

“Di mana domestic value chain akan memperkokoh resiliensi dari ekonomi Indonesia. Nantinya akan menciptakan economic linkage antara 1 provinsi dengan provinsi lain yang lebih kuat,” kata Amalia.

AMALIA ADININGGAR, Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas, dalam IEO 2022, Hipmi-Apkasi, Rabu (26/1/2022).
AMALIA ADININGGAR, Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas, dalam IEO 2022, Hipmi-Apkasi, Rabu (26/1/2022).

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad mengatakan dalam pembangunan IKN nanti pemerintah perlu mengoptimalkan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Adapun estimasi awal, total pembiayaan IKN adalah Rp 465,86 triliun. Skema pembiayaan diutamakan adanya peran tinggi dari swasta melalui KPBU sebesar Rp 252,5 triliun (54,2%), investasi swasta dan BUMN/D (secara langsung) sebesar Rp 123,2 triliun (26,4%) dari total kebutuhan pembiayaan pembangunan fisik IKN. Selebihnya Rp 90,37 triliun (19,4%) adalah pembiayaan dari APBN.

“Sayangnya kalau skema KPBU, ini lebih banyak berhasil dalam pembangunan jalan tol. Tetapi untuk infrastruktur dasar tantangannya jauh lebih sulit begitu karena belum ada best practice. Diharapkan swasta murni yang ikut berpartisipasi,” ucap Tauhid.

Dia melihat masih terdapat sejumlah kendala untuk pengembangan investasi di IKN baru. Salah satunya adalah dari segi upah dimana masih lebih menarik di Pulau Jawa dari Kalimantan. Sebab jauh lebih rendah daripada Kalimantan.

“Kalau ada industri baru di sana tentu tidak akan sangat sulit bisa jauh lebih cepat dan berkembang, karena cost-nya sudah sangat tinggi,” ucapnya. 

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN