Menu
Sign in
@ Contact
Search

×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Menkominfo Johnny G Plate. (IST)

Menkominfo Johnny G Plate. (IST)

Jadi Enabler Masyarakat Industri 4.0, Kominfo Perkuat Komitmen dan Kolaborasi

Sabtu, 29 Januari 2022 | 15:57 WIB
Yustinus Paat

JAKARTA, investor.id   - Menteri Kementerian Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate mengatakan Kementerian Kominfo menjadi enabler bagi masyarakat Indonesia memasuki era industri 4.0. Karena itu, kata Johnny, pihaknya memiliki komitmen yang kuat serta kolaborasi dengan kementerian, lembaga dan ekosistem dalam menjalankan tugas tersebut.

“Bangsa kita bahkan di seluruh dunia akan terus membicarakan digitalisasi. Untuk Indonesia, tugas utama dan landasan dasarnya dipercayakan kepada kita, karena Kominfo adalah enabler untuk masyarakat Indonesia masuk ke industri 4.0,” ujar Johnny dalam keterangannya, Sabtu (29/1/2022).

Menteri Johnny menekankan tugas Kementerian Kominfo menyediakan ekosistem digital dari hulu ke hilir, mencakup pembangunan infrastruktur telekomunikasi hingga memastikan kualitas talenta digital nasional. Apalagi, kata dia, Presiden Jokowi telah memberikan tugas kepada pihaknya untuk membangun infrastruktur telekomunikasi hingga penyiapan regulasi atau payung hukum yang memadai di awal Tahun Anggaran 2022.

“Kita diberikan tanggung jawab untuk memastikan ketersediaan infrastruktur ICT yang merata di seluruh wilayah Tanah Air, dan juga memastikan bahwa hilirisasi infrastruktur ICT harus sudah dimanfaatkan dan digunakan secara optimal dan maksimal,” tegas Johnny.

Menurut dia, pembangunan infrastruktur dan hilirisasi pemanfaatannya oleh masyarakat, juga harus diimbangi dengan ketersediaan talenta digital nasional. Johnny mengakui pihaknya tentu tidak bekerja sendiri dalam membangun kualitas talenta digital karena banyaknya kementerian, lembaga dan ekosistem yang terlibat.

"Akan tetapi, menjadi tugas kita untuk memberikan stimulus agar ketersediaan baik jumlah dan kualitas sumber daya manusia digital kita tercukupi,” tutur dia.

Selain itu, Kementerian Kominfo mendapatkan tugas dan tanggung jawab dalam memastikan tata kelola sumber daya spektrum frekuensi yang optimal dan efisien. Hal itu merupakan proyeksi kebutuhan digitalisasi yang begitu besar.

“Kita mengadopsi teknologi-teknologi baru, tapi tata kelola sumber daya spektrum frekuensi dipercayakan pada Kementerian Kominfo. Tidak saja sebagai penerimaan negara, tetapi untuk menjadi landasan dasar pembangunan telekomunikasi nasional dan dampak berganda serta multiplier effect dari kepercayaan itu,” jelas Johnny.

Menurut Johnny, tugas penting Kementerian Kominfo memastikan ketersediaan payung hukum yang memadai. Karena itu, pihaknya menyatakan arti penting kerja sama dengan berbagai lembaga negara dan mitra kerja atau ekosistem.

“Tujuannya mengantar Indonesia memasuki era digital melalui partisipasi masyarakat yang optimal. Termasuk memastikan mitigasi atas dampak dari digitalisasi, sehingga ruang digital nasional kita bermanfaat dan berguna. Bapak Presiden mempercayakan tugas dan tanggung jawab ini kepada Kementerian Kominfo dan kita mempertanggungjawabkannya kepada Bapak Presiden dan kepada masyarakat, bangsa dan negara,” tandasnya.

Apresiasi Lembaga

Lebih lanjut, Menteri Johnny mengingatkan jajarannya agar tetap melaksanakan good governance dalam pelaksanaan tugas Kementerian Kominfo. Menurutnya, hal itu penting sebagai bekal melakukan kolaborasi dan koordinasi antar-kementerian dan lembaga terkait.

“Dalam dua tahun terakhir, Kementerian Kominfo mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak. Beberapa waktu yang lalu saya menghadiri pertemuan dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan kepada kita diberikan penilaian akan laporan keuangan Kementerian Kominfo, termasuk yang diapresiasi bahwa laporan keuangan kita berada di tingkat 97%,” tuturnya.

Johnny menjelaskan berdasarkan laporan BPK hanya ada tiga kementerian yang mencapai tingkat penilaian 97%, salah satunya Kementerian Kominfo.

“Pengamatan, monitoring dan evaluasi atas kinerja dan tata kelola keuangan negara di Kementerian Kominfo juga menjadi alasan dan landasan rekomendasi untuk dipercayakan alokasi Belanja Negara yang lebih besar,” ungkapnya.

Dalam dua tahun terakhir, Kementerian Kominfo termasuk satu dari sembilan kementerian dan lembaga yang dipercaya menerima DIPA secara langsung di Istana Negara sebagai salah satu pengguna anggaran terbesar.

“Sejalan dengan besarnya anggaran, tentu disertai dengan tantangan dan tanggung jawab. Semua ini akan kami implementasikan dalam bentuk koordinasi, daya tahan, dan daya dukung yang kuat, kerjasama dan kolaborasi yang memadai,” tandas Johnny.

Menkominfo menjelaskan dukungan anggaran untuk pembangunan sektor komunikasi dan informatika sejalan dengan kebutuhan digitalisasi agar masyarakat Indonesia memiliki kemampuan adaptasi yang lebih baik.

“Kemampuan untuk meletakkan, penyesuaian dan penentuan arah baru yang tepat. Hal ini sejalan dengan arahan Bapak Presiden bahwa semakin cepat belanja APBN, semakin efektifnya stimulus APBN bagi perekonomian nasional. Kementerian Kominfo merupakan satu dari 9 kementerian lembaga penyumbang stimulus terbesar bagi perekonomian nasional,” pungkasnya. 

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : BeritaSatu.com

BAGIKAN