Menu
Sign in
@ Contact
Search
Menteri Keuangan sekaligus Ketua KSSK Sri Mulyani.

Menteri Keuangan sekaligus Ketua KSSK Sri Mulyani.

Jurus KSSK Pulihkan Ekonomi secara Merata

Rabu, 2 Februari 2022 | 11:00 WIB
Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id – Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menyatakan upaya pemulihan ekonomi dilakukan secara merata di semua sektor dan semua daerah. Namun, kecepatan pemulihan dari berbagai sektor masih sangat tergantung pada jenis aktivitas usaha dan dampak dari pandemi terhadap sektor-sektor tersebut.

Menteri Keuangan sekaligus Ketua KSSK Sri Mulyani Indrawati mengatakan, KSSK akan terus meneliti dan kemudian merumuskan langkah-langkah dalam rangka meminimalkan dampak pandemi covid-19 terhadap perekonomian. “Pada saat bersamaan memulihkan perekonomian yang lebih merata antar berbagai sektor dan antar berbagai daerah di Indonesia,” ucap Sri Mulyani dalam konferensi pers KSSK: Hasil Rapat Berkala KSSK I Tahun 2022 pada Rabu (2/2).

Baca juga: KSSK: Tingkat Intermediasi Perbankan Pengaruhi Pemulihan Ekonomi

Untuk sektor properti, anggota KSSK yaitu Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) menjalankan pemulihan sektor tersebut melalui kewenangan kerja masing-masing. Kemenkeu menjalankan kebijakan dalam bentuk insentif pajak pertambahan nilai untuk perumahan. BI memperkuat kebijakan tersebut melalui pelonggaran Loan To Value/Financing To Value (LTV/FTV). OJK terkait Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) ketentuan tarif premi asuransi dan uang muka perusahaan.

“Ketentuan ATMR dan uang muka perusahaan pembiayaan dilakukan oleh OJK untuk bersama-sama dengan pemerintah dan kebijakan BI mendorong sektor properti dengan mengucurnya kredit di bidang properti yang mencapai Rp 465,55 triliun hingga Desember 2021,” kata Sri Mulyani.

Baca juga: Di Pertemuan Industri Jasa Keuangan, Jokowi Sebut Fase Penting Pemulihan Ekonomi

Untuk sektor otomotif, Kemenkeu memberikan insentif Pajak Penjualan Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PpnBM DTP) untuk sektor otomotif dengan kelompok tertentu atau kualifikasi tertentu. Kebijakan pemerintah ini di bidang insentif PpnBM dikolaborasikan pelonggaran ATMR dan uang muka perusahaan pembiayaan yang dilakukan oleh OJK serta pelonggaran uang muka kredit oleh BI.

“Langkah tersebut telah mendorong realisasi kredit kendaraan bermotor mencapai Rp 97,45 triliun hingga Desember 2021. Capaian tersebut sejalan dengan peningkatan penjualan mobil pada 2021 mencapai 863,3 ribu dibandingkan dengan penjualan 578,3 ribu pada tahun 2021,” ujarnya.

Editor : Jauhari Mahardhika (jauhari@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

Baca berita lainnya di GOOGLE NEWS

BAGIKAN
×
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com