Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Warga membawa jerigen kosong untuk mengantri minyak goreng curah di halaman Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur, Kamis (3/2/2022). Foto ilustrasi: BeritaSatuPhoto/Joanito De Saojoao

Warga membawa jerigen kosong untuk mengantri minyak goreng curah di halaman Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur, Kamis (3/2/2022). Foto ilustrasi: BeritaSatuPhoto/Joanito De Saojoao

PANGGIL TIGA PEMAIN BESAR

KPPU Kejar Alat Bukti Kartel Minyak Goreng

Minggu, 6 Februari 2022 | 11:17 WIB
Aris Cahyadi (aris_cahyadi@investor.co.id) ,Leonard AL Cahyoputra (leonard.cahyoputra@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id – Harga minyak goreng (migor) yang tak kunjung turun mendorong Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memanggil tiga perusahaan migor besar, Jumat (4/2), untuk mengusut dugaan kartel di industri ini. Dalam tahap prapenyelidikan ini, fokus KPPU adalah mencari keterangan dan alat bukti dugaan kartel.

Jika alat bukti ditemukan, proses prapenyelidikan dugaan persaingan usaha tidak sehat industri migor bisa naik ke level penyelidikan. Dari tiga perusahaan yang dipanggil KPPU, hanya satu yang datang, sedangkan sisanya minta pertemuan dijadwalkan ulang. KPPU tidak bersedia merilis nama-nama perusahaan yang dipanggil.

Advertisement

Baca juga:  Sinyal Kartel Minyak Goreng

Berdasarkan kajian KPPU, terdapat struktur pasar oligopolistik di sektor migor. Saat ini, empat pemain besar migor menguasai 46% pasar. Bahkan, KPPU menemukan indikasi kenaikan harga serempak dilakukan pelaku usaha pada akhir tahun lalu. Faktor ini membuat KPPU membawa persoalan ini ke ranah penegakan hukum sejak 26 Januari 2022. Apalagi, dugaan persaingan usaha tidak sehat membuat harga migor sulit turun, kendati pemerintah telah mengeluarkan sejumlah kebijakan.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Foto: kppu.go.id
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Foto: kppu.go.id

Tahap awal, pemerintah mengeluarkan kebijakan satu harga migor Rp 14 ribu per liter untuk produk dalam kemasan melalui skema subdisi.

Selanjutnya, pemerintah merilis kebijakan domestic market obligation (DMO) dan domestic price obligation (DPO) minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan olein. Terakhir, pemerintah menetapkan harga tertinggi (HET) migor curah sebesar Rp 11.500 per liter, kemasan sederhana Rp 13.500 per liter, dan kemasan premium sebesar Rp 14 ribu per liter mulai 1 Februari 2022.

Faktanya, harga migor di pasaran tetap tinggi. Dari pantauan Investor Daily, harga migor kemasan bersubdisi Rp 14 ribu per liter di beberapa gerai ritel modern Jakarta dan Bekasi ludes. Kemudian, di Pasar Baru, Bekasi Timur, seperti dilaporkan Beritasatu,com, harga migor curah masih Rp 14 ribu per liter, jauh di atas HET. Pedagang berdalih masih menjual migor stok lama.

Baca juga: Pemkot Bekasi Awasi HET Minyak Goreng Sesuai Kebijakan Pemerintah

Di laman infopangan.jakarta.go.id, harga migor curah di Jakarta rata-rata mencapai Rp 19.295 per kilogram (kg). Harga migor curah tertinggi ada di pasar Mampang Prapatan Rp 21 ribu per kg, sedangkan termurah di Pasar Kramat Jati Rp 15 ribu per kg. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mendukung langkah KPPU mengusut dugaan kartel migor. Sebab, adalah suatu ironi, Indonesia sebagai penghasil CPO terbesar dunia, namun masyarakat sulit mendapatkan migor dengan harga terjangkau. Bahkan, YLKI setuju izin ekspor dan usaha perusahaan dicabut, jika terbukti melanggar aturan.

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi saat memberikan keterangan pers soal kebijakan pemerintah tentang harga minyak goreng di Gedung Ali Wardhana, Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (5/1/2022).  Foto: BeritaSatuPhoto/Joanito De Saojoao
Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi  . Foto: BeritaSatuPhoto/Joanito De Saojoao

Sementara itu, Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi meyakini, harga migor di pasar rakyat segera mengikuti HET. Hal tersebut dikatakan Mendag saat meninjau implementasi kebijakan HET migor di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur, Kamis (3/2).  Di sisi lain, ekonom menyoroti kebijakan DMO dan DPO pemerintah. Mereka menilai, kebijakan ini akan berdampak negatif ke rantai pasok industri CPO, mulai dari petani sawit hingga produsen. Kebijakan DMO berlaku wajib untuk seluruh produsen migor yang akan melakukan ekspor, yaitu sebesar 20% dari volume ekspor.

Adapun DPO yang ditetapkan Rp 9.300  per kilogram (kg) untuk CPO dan Rp 10.300 per kg untuk olein. Kebijakan DMO dan DPO tersebut mulai berlaku 27 Januari 2022.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama KPPU Deswin Nur menuturkan, pemanggilan tiga perusahaan migor menandakan dimulainya prosesnya pra-penyelidikan sebagai awal suatu penegakan hukum. Itu artinya, KPPU belum masuk ke penyelidikan dugaan kartel.

“Jadi kami belum punya daftar terlapor, belum ada pasal yang dituduhkan, dan belum ada pasar bersangkutan yang kami targetkan. Ini masih dalam tahapan mengumpulkan data,” kata dia.

Baca juga:  Pemerintah Tak Berdaya Hadapi Kartel Minyak Goreng

Menurut dia, keterangan terkait kondisi industri migor akan dikaitkan dengan perilaku pelaku usaha. Itu sebabnya, pekan ini dan pekan depan, KPPU masih fokus memanggil para produsen migor terkait. Dari sini, KPPU akan mengembangkan ke pelaku usaha lain, seperti distributor, ritel, dan lain-lain.

“Ini semua akan kami cari. Tujuannya untuk mencari minimal satu alat bukti pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat untuk bisa masuk ke tahapan penyelidikan,” kata dia.

Dia menuturkan, saat ini, produsen migor besar menghasilkan produk dalam kemasan dan terintegrasi dengan bisnis hulu. Ada juga kemungkinan mereka juga menjual migor curah. Bagi KPPU, susah memisahkan antara pemain migor kemasan dan curah. Dengan demikian, fokus KPPU ke produsen migor terlebih dahulu.

Produksi CPO pulih

Dia menyatakan, tidak ada batas waktu dalam tahap prapenyelidikan dugaan persaingan usaha tidak sehat. Sebab, KPPU membutuhkan keterangan sebanyak-banyaknya dari semua pihak yang terlibat di industri ini. KPPU, kata dia, tidak cuma bicara soal industri migor, melainkan juga CPO. Itu artinya, KPPU membutuhkan banyak informasi dari beberapa pihak.

“Lalu, bukti-bukti di lapangan harus kami cari, sehingga waktunya sangat dinamis, walaupun secara regulasi internal, proses ini dilakukan 3-6 bulan. Tapi, ini bisa terus diperpanjang, tergantung pada alat bukti yang kami temukan. Target kami minimal satu alat bukti, baru kami bisa lanjut ke proses lanjutannya,” kata dia.

Saat ini, dia menyatakan, KPPU kini fokus mengejar keterangan dari pemain migor. Tetapi, jika dibutuhkan, KPPU akan memanggil asosiasi terkait, seperti Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki). Adapun waktu penyelidikan dugaan kartel bisa 60 hari kerja dan bisa diperpanjang satu kali.

Baca juga: Minyak Goreng di Ritel Modern Mulai Langka

Lewat berbagai pemanggilan tersebut, kata dia, KPPU akan mendalami secara detail berbagai informasi awal terkait produsen serta informasi mengenai proses bisnis perusahaan yang eksis di industri migor dan konstruksi perilaku antipersaingannya, khususnya pada aspek pembentuk harga, validasi berbagai isu yang berkembang di pasar, dan yang berkaitan dengan potensi pelanggaran undang-undang.

Keseluruhan proses ini, kata dia, sangat dipengaruhi oleh keterangan dan alat bukti yang diperoleh serta kerja sama yang ditunjukkan oleh para pihak. Untuk itu, KPPU mengimbau agar para pihak patuh pada proses penegakan hukum yang berjalan

Dominasi Perusahaan Besar

Pola distribusi perdagangan minyak goreng
Pola distribusi perdagangan minyak goreng

Ketua KPPU Ukay Karyadi menjelaskan, hampir setengah pasar migor dikendalikan oleh empat produsen besar. Itu sebabnya, muncul dugaan kartel di industri migor.

Menurut dia, pelaku usaha terbesar industri migor tergabung dalam kelompok usaha terintegrasi, mulai dari perkebunan kelapa sawit, pengolahan CPO, hingga migor.

Lalu, ketika ada kenaikan harga CPO di pasar internasional, situasi tersebut dijadikan momentum pengusaha migor di kelompok usaha besar untuk menaikkan harga.

“Padahal, pabrik mereka terintegrasi secara vertikal dengan kebun sawit, sehingga mendapat pasokan CPO dari kebun sendiri,” ujar dia.

Dia menyatakan, langkah satu perusahaan besar menaikkan harga migor diikuti pemain lainnya, sehingga harga kompak naik. Padahal, logikanya, jika harga migor PT A naik, PT B bisa mengambil alih pasar PT A, dengan tidak ikut menaikkan harga. Namun, yang terjadi justru para pemain besar migor kompak menaikkan harga jual.

“Nah, ketika kenaikan terjadi, pemerintah sampai harus turun tangan dengan mengintervensi harga melalui kebijakan satu harga di level Rp 14 ribu per liter dan terbukti tidak efektif. Alhasil, keluar lagi kebijakan DMO dan DPO,” ungkap Ukay.

Ukay mengatakan, struktur pasar yang cenderung oligopoli di komoditas migor menyulitkan Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk menstabilkan harga yang sudah bergejolak panjang. Artinya, intervensi yang dilakukan di hilir dinilai kurang efektif, tanpa pembenahan struktur industri hulu.

“Intervensi pasar di hilir tanpa membenahi struktur industri menjadi kurang efektif, karena posisi awal ada di perusahaan-perusahaan besar tersebut,” ucap Ukay.

Baca juga:  Negeri Paradoks Minyak Goreng

Lebih lanjut Ukay mengatakan, KPPU juga akan menginvestigasi kelangkaan peredaran migor. Sebab, sampai pasokan migor murah tidak ada. Padahal, pemerintah sudah mengintervensi pasar.

“Nah, barang ini nyangkut di mana, apakah di pabrik, distributor, atau pedagang? Ini menjadi bagian dari investigasi kami,” kata Ukay.

Rencananya, dia melanjutkan, KPPU memulai investigasi ke pabrik atau industri migor terlebih dahulu. Sebab, kata Ukay, struktur pasar migor relative oligopoli atau dikuasai oleh pengusaha- pengusaha besar. Selain itu, Ukay menemukan kejanggalan lain, karena dari 74 perusahaan migor, kebanyakan terkonsentrasi di pulau Jawa. Perinciannya, paling banyak di Jawa Timur yaitu 23 perusahaan, DKI Jakarta 11 perusahaan, Jawa Barat enam perusahaan, Jawa Tengah tiga perusahaan, dan di Banten dua perusahaan.

Adapun di luar Jawa jumlahnya tidak terlalu signifikan. Contohnya, di Sumatera Utara, ada 14 perusahaan, sedangkan wilayah lainnya hanya satu sampai dua perusahaan.

“Padahal, komponen terbesar industri migor adalah CPO selaku bahan baku. Logikanya,, kalau CPO jadi komponen terbesar, harusnya pabrik mendekati sumber bahan baku agar lebih efisien. Ini sangat ironis. Artinya, harus ada relokasi pabrik migor di area dekat bahan baku,” kata Ukay.

Baca juga: Jaga Stok dan Stabilitas Harga Minyak Goreng, Kemendag Terapkan Kebijakan DMO dan DPO

KPPU, tambah dia, tidak akan main-main, karena bukan kali ini saja lembaga itu menindak tegas pelaku usaha migor. Pada 2010, KPPU telah menghukum pelaku kartel migor. Dia menegaskan, investigasi dugaan kartel migor sudah dilakukan sejak Oktober 2021, saat harga mulai melonjak menjadi Rp 20 ribu per liter. Penelitian itu difokuskan pada dua hal, yaitu apakah kenaikan harga disebabkan kebijakan pemerintah atau karena perilaku antipersaingan oleh pelaku usaha.

Pada 2007, dia menyatakan, KPPU menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah agar mencabut regulasi yang menimbulkan hambatan masuk (entry barrier) pelaku usaha baru di industri migor, termasuk pelaku usaha lokal dan skala menengah kecil. Sebab, kata dia, semakin banyaknya pelaku usaha baru, diharapkan akan mengurangi dominasi kelompok usaha yang terintegrasi secara vertikal.

Untuk menjamin pasokan CPO, KPPU menyarankan perlu didorong adanya kontrak antara produsen mmigor dan CPO untuk menjamin harga dan pasokan. Lembaga itu berharap harga migor berjalan sesuai hukum pasar dan tidak dipengaruhi kartel atau kesepakatan alias hukum supply dan demand. KPPU juga mendorong penumbuhan pelaku usaha migor yang tidak terafiliasi dengan perusahaan besar.

Perkembangan harga minyak goreng
Perkembangan harga minyak goreng

Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia ( YLKI ) Tulus Abadi mengatakan, YLKI mendesak agar KPPU segera mengusut sampai tuntas dugaan kartel migor.

“Kalau benar ada kartel atau bentuk persaingan tidak sehat lainnya pada produk minyak sawit, KPPU dan pemerintah harus tegas dalam memberikan sanksi hokum (perdata, pidana, dan administrasi). Jangan segan-segan untuk mencabut izin ekspor, supaya bisa memprioritaskan konsumsi domestik atau bahkan mencabut izin usahanya,” kata dia.

Ketua Pelaksana Harian YLKI Tulus Abadi . Sumber: BSTV
Ketua Pelaksana Harian YLKI Tulus Abadi . Sumber: BSTV

Tulus mengungkapkan, pemerintah tidak bisa membiarkan masyarakat kesulitan mendapatkan migor. Jangan sampai masyarakat tidak dapat menjalankan usaha hanya karena tidak bisa membeli migor dengan harga terjangkau atau sekadar memenuhi keperluan domestik rumah tangga.

“Mari kita suarakan bersama. Kita kawal agar dugaan kartel minyak goreng dan CPO bisa diusut tuntas oleh KPPU,” tegas dia.

Menurut Tulus, sangat mengherankan Indonesia sebagai penghasil CPO terbesar di dunia, masyarakatnya tidak bisa membeli migor dengan harga terjangkau dan tidak ada gangguan pasokan.

“Bisa jadi, ada sebuah praktik usaha tidak sehat yang menyebabkan harga migor tinggi sekali. Struktur pasar minyak goreng terdistorsi oleh para pedagang besar CPO dan minyak goreng,” ujar dia.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Ahmad Heri Firdaus
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Ahmad Heri Firdaus

Peneliti di Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Ahmad Heri Firdaus mengatakan, dugaan adanya kartel minyak goreng harus diselidiki lebih lanjut oleh KPPU.

“Harus diselidiki juga struktur pasarnya, apakah memang benar oligopoli. Sebenarnya oligopoly itu tidak apa-apa, asalkan harga dan pasokan tidak diatur oleh penguasa pasar demi menguntungkan mereka,” ujar dia.

Struktur oligopoli, lanjut dia, seharusnya dimanfaatkan untuk menjamin ketersediaan pasokan di pasar dan tingkat harga yang kompetitif dengan disesuaikan kemampuan daya beli masyarakat.

“Sementara praktik oligopoli yang menyalahi aturan dan merugikan masyarakat memang harus segera ditindak. Jadi bukan oligopolinya yang disalahkan, tetapi praktik penyimpangannya,” terang dia.

Heri mengingatkan, selain praktik oligopoli, perlu juga dilihat proses bisnisnya dari hulu ke hilir, tata niaga, serta distribusinya. “Jadi itu semua perlu diselidiki agar tahu kenapa harga minyak goreng bisa naik tinggi,” ujar dia.

Efek Negatif DMO

Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad. Foto: IST
Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad. Foto: IST

Di sisi lain, Direktur Indef Tauhid Ahmad mengatakan, kebijakan DMO dan DPO dinilai memiliki efek domino negatif. Dengan kebijakan itu, perusahaan akan cenderung menahan ekspor, karena harus memenuhi kewajiban DMO 20%.

“Ada kecenderungan perusahaan wait and see menahan ekspor karena dikunci. Selain itu harga CPO dalam negeri dalam DPO jauh lebih rendah dibandingkan harga pasar internasional,” ujar Tauhid.

Dia menilai, aksi menahan ekspor akan memangkas pasokan CPO ke industri migor dalam negeri. Perusahaan CPO juga bakal mengurangi pembelian tandan buah segar (TBS) ke petani, sehingga bisa menekan harga produk tersebut.

Tauhid menilai, kondisi itu akan berimplikasi terhadap pungutan ekspor CPO yang mencapai Rp 70 triliun. Kebijakan itu kemungkinan besar akan berdampak terhadap keuangan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

“DMO dan DPO dampaknya akan luar biasa ke petani, industri, pabrik migor, maupun ke konsumen,” jelas dia.

Tauhid menambahkan, dalam peraturan yang diteken Mendag itu, yang menjadi pekerjaan rumah adalah bagaimana agar pelaksanaannya efektif. Sebab, jumlah perusahaan sawit sangat banyak, sekitar 2.000 dan 800 untuk industri CPO.

Itu sebabnya, dia menegaskan, saat aturan itu dijalankan, perlu diatur lebih lanjut agar tidak menimbulkan tekanan salah satu pihak. Misalnya, dengan melakukan pembagian beban antarperusahaan.

“Apakah petani yang harus menanggung semua atau industri CPO, perusahaan refinery, eksportir, dan pabrik minyak goreng? Apakah memang, misalnya, masing-masing dikurangi keuntungannya secara rata atau adil atau memang sharing the pain yang ternyata akhirnya dibebankan ke TBS petani dan perusahaan sawit,” kata dia.

Baca juga:  Kontroversi Mekanisme Subsidi Minyak Goreng, Jerat Hukum, dan Dana Perkebunan Rp 100 Triliun yang Digugat

Menyikapi hal itu, Tauhid mengatakan, perlu dicari solusi paling tepat. Dia melihat masalah lainnya adalah apakah sharing the pain ini mampu dilakukan oleh pelaku industri migor yang disinyalir oligopoli dan monopoli.

“Saya kira titik kritisnya di situ, termasuk bagaimana menentukan petani punya bargaining position yang membuat harga TBS akhirnya rendah. Padahal aturan dari Kementan, harga TBS mengikuti CPO,” kata dia.

Indef, kata dia, melihat kebijakan ini rumit. “Kenapa sekarang harga minyak mulai turun, tetapi barang sulit di lapangan? Jadi ada masalah serius di level industri CPO, karena tampaknya produsen mengalami kesulitan dalam menyesuaikan harga,” tambah Tauhid.

Respons Mendag

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi. Sumber: BSTV
Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi. Sumber: BSTV

Di sisi lain, Mendag Muhammad Lutfi menegaskan, sebagian pedagang migor masih menyesuaikan harga agar sesuai HET. Caranya dengan mencampur migor stok harga lama dengan harga baru. Alhasil, saat ini, masih ditemukan harga migor di atas HET.

“Tetapi, dalam tiga sampai empat hari ke depan, harga migor akan mengikuti HET,” kata Mendag. Menurut dia, Indonesia adalah Negara luas, terbentang dari Sabang sampai Merauke. Oleh sebab itu, pemerintah mencoba masuk ke pasar tradisional, terutama untuk migor curah agar bisa sesuai HET.

“Nah, kemarin harga migor curah berkisar Rp 18-19 ribu liter, tetapi sekarang dengan mem-blending, harganya mulai turun menjadi Rp 14 ribu per liter dan dalam tiga sampai empat hari ke depan diharapkan menjadi Rp 11.500 per liter, sesuai HET,” tambah Lutfi.

Dia menjelaskan, ketika migor murah sudah disuplai ke pasar induk seperti Kramat Jati, stok akan kembali stabil. Selanjutnya, jika harga migor curah di pasar tradisional sesuai HET, pembeli akan terpecah dan tidak hanya fokus membeli migor di ritel modern. (epa)

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

Baca berita lainnya di GOOGLE NEWS

BAGIKAN