Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Pedagang menunjukkan minyak goreng kemasan di sebuah pasar di Jakarta, Jakarta, Selasa (1/2/2022). Foto:  BeritaSatuPhoto/Joanito De Saojoao

Pedagang menunjukkan minyak goreng kemasan di sebuah pasar di Jakarta, Jakarta, Selasa (1/2/2022). Foto: BeritaSatuPhoto/Joanito De Saojoao

Kemendag Diminta Gelar Operasi Distribusi Migor

Senin, 7 Februari 2022 | 15:13 WIB
Harso Kurniawan (harso@investor.co.id)

JAKARTA, Investor.id – Kementerian Perdagangan (Kemendag) diminta menggelar operasi distribusi minyak goreng (migor) di sejumlah daerah yang mengalami kekurangan pasokan produk ini. Selain itu, Kemendag diminta melakukan pengawasan super ketat dan tidak serta-merta menerima alasan para produsen migor soal harga yang masih tinggi.

Mohamad Revindo, peneliti senior LPEM FEB-UI menuturkan, pemerintah juga tidak cukup hanya menunggu produsen dan distributor menjalankan kebijakan. Artinya, dibutuhkan langkah keras atau tangan besi melalui pengawasan hingga penjatuhan sanksi.

“Menko Perekonomian juga harus memberikan peringatan kepada Menteri Perdagangan karena implementasi kebijakan dan berbagai perubahan tanpa kejelasan,” menurut Revindo, Senin (7/2/2022).

Sebelumnya, Mendag Muhammad Lutfi sempat mengemukakan, kenaikan harga minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan migor didorong oleh adanya subsidi pada sektor produksi biofuel B30. Padahal, penggunaan CPO untuk program B30 ini hanya 7,3 juta liter, sedangkan migor 32 juta liter.

Pemerintah mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk menekan harga migor. Tahap awal, pemerintah mengeluarkan kebijakan satu harga migor Rp 14 ribu per liter untuk produk dalam kemasan melalui skema subdisi. Selanjutnya, pemerintah merilis kebijakan domestic market obligation (DMO) dan domestic price obligation (DPO) minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan olein. Terakhir, pemerintah menetapkan harga tertinggi (HET) migor curah sebesar Rp 11.500 per liter, kemasan sederhana Rp 13.500 per liter, dan kemasan premium sebesar Rp 14 ribu per liter mulai 1 Februari 2022.

Namun, faktanya, harga migor masih tinggi. Di laman infopangan.jakarta.go.id, harga rata-rata migor curah mencapai Rp 18.616 per kilogram, sedangkan harga tertinggi Rp 21 ribu per kg dan terendah Rp 14 ribu per kg.

Wakil Ketua Komisi VI DPR Gde Sumarjaya Linggih menuturkan, perubahan kebijakan Kemendag secara beruntun tidak hanya menyulitkan penerapannya di lapangan, tetapi berpotensi menyebabkan kerugian negara yang cukup signifikan. “Bagaimana masyarakat tidak marah, sudah harga minyak goreng mahal, kebijakan berubah terus dan operasi pasar tidak berjalan dengan baik,” lanjut dia.

Demer menjelaskan, blunder terbesar Mendag adalah kebijakan menghilangkan minyak goreng curah di pasaran dan memaksakan penjualan menggunakan kantong sederhana. “Apa ini tidak dipikirkan secara benar dan matang? Migor curah adalah cara paling mudah mendistribusikan kepada masyarakat. Kalau produsen harus menggunakan proses kemasan baru, kapan akan selesai masalah ini?” jelas dia.

Peneliti senior Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal mengatakan, pemerintah harus menerapkan kebijakan special treatment terhadap pasar dalam negeri.

"Artinya, pemerintah punya kebijakan yang memang memprioritaskan suplai di dalam negeri dahulu, baru kemudian ekspor. Kalau sekarang perlakuannya sama. Apalagi, sekarang harga di internasional lebih tinggi, sehingga otomatis para produsen terdorong untuk menyuplai ke luar negeri dibandingkan ke dalam negeri," kata Faisal.

Dia mengatakan, pemerintah harus tegas agar hal ini tidak terulang di negara yang menjadi produsen CPO terbesar di dunia.
"Tidak mesti dengan ekspansi lahan, perkebunan yang sudah ada saja harus diintensifkan karena produktivitas lahan perkebunan CPO masih relatif rendah dibandingkan negara lain, seperti Malaysia," kata Faisal.

Editor : Harso Kurniawan (harso@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN